Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang dapat diperdagangkan sepanjang tahun berjalan hingga 31 Oktober 2023 mencapai Rp5.519,76 triliun.
Jumlah tersebut terdiri dari kepemilikan di Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp4.494,73 triliun dan di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara sebanyak Rp1.025,03 triliun.
Adapun total kepemilikan SBN per 31 Oktober 2023 tersebut terpantau meningkat 0,28% atau Rp15,36 triliun dibandingkan dengan akhir September yang sebesar Rp5.504,40 triliun. Jumlah tersebut juga tercatat lebih tinggi 3,96% dari total kepemilikan SBN pada akhir 2022 yang tercatat sebesar Rp5.309,43 triliun.
Jika dilihat berdasarkan investornya, kepemilikan SBN terbesar berada di institusi perbankan hingga mencapai Rp1.610,94 triliun. Secara rinci, kepemilikan SBN domestik oleh Bank Konvensional sebesar Rp1.523,77 triliun dan Bank Syariah senilai Rp87,16 triliun.
Selanjutnya ada asuransi dan dana pensiun dengan kepemilikan SBN domestik sebesar Rp1.020,62 triliun per 31 Oktober 2023. Posisinya diikuti oleh Bank Indonesia dengan kepemilikan SBN domestik senilai Rp949,54 triliun.
Kemudian, total kepemilikan SBN domestik oleh investor asing atau non-resident tercatat sebesar Rp810,38 triliun hingga akhir Oktober 2023. Sementara kepemilikan SBN domestik oleh investor individu mencapai Rp411,63 triliun.
Lebih lanjut, kepemilikan SBN domestik di investor institusi reksa dana tercatat sebesar Rp179,53 triliun. Adapun sisanya yang sebanyak Rp537,12 triliun dimiliki oleh investor atau institusi lainnya.
Jika dilihat secara historis dalam rentang waktu 2018-2022, total kepemilikan SBN domestik konsisten mencatatkan kenaikan. Adapun pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2020 yang melonjak 40,61% dari Rp2.752,74 triliun pada 2019 menjadi Rp3.870,76 triliun.
(Baca: Jumlah Kepemilikan SBN Domestik Turun Tipis per September 2023)