Berbagai Sumber

sorotan pasar

sentimen pasar

pasar modal

pasar saham

indeks saham global

Indikator

Laju pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) tak hanya dipengaruhi oleh sisi teknikal saja tetapi juga oleh <a href="https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/sorotan-pasar-12-okt-23-sanksi-bei-hingga-bren-masuk-9-big-caps" rel="noopener noreferrer" target="_self">sentimen</a> dalam dan luar negeri.Kebijakan ekonomi dan moneter serta dinamika politik sejumlah negara hingga aksi korporasi sejumlah perusahaan menjadi hal-hal yang juga tak luput dari sorotan pasar.Berdasarkan pantauan DataIndonesia.Id, berikut ini perkembangan pasar modal hingga aksi korporasi yang turut menghiasi pemberitaan di sejumlah media massa.<h2>Dilema Potensi Pajak Baru</h2><iframe src="https://flo.uri.sh/story/2057268/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation"></iframe>Indonesia berpotensi meraih tambahan penerimaan pajak atas penghasilan korporasi global. Peluang itu muncul setelah The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merampungkan Multilateral Convention (MLC) Pilar 1 soal pendistribusian pajak perusahaan multinasional kepada negara pasar. Alhasil, 138 negara yang telah menyepakati konsensus solusi dua pilar OECD itu, bisa segera meratifikasi skema tersebut sebelum diimplementasikan pada 2025.OECD dalam kajian terbaru mencatat potensi penambahan penerimaan secara global mencapai US$17 miliar&mdash;US$23 miliar per tahun. OECD juga mengklaim skema ini akan menguntungkan negara berkembang atau yurisdiksi berpenghasilan rendah. Di sisi lain, konsistensi pemerintah dalam mendulang penerimaan pajak pada tahun ini menghadapi tantangan. Selain ketidakpastian akibat dinamika geopolitik, tren penurunan setoran pajak atas konsumsi masyarakat juga menjadi faktor yang perlu dicermati pada sisa tahun ini.Terlebih, International Monetary Fund (IMF) dalam Fiscal Monitor October 2023, memproyeksi beberapa indikator fiskal di Indonesia tak banyak bergerak dibandingkan dengan tahun lalu. Dari sisi penerimaan negara misalnya, yang pada tahun ini diperkirakan hanya 15,1% terhadap produk domestik bruto (PDB), relatif stagnan dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 15,2% terhadap PDB.Sumber: <a href="https://koran.bisnis.com/read/20231013/244/1703747/konsensus-pajak-global-dilema-potensi-pajak-baru" rel="noopener noreferrer" target="_self">Bisnis Indonesia</a><h2>Tarik Ulur Beleid Impor</h2>Pembahasan mengenai daftar barang di bawah harga US$100 per unit, yang boleh diimpor melalui platform lokapasar, rupanya masih alot. Sejak Presiden Joko Widodo meminta jajarannya memperketat sejumlah barang asal luar negeri yang mengganggu pasar produk dalam negeri, daftar barang yang masuk positive list tak kunjung keluar. Padahal, kisi-kisi item yang dibatasi impornya sudah diungkap mulai dari produk mainan anak-anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil, obat tradisional, dan suplemen kesehatan, pakaian jadi, dan aksesoris pakaian jadi, serta juga tas.Daftar positive list versi pemerintah itu diharapkan bisa menahan banjirnya barang impor di pasar tradisional dan perniagaan elektronik atau e-commerce. Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan (Kemendag) Rifan Ardianto menargetkan positive list barang impor seharga di bawah US$100 per unit rampung dalam waktu dekat. Dalam perkembangan lain, otoritas perdagangan menyatakan belum menerima pengajuan izin dagang-el alias e-commerce oleh Tiktok. Rumor pengajuan izin itu beredar setelah TikTok menghentikan layanan TikTok Shop di Indonesia mulai awal bulan ini.Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Rifan Ardianto mengatakan TikTok hingga kemarin belum mengajukan izin penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) atau e-commerce. Namun, lanjutnya, TikTok telah melakukan penyesuaian model bisnis sebagai social commerce sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.Sumber: Bisnis Indonesia<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-ecommerce-ri-diproyeksi-capai-19647-juta-pada-2023" rel="noopener noreferrer" target="_self">Pengguna E-Commerce RI Diproyeksi Capai 196,47 Juta pada 2023</a>)</blockquote><h2>Peluang Besar Bursa CPO RI</h2>Bursa CPO Indonesia yang bakal diresmikan pada hari ini, Jumat (13/10), dinilai punya potensi untuk bisa tumbuh jauh lebih besar daripada Bursa Derivatif Malaysia. Alasannya, kata analis komoditas Lukman Leong, karena Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia, lebih besar dari Malaysia. Sejalan dengan kehadiran Bursa CPO, eksportir bisa melakukan hedge terhadap produk mereka pada saat harga bagus, tanpa perlu memaksa ekspor keluar. Dampaknya harga CPO bisa lebih stabil dan tinggi, kata Lukman.Senada, Analis Mirae Asset Sekuritas Rizkia Darmawan menuturkan Bursa CPO dapat menjadi salah satu katalis positif untuk industri sawit Indonesia. Hal ini terutama dalam segi menjaga stabilitas harga produk CPO di dalam negeri. Sementara itu, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menilai Bursa CPO Indonesia yang berfokus pada pasar ekspor masih belum dapat menyaingi Bursa Malaysia. Hal tersebut berkaitan dengan jam perdagangan Indonesia dan Malaysia yang tidak jauh berbeda yang menyebabkan tidak terbentuk referensi harga signifikan.Sumber: Bisnis Indonesia<h2>Perkembangan Emiten</h2>Emiten-emiten yang memiliki lini bisnis emas meracik strategi untuk memanfaatkan momentum pergerakan harga emas yang menanjak di tengah konflik geopolitik yang memanas antara Hamas-Israel. Strategi itu antara lain memacu produksi, optimalisasi operasional tambang, hingga memperluas jaringan distribusi produk logam mulia. Salah satunya, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam yang berambisi memacu produksi emas di tengah kenaikan harga akibat konflik Hamas-Israel.&nbsp;Di sisi lain, emiten transportasi dan logistik, PT Logisticsplus International Tbk. (LOPI) membidik pendapatan tebal berkat pertumbuhan 30% secara tahunan pada 2023, setelah menjadi emiten baru di Bursa Efek Indonesia (BEI). Direktur Utama Logisticsplus International Wahyu Dwi Jatmiko mengatakan, untuk mencapai target tersebut, perseroan telah meraih kontrak kerja sama logistik dengan berbagai pihak, seperti PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Angkasa Pura I.&nbsp;Sementara itu, PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META) melalui anak usaha yang sahamnya dimiliki secara mayoritas, PT Jakarta Metro Exspressway (JKT Metro), telah menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) JORR Elevated (JORR-E) Cikunir-Ulujami dengan izin pengelola selama 45 tahun. Dalam perkembangan lain, PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yang menggarap proyek Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur mendapatkan penghargaan dari perusahaan perangkat lunak rekayasa infrastruktur Bentley Systems. Proyek milik Hutama Karya (HK) dan WSKT termasuk dalam 15 proyek mendapatkan Founders&rsquo; Honors Going Digital Awards in Infrastructure dari total 300 proyek yang masuk nominasi. Untuk WSKT, BUMN itu mendapatkan penghargaan Founder&rsquo;s Honors kategori jalan tol dan jalan raya karena membentuk ekosistem digital yang saling terhubung.Sumber: Bisnis Indonesia<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/bren-salip-bbni-ini-top-8-big-caps-emiten-pendatang-baru" rel="noopener noreferrer" target="_self">8 Emiten Pendatang Baru dengan Market Cap Terbesar</a>)</blockquote><h2>Aturan Baru Modal Asuransi</h2>Otoritas Jasa keuangan (OJK) segera merilis peraturan OJK (POJK) baru tentang permodalan minimum perusahaan asuransi. Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensium OJK menyatakan, beleid anyar ini merupakan hasil revisi dari POJK terkait Perizinan dan Kelembagaan Perasuransian. Dalam aturan baru ini, ada poin yang mengatur soal modal minimum dan pengelompokkan perusahaan asuransi berdasarkan modal.Jadi, OJK akan membagi klasifikasi perusahaan asuransi berdasarkan modal lewat istilah Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE). Jadi, nanti ada dua kelompok KPPE, yakni KPPE 1 dan KPPE 2. Selain KPPE, sebagian perusahaan asuransi juga akan dimasukkan dalam Kelompok Usaha Perusahaan Asuransi (KUPA). Ini khusus perusahaan asuransi yan memiliki ekuitas atau modal kecil.Sumber: Kontan<h2>Pengetatan Impor Barang Konsumsi</h2>Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempercepat implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman pada 17 Oktober 2023, dari sebelumnya pada 17 November 2023. Hal ini untuk menjaga geliat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air. Regulasi ini diterbitkan sebagai wujud tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo agar dapat mengurangi impor barang konsumsi.Pemerintah sedang melakukan tindak lanjut program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) serta melakukan perbaikan proses bisnis impor dan ekspor barang kiriman. Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan implementasi aturan barang kiriman dipercepat dari semestinya. Oleh karena itu, Kemenkeu segera meneribitkan revisi OMK 96/2023.Sumber: Investor Daily<blockquote>(Baca:&nbsp;<a href="https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/rbc-industri-asuransi-jiwa-dan-umum-turun-tipis-per-agustus-2023" rel="noopener noreferrer" target="_self">RBC Industri Asuransi Jiwa dan Umum Turun Tipis per Agustus 2023</a>)</blockquote>

Potensi penerimaan negara baru, perkembangan beleid impor dan perizinan tiktok, peresmian bursa CPO RI, aksi korporasi sejumlah emiten, aturan baru modal asuransi, hingga implementasi PMK tentang pajak barang impor menghiasi pemberitaan di sejumlah media massa hari ini.

Sorotan Pasar 13 Okt 23: Potensi Pajak Baru, Peresmian Bursa CPO

Tags