Berbagai Sumber

sorotan pasar

pasar saham

BUMN

utang pemerintah

sentimen pasar

Indikator

Laju pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) tak hanya dipengaruhi oleh sisi teknikal saja tetapi juga oleh <a href="https://dataindonesia.id/tags/sorotan-pasar" rel="noopener noreferrer" target="_self">sentimen</a> dalam dan luar negeri. Kebijakan ekonomi dan moneter serta dinamika politik sejumlah negara hingga aksi korporasi sejumlah perusahaan menjadi hal-hal yang juga tak luput dari sorotan pasar.Berdasarkan pantauan DataIndonesia.id,&nbsp;berikut ini perkembangan pasar modal hingga aksi korporasi yang turut menghiasi pemberitaan di sejumlah media massa:<iframe src="https://flo.uri.sh/story/1950648/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation"></iframe><h2>Menangkis Efek Manuver AS</h2>Dampak kenaikan suku bunga oleh <a href="https://dataindonesia.id/tags/the-fed" rel="noopener noreferrer" target="_self">Federal Reserve</a> dan pergeseran plafon utang Amerika Serikat (AS) diyakini tidak akan menimbulkan gejolak pasar keuangan di dalam negeri mengingat pelaku pasar sudah memperhitungkan risiko tersebut sejak jauh-jauh hari.Optimisme itu dilandasi oleh masuknya aliran dana asing atau capital inflow ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD) mencapai Rp75,12 triliun.Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan pelonggaran plafon utang AS sejatinya memberikan kepastian kepada pelaku pasar. Mengecilnya ruang fiskal di AS tidak perlu disikapi berlebihan seperti yang terjadi beberapa waktu ini sehingga sempat memunculkan &nbsp;sentimen negatif.Sumber: Bisnis Indonesia<h2>Divestasi Vale Indonesia</h2>Proses divestasi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) diperkirakan membutuhkkan waktu lama, karena ternyata harus melalui jalan yang lebih rumit dibandingkan dengan tahapan pengambilalihan saham PT &nbsp; Freeport Indonesia beberapa waktu lalu.Vale Canada Limited dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID sama-sama ngotot ingin menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan yang mengembangkan sumber daya nikel terintegrasi di Tanah Air itu pascadivestasi dilakukan. Adapun kewajiban divestasi paling sedikit 51% sendiri merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha &nbsp; Pertambangan Mineral dan Batu Bara.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa saat ini INCO membuka peluang untuk melakukan divestasi lebih dari 11% untuk kemudian dimiliki oleh MIND ID. Akan tetapi, Vale Canada Limited tetap ingin menjadi pemegang saham pengendali.Sumber: Bisnis Indonesia<h2>Status Covid-19 di Indonesia</h2>Pemerintah segera menentukan status Covid-19 setelah organisasi kesehatan dunia (WHO) menilai bahwa penanganan pandemi di Indonesia cukup bagus. Namun, pemerintah mengingatkan bahwa meskipun pandemi sudah berakhir, tetapi virus Corona tidak hilang sehingga masyarakat tetap akan berdampingan dengan Covid-19.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa telah melakukan konsultasi dengan WHO. Kepada Presiden Joko Widodo, dia menjelaskan bahwa organisasi kesehatan dunia tersebut menyerahkan kepada Indonesia untuk menentukan sendiri status Covid-19. Menurutnya, status Covid-19 di Tanah Air sudah ditentukan oleh Presiden dan akan diumumkan secara langsung pada waktu yang tepat.Sumber: Bisnis Indonesia<h2 id="isPasted">Polemik Utang-Piutang Jusuf Hamka</h2>Pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka <a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20230614/45/1665291/jusuf-hamka-ogah-beri-negara-diskon-lagi-bayar-dengan-bunga-2-persen-per-bulan" rel="noopener noreferrer" target="_self">enggan</a> memberikan diskon terhadap pembayaran piutang pemerintah yang tak kunjung dibayarkan. Pemegang saham mayoritas PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) tersebut tampak geram dengan tuduhan balik pemerintah terkait dengan polemik utang piutang negara yang tak kunjung dibayarkan kepada perusahaannya. Dia sempat melunak ketika diminta memberikan diskon pemotongan tagihan utang kepada negara dan telah disepakati bersama dengan Kementerian Keuangan pada 2015 lalu. Namun pada perkembangan terbaru, Jusuf Hamka menyampaikan tidak ingin memberikan diskonPernyataan dilontarkan Jusuf Hamka setelah adanya tuduhan Kementerian Keuangan yang mengatakan bahwa CMNP terafiliasi dengan Bank Yakin Makmur (Yama) tempat perseroan menyimpan deposito. Adapun pemerintah tak mau buru-buru membayar tagihan utang tersebut karena masih menelaah keterkaitan kedua perusahaan dan sejumlah perusahaan lainnya.Berkenaan dengan utang pemerintah yang kini perlu dihitung ulang dari kesepakatan kedua belah pihak, Jusuf Hamka berharap negara segera membayar sebelum nilainya semakin besar. Jusuf Hamka pun telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada 13 Juni 2023 kemarin.(Sumber: Bisnis.com)<iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/14124395/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation"></iframe><h2>Penanganan Utang Pemerintah</h2>Badan Pemeriksa Keuangan mengingatkan jatuh tempo <a href="https://dataindonesia.id/tags/sbn" rel="noopener noreferrer" target="_self">surat berharga negara</a> (SBN) dalam rangka pelaksanaan surat keputusan bersama (SKB) pemerintah dengan Bank Indonesia tentang mekanisme burden sharing terjadi dalam kurun 2025&mdash;2030, ketika terdapat peningkatan kebutuhan pembayaran utang jatuh tempo pemerintah.Pemerintah dinilai perlu memutar otak lebih kencang untuk menjaga kemampuan bayar utang negara yang ditarik secara besar-besaran selama ekonomi dihantam virus Corona pada 2020-2022 lalu. Adapun Kementerian Keuangan &nbsp;telah mengestimasi beban itu akan mencapai titik terberat pada 2028 mendatang mengingat rata-rata tenor SBN sekitar 5&mdash;8 tahun.Sumber: Bisnis Indonesia<h2>Suntikan PMN ke BUMN</h2>Pemerintah sedang mengutak-atik postur anggaran tahun depan. Kementerian <a href="https://dataindonesia.id/tags/bumn" rel="noopener noreferrer" target="_self">Badan Usaha Milik Negara</a> (BUMN) semisal, akan mempertahankan setoran dividen perusahaan negara di level Rp80,2 triliun pada 2024.Saat bersamaan, pemerintah juga bakal mengerek penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah BUMN menjadi senilai total Rp57,96 triliun. Nilai PMN yang disodorkan ini membengkak Rp24 triliun atau 70,8% dari pagu awal senilai Rp33,9 triliun. Suntikan modal negara tahun depan ini juga lebih tinggi daripada tahun ini Rp47 triliun.Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menjelaskan, PMN 2024 akan dipakai untuk menuntaskan sejumlah proyek. Salah satunya penyelesaian proyek jalan tol. Pemerintah juga ingin mendorong kinerja BUMN yang mendapatkan suntikan dana negara tersebut. Namun demikian, sejumlah kalangan menilai pemerintah harus memiliki terobosan untuk memperbaiki kinerja BUMN yang bermasalah.Sumber: Kontan<h2>Target Produksi Minyak</h2>Pencapaian target produksi <a href="https://dataindonesia.id/tags/minyak" rel="noopener noreferrer" target="_self">minyak</a> sebesar 1 juta barel per hari pada 2023 menghadapi banyak tantangan, antara lain penurunan produksi alamiah dan penambahan cadangan migas yang memerlukan upaya yang tidak sederhana, yang semuanya berujung pada skala keekonomian.Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, mengatakan lifting minyak bumi pada asumsi makro RAPBN 2024 ditetapkan 597-652 ribu barel oil per day (Bopd), atau ada defisit 348 ribu-403 ribu Bopd dari target produksi 1 juta Bopd pada 2030. Adapun salah satu upaya mencapai target produksi minyak 1 juta Bopd pada tujuh tahun ke depan adalah dengan menerapkan kontrak bagi hasil (KBH) New Simplified Gross Split untuk menyerdahanakan KBH Gross Split saat ini.Sumber: Investor Daily<h2>Inflasi AS Melandai</h2>Sementara itu, untuk sorotan global, pelaku pasar saat ini tertuju pada rilis data <a href="https://dataindonesia.id/tags/inflasi" rel="noopener noreferrer" target="_self">inflasi</a> AS yang melandai. Data Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan indeks harga konsumen (CPI) AS naik 0,1% pada bulan lalu menyusul lonjakan 0,4% pada April. Sementara itu inflasi inti tidak berubah pada level 0,4%.Secara tahunan, inflasi AS tercatat sebesar 4% pada Mei 2023 setelah pada April menyentuh 4,9%. Angka ini mencerminkan adanya penurunan biaya produk dan jasa energi, termasuk bensin dan listrik. Rilis data tersebut pun semakin memprkuat perkiraan pasar bahwa Federal Reserve tidak akan menaikkan suku bunga rapat kebijakan pekan ini.Pada saat ini pelaku pasar memperkirakan adanya peluang hingga 93% bagi bank sentral AS untuk mempertahankan suku bunga pada kisaran 5%-5,25%, dan peluang 62% untuk kenaikan 25 basis poin pada pertemuan kebijakan berikutnya pada Juli 2023.Sumber: Reuters<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/data-historis-suku-bunga-acuan-the-fed" rel="noopener noreferrer" target="_self">Data Historis Suku Bunga Acuan The Fed</a>)</blockquote>

Upaya pemerintah menangkis efek manuver AS, perkembangan divestasi Vale Indonesia, kejelasan status Covid-19, polemik utang piutang Jusuf Hamka, penanganan utang pemerintah Indonesia, hingga melandainya angka inflasi AS menghiasi pemberitaan di sejumlah media massa hari ini.

Sorotan Pasar 14 Juni 23: Penanganan Utang RI hingga Inflasi AS