Laju pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) tak hanya dipengaruhi oleh sisi teknikal saja tetapi juga oleh sentimen dalam dan luar negeri.
Kebijakan ekonomi dan moneter serta dinamika politik sejumlah negara hingga aksi korporasi sejumlah perusahaan menjadi hal-hal yang juga tak luput dari sorotan pasar.
Berdasarkan pantauan DataIndonesia.Id, berikut ini perkembangan pasar modal hingga aksi korporasi yang turut menghiasi pemberitaan di sejumlah media massa.
Utak-Atik Proyek Strategis
Kendati dibayangi berbagai persoalan, pemerintah terus mengupayakan penyelesaian beragam proyek strategis nasional (PSN) yang tersebar di sejumlah daerah. Utak-atik skala prioritas menjadi pilihan, agar proyek berjalan mulus dan berkontribusi nyata pada perekonomian nasional. Faktanya, selama 8 tahun terakhir, pemerintah telah melakukan beberapa kali bongkar pasang PSN. Mengacu pada laporan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), sejak 2017 hingga 2022 terdapat penambahan 155 proyek dan tujuh program dalam daftar PSN.
Pada periode yang sama, KPPIP mengeluarkan 53 proyek dan satu program. Pada tahun ini, beberapa proyek juga berpotensi dikeluarkan dari daftar PSN, salah satunya proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya yang sedianya didanai oleh Pemerintah Jepang. Presiden Joko Widodo pun telah mewanti-wanti agar Kementerian/Lembaga mempercepat penyelesaian PSN yang tersisa, paling lambat semester I/2024.
Pekerjaan rumah pemerintah untuk menyelesaikan proyek strategis nasional atau PSN di sektor energi masih menumpuk seiring dengan beragam persoalan yang silih berganti berdatangan. Di fasilitas pengolahan minyak mentah, pemerintah masih belum bisa memastikan penyelesaian proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban yang masuk ke dalam PSN, karena PT Pertamina (Persero) tidak kunjung mengunci keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) dari mitra asal Rusia, yakni Rosneft Singapore Pte. Ltd. yang senilai US$13,5 miliar.
Sumber: Bisnis Indonesia
Perkembangan Emiten
Emiten migas keluarga Panigoro, PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) menjadi penjamin transaksi uang muka jual beli minyak mentah dengan Glencore Singapore Pte. Ltd. senilai maksimal US$100 juta atau setara Rp1,53 triliun (kurs jisdor Rp15.344). Sebelumnya pula, anak usaha MEDC yang lain yaitu Medco Power Global baru saja mendapatkan persetujuan bersyarat dari Energy Market Authority (EMA) Singapura bersama mitra konsorsiumnya PacificLight Renewables Pte Ltd dan Gallant Venture Ltd. terkait proyek pembangkit listrik tenaga surya.
Sementara itu, emiten konstruksi BUMN PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mengantongi prospek negatif dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Revisi prospek peringkat utang perusahaan ini terkait dengan status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang melanda PTPP. Pefindo dalam keterangan resminya menyebut bahwa proses kasasi atas putusan tersebut tak memberikan dukungan terhadap prospek peringkat utang perusahaan. Ada kemungkinan PKPU menjadi permanen jika status tersebut tidak segera dicabut dalam jangka waktu 45 hari sejak putusan pengadilan.
Sumber: Bisnis Indonesia
(Baca: Penghimpunan Dana di Pasar Modal Capai Rp172,38 T Agustus 2023)
Senarai Panjang Obligasi Korporasi
Menjelang kuartal terakhir tahun ini, aksi penerbitan surat utang korporasi mengantre yang tecermin dari mandat penerbitan obligasi dan sukuk yang dikantongi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Dari data Pefindo, hingga akhir Agustus 2023, perusahaan menerima mandat sebesar Rp43,48 triliun dari 32 perusahaan.
Adapun sektor pulp dan kertas memimpin dengan nilai penggalangan dana sebesar Rp12,63 triliun. Kepala Divisi Pemeringkatan Korporasi Pefindo Niken Indriasih mengatakan bahwa dengan antrean penggalangan tersebut, dia memprediksi bahwa penerbitan obligasi akan berkisar antara Rp144 triliun hingga Rp158 triliun pada 2023.
Sumber: Bisnis Indonesia
BEI Siapkan Skema Transaksi
Bursa Efek Indonesia (BEI) telah merancang empat skema perdagangan bursa karbon. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman menyebutkan, skema pertama adalah perdagangan karbon pada pasar reguler. Seperti sistem perdagangan saham, skema tersebut juga akan memberikan kesempatan kepada pengguna jasa untuk menyampaikan bid and ask. Skema selanjutnya adalah pasar lelang di mana regulator akan menetapkan harga awal karbon dan para pembeli akan melaksanakan lelang dari harga yang telah ditentukan.
Mekanisme ini hampir mirip dengan pelaksanaan penawaran umum perdana (IPO) saham, dengan pemilik saham melakukan penjualan satu arah. Kemudian, ada skema pasar negosiasi. Skema ini akan memberikan kesempatan bagi pedagang dan pembeli karbon melakukan transaksi di luar bursa karbon, misalnya seperti transaksi bilateral. Terakhir, otoritas bursa juga akan menyiapkan skema marketplace, di mana proyek ke depannya dapat diperlihatkan selayaknya marketplace pada umumnya dan pembeli dapat menyampaikan penawarannya.
Sumber: Bisnis Indonesia
BP dan Shell Stop Jualan Bahan Bakar Oktan 90
Badan usaha migas satu persatu mulai meninggalkan bahan kabar minyak kelas research octane number (RON) 90. Yang terbaru, PT Aneka Petroindo Raya alias BP-AKR yang menghentikan penjualan produk bahan bakar minyak (BBM) RON 90, yakni BP 90. Perusahaan yang mengelola jaringan SPBU BP AKR itu sudah tidak lagi menjual BP 90 per 1 Agustus 2023 di wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur. Alasan manajemen menghapus BP 90 sebagai upaya mendukung kualitas udara yang lebih baik.
Hal ini dilakukan juga seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan bahan bakar berkualitas dengan RON yang lebih tinggi. Sebelumnya, langkah serupa telah ditempuh Shell Indonesia. VP Corporate Relations Shell Indonesia, Susi Hutapea bilang, Shell telah menghentikan penjualan Shell Reguler (RON 90) sejak September 2021. Kini hanya perusahaan migas pelat merah, yakni PT Pertamina Patra Niaga, yang menjual BBM di kelas RON 90 lewat produk pertalite.
Sumber: Kontan
Jaga Daya Beli, Tarif Listrik Nonsubsidi Tetap
Tarif tenaga listrik untuk 13 pelanggan nonsubsidi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) diputuskan tetap hingga akhir 2023. Adapun evaluasi penetapan tarif listrik nonsubsidi ditetapkan setiap tiga bulan. Hal ini merujuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PLN.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya ineral (ESDM) Jisman P Hutajulu mengatakan, evaluasi tarif listrik tersebut mengacu pada perubahan parameter ekonomi makro dna harga batu bara acuan (HBA). Adapun parameter makro meliputi nilai tukar rupiah (kurs), harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) dan inflasi.
Sumber: Investor Daily
(Baca: Ini Deretan Mobil Berbahan Bakar Bensin Paling Irit, Apa Saja?)