Laju pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) tak hanya dipengaruhi oleh sisi teknikal saja tetapi juga oleh sentimen dalam dan luar negeri.
Kebijakan ekonomi dan moneter serta dinamika politik sejumlah negara hingga aksi korporasi sejumlah perusahaan menjadi hal-hal yang juga tak luput dari sorotan pasar.
Berdasarkan pantauan DataIndonesia.Id, berikut ini perkembangan pasar modal hingga aksi korporasi yang turut menghiasi pemberitaan di sejumlah media massa.
Rasio Utang Terhadap PDB
Di tengah normalisasi defisit anggaran negara pada tahun ini, faktanya rasio utang terhadap produk domestik bruto masih terlampau jauh dari level prapandemi Covid-19. Situasi ini memaksa pemangku kebijakan untuk lebih cermat dalam mengakselerasi penerimaan agar beban utang tidak mengganggu konsolidasi fiskal. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, per Agustus 2023 rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih cukup tinggi, yakni mencapai 37,84%.
Dibandingkan dengan ketentuan dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang maksimal di angka 60%, rasio utang pada tahun ini memang masih aman. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan prapandemi atau pada 2019, angka 37,84% masih terlampau tinggi. Bisnis mencatat, rasio utang terhadap PDB pada 2019 silam hanya 30,23%.
Apalagi pada saat bersamaan, pertumbuhan penerimaan pajak konsisten di jalur perlambatan, karena penurunan signifikan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan pengungkapan pajak sukarela. Alarm lain juga disampaikan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam OECD Sovereign Borrowing Outlook 2023, yang mencatat mayoritas negara pada tahun ini akan mencatatkan tingkat utang lebih tinggi, kendati ekonomi berangsur membaik.
Sumber: Bisnis Indonesia
Revisi ke Atas Proyeksi PDB 2023
Sejumlah lembaga internasional merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini, menyusul solidnya konsumsi dalam negeri yang menjadi penopang utama produk domestik bruto (PDB). The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Economic Outlook Interim Report September 2023, merevisi ke atas outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7% menjadi 4,9% pada 2023.
Senada, Asian Development Bank (ADB) dalam Asian Development Outlook September 2023, melihat potensi ekonomi Indonesia yang mampu tumbuh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya di angka 4,8% menjadi 5% pada tahun ini. Sementara itu, inflasi juga diramal lebih baik dari perkiraan ADB sebelumnya, yakni dari 4,2% menjadi 3,6%. ADB menilai permintaan domestik mampu mengimbangi perlambatan ekspor dalam memacu kinerja ekonomi. Kinerja ekonomi nasional diproyeksi naik di tengah perlambatan ekonomi China dan ketatnya suku bunga acuan di negara-negara maju.
Sumber: Bisnis Indonesia
Ruwet Menata Aset Negara
Polemik hak pengelolaan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno antara pemiliknya dan negara, menyadarkan pada persoalan mendasar yang acapkali terabaikan dari waktu ke waktu yakni urusan pencatatan aset. Temuan auditor negara mengonfirmasi bahwa masih banyak aset negara berserak tanpa dokumen kepemilikan atau bahkan mulai berpindah kepemilikan. Urusan pencatatan aset negara harus menjadi perhatian besar di tengah rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2022 mencatat ada permasalahan dalam pengelolaan aset di 58 kementerian/lembaga dengan nilai temuan mencapai Rp36,53 triliun. Dari nilai itu, temuan paling banyak terhadap permasalahan aset tetap yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan yakni senilai Rp24,8 triliun. Aset tetap itu dapat berbentuk tanah, bangunan, mesin, dan peralatan kendaraan lain. Temuan paling banyak berikutnya yakni menyangkut penatausahaan aset tetap yang tidak tertib dengan nilai Rp8,34 triliun.
Di sisi lain, proyek pembangunan IKN Nusantara bakal meninggalkan pekerjaan rumah yang padat, terutama dari sisi pengelolaan aset negara di DKI Jakarta. Kementerian dan lembaga seyogyanya perlu segera menyerahkan aset kepada pengelola barang untuk dapat dilakukan pemanfaatan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang bertugas dalam pencatatan aset juga harus memastikan semua aset negara dikelola secara memadai.
Terkait dengan urusan pengelolaan aset negara di DKI Jakarta menyusul transisi ke IKN Nusantara, DJKN sempat menggelar workshop kolaboratif antara DJKN, Jones Lang LaSalle (JLL) Property, dan Asian Development Bank (ADB) pada Agustus lalu. Satu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan aset di DKI Jakarta yakni potensi adanya pencatatan berganda atau double counting.
Sumber: Bisnis Indonesia
Strategi Sejumlah Emiten
Emiten BUMN Karya, yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) tengah fokus menjual aset-asetnya atau divestasi pada tahun ini. WIKA tengah melego tiga ruas tol, yakni Tol Manado-Bitung (Mabit), Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), serta Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) pada tahun ini. Adapun, PTPP menargetkan pelepasan saham dan aset anak usaha mencapai nilai Rp1,4 triliun hingga akhir 2023. Namun, hingga saat ini, perseroan baru mendapatkan Rp105 miliar dari proses divestasi yang sudah dilakukan. Sementara itu, emiten produk sanitasi PT Uni-Charm Indonesia Tbk. (UCID) mengincar pertumbuhan laba bersih double digit sepanjang tahun ini dengan target Rp400 miliar. Untuk mencapai target tersebut, UCID meluncurkan dua produk baru dari segmen bisnis feminine care dan healthcare.
Kemudian, anak perusahaan Pertamina, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), gencar melakukan ekspansi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang langsung direspons pasar dengan kenaikan harga saham selama sepekan perdagangan. PGEO dikabarkan telah mengambil alih Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Way Ratai, Lampung dengan kapasitas hingga 105 megawatt. PGEO bersama partner konsorsiumnya, Chevron Gheothermal, menawarkan besaran komitmen eksplorasi hingga US$28,85 juta atau setara Rp431,01 miliar. Tawaran tersebut mengacu kesepakatan nilai eksplorasi sekitar US$7,59–US$9,87 per kWh.
Sumber: Bisnis Indonesia
OJK Berhak Utak Atik Bonus dan Tantiem Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini memiliki wewenang mengatur besaran remunerasi para pejabat perbankan. Ini tercantum dalam POJK 17/2023 terkait penyelenggaraan tata kelola bank umum yang baru saja dirilis. Dalam aturan ini ini, bank diwajibkan kebijakan remunerasi secara tertulis bagi direksi, komisaris, pengawas syariah dan pegawai. Namun, OJK berwenang mengkaji ulang besaran remunerasi yang bersifat variabel, mengevaluasi pembayaran yang tak sesuai prinsip kewajaran dan keadilan, juga bisa memerintahkan bank menyesuaikan kebijakan remunerasi. Bankir menilai aturan baru tersebut tak mnejadi isu besar bagi perbankan.
Sumber: Kontan
PTPP dan Adhi Karya Sebut Piutang Pemerintah Capai Rp580 Miliar
Emiten BUMN Karya, PT PP Tbk (PTPP) dan PT Adhi Karya (ADHI) menyebut, total piutang atau tagihan yang belum dibayarkan pemerintah mencapai Rp580 miliar. Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Efendi menjelaskan, piutang pemerintah kepada PTPP bersumber dari tiga kategori. Kategori pertama datang dari proyek pemerintah yang nilainya kurang lebih di bawah RP100 miliar.
Piutang selanjutnya berasal dari kategori retensi senilai Rp100 miliar. Sedangkan kategori ketiga, berasal dari tagihan bruto senilai Rp100 miliar. Sehingga apabila ditotal menjadi Rp300 miliar. Sementara itu, Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawai Mukhson menyamaikan bahwa utang pemerintah kepada Adhi berjumlah total sekitar Rp270-280 miliar.
Sumber: Investor Daily