Berbagai Sumber

sorotan pasar

sentimen pasar

pasar modal

pasar saham

indeks saham global

Indikator

Bursa Karbon

e-commerce

Laju pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) tak hanya dipengaruhi oleh sisi teknikal saja tetapi juga oleh <a href="https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/sorotan-pasar-25-sep-23-rasio-utang-negara-revisi-proyeksi-pdb" rel="noopener noreferrer" target="_self">sentimen</a> dalam dan luar negeri.Kebijakan ekonomi dan moneter serta dinamika politik sejumlah negara hingga aksi korporasi sejumlah perusahaan menjadi hal-hal yang juga tak luput dari sorotan pasar.Berdasarkan pantauan DataIndonesia.Id, berikut ini perkembangan pasar modal hingga aksi korporasi yang turut menghiasi pemberitaan di sejumlah media massa.<h2>Solusi Polemik Lahan PSN</h2><iframe src="https://flo.uri.sh/story/2041033/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation"></iframe>Ruang fiskal yang mulai longgar setelah terimpit pandemi dan lesatan inflasi, hingga solidnya pemulihan ekonomi nasional dimanfaatkan betul oleh pemerintah untuk mengakselerasi pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Beragam upaya pun telah dilakukan untuk memacu progres pembangunan PSN.Termutakhir, pemerintah juga merevisi regulasi yang menjadi pijakan dalam pendanaan pengadaan lahan di proyek strategis, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 95/2023 tentang Perubahan Atas PMK No. 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.Dalam beleid yang diundangkan pada 15 September 2023 itu, otoritas fiskal melakukan perubahan sederet substansi krusial untuk memperlicin kucuran dana pengadaan lahan di proyek strategis. Di antaranya memperbaiki mekanisme penggantian rugi lahan yang akan dijadikan lokasi PSN, mengubah jenis lahan yang bisa dijadikan lokasi PSN, menambah sumber dana jangka panjang untuk pengadaan lahan, hingga mekanisme penggunaan lahan ulayat atau adat.Sumber: Bisnis Indonesia<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/kebijakan-regulasi/detail/pmk-no-952023-tentang-cara-pendanaan-pengadaan-tanah-bagi-psn" rel="noopener noreferrer" target="_self">PMK No. 95/2023 tentang Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi PSN</a>)</blockquote><h2>Tonggak Anyar Perdagangan Karbon</h2>Salah satu tonggak penting upaya menangani dampak krisis dan perubahan iklim di Tanah Air adalah diluncurkannya Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon hari ini, Selasa (26/9). Bursa jual-beli carbon kredit ini bakal menjadi insentif penting dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Adapun Presiden Joko Widodo yang bakal memencet bel tanda dimulai perdagangan karbon di Indonesia dengan mekanisme pasar yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).Konsep dasar dari perdagangan karbon adalah bahwa setiap negara atau entitas bisnis diberikan batasan atas jumlah emisi GRK yang dapat mereka hasilkan. Jika suatu negara atau entitas bisnis berhasil mengurangi emisi GRK mereka di bawah batasan yang telah ditetapkan, mereka dapat menjual sisa kuota emisi mereka ke negara atau entitas bisnis lain yang melebihi batas mereka. Melalui perdagangan karbon, Indonesia dapat menghasilkan pendapatan tambahan dari penjualan kredit karbon kepada negara atau entitas bisnis lain yang membutuhkannya untuk mencapai target emisi mereka.Sumber: Bisnis Indonesia<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/kebijakan-regulasi/detail/pojk-no-142023-tentang-perdagangan-karbon-melalui-bursa-karbon" rel="noopener noreferrer" target="_self">POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon</a>)</blockquote><h2>Aksi Korporasi Sejumlah Emiten</h2>Melandainya harga komoditas tak menyurutkan minat sektor pertambangan untuk melakukan aksi korporasi dengan menjalankan strategi akuisisi. Upaya itu dilakukan sebagai taktik memperkuat portofolio hingga diversifikasi aset. Emiten tambang milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (CSPA) dengan dua anak usaha PT Indika Energy Tbk. (INDY) untuk mengakuisisi 100% kepemilikan PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU). Dua anak usaha INDY tersebut ialah PT Indika Indonesia Resources (IIR) dan Indika Capital Investments Pte. Ltd. (ICI). CUAN akan membeli seluruh 2,26 miliar saham MUTU, termasuk hak pemasaran terkait yang dimiliki oleh ICI, dengan total nilai sebesar US$218 juta.&nbsp;Sementara itu, sepanjang Januari&mdash;Agustus 2023, penjualan alat berat PT United Tractors &nbsp;Tbk. (UNTR) melandai menjadi 3.951 unit sejalan dengan tren penurunan volume dalam 3 bulan berturut-turut. Manajemen UNTR menjelaskan volume tersebut turun 0,95% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak &nbsp; 3.989 &nbsp;unit.Dalam perkembangan lain, emiten menara telekomunikasi, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) menggalang dana Rp550 miliar melalui penerbitan medium term notes&nbsp; (MTN), alias obligasi jangka menengah dengan tingkat bunga tetap 6,2% per tahun. Kemudian, PT Wijaya Karya Beton Tbk. (WTON) mencatatkan kontrak baru sebesar Rp4,67 triliun per akhir Agustus &nbsp;2023 atau tumbuh 11,46% secara &nbsp;tahunan. Kontrak baru tersebut didominasi proyek di bidang infrastruktur sebesar 68,89%.Sumber: Bisnis Indonesia<h2>Sanksi Penutupan Izin Mengintai Social Commerce</h2>Pemerintah siap mengenakan sanksi keras hingga penutupan izin media sosial yang sekaligus melakukan aktivitas jual beli elektronik karena merugikan sebagian pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa sanksi itu masuk dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.Dia memaparkan bahwa revisi Permendag tersebut akan mengatur platform social media itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa dan tidak membolehkan untuk melakukan transaksi secara langsung. Selain itu, dia melanjutkan bahwa aturan itu juga akan menuangkan penjelasan produk dari luar negeri yang dapat diperjualbelikan di Tanah Air dengan daftar yang dinamakan positive list. Dengan model itu, pemerintah lebih mudah melakukan pengawasan karena cukup berfokus ke barang impor yang boleh masuk ke Indonesia.Sumber: Bisnis Indonesia<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/digital/detail/mayoritas-pelaku-usaha-daring-jualan-lewat-aplikasi-percakapan" rel="noopener noreferrer" target="_self">Mayoritas Pelaku Usaha Daring Jualan lewat Aplikasi Percakapan</a>)</blockquote><h2>BEI Beri Diskon Biaya Transaksi Bursa Karbon&nbsp;</h2>Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) akan diluncurkan hari ini, Selasa (26/9), sekaligus perdagangan perdana. Untuk itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku Penyelenggara Bursa Karbon (PBK) mengeluarkan Surat Edaran Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00013/BEI/09-2023 mengenai biaya pengguna jasa karbon.Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa sampai 31 Oktober 2023, para pengguna jasa karbon yang melakukan transaksi jual dan beli akan diberikan insentif berupa pengurangan nilai tagihan hingga 50% dari total biaya transaksi yang ditagihkan. Ketentuannya yakni di pasar reguler dan negosiasi, PBK mengenakan biaya transaksi sebesar 0,05% dari nilai transaksi. Kemudian, di pasar lelang dan pasar non reguler, pengguna jasa karbon dikenakan biaya 0,11% dari nilai transaksi.Sumber: Investor Daily<h2>Otoritas Harus Tegas Agar Nasabah Tak Terkuras</h2>Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengajukan pinjaman online&nbsp;ke perusahaan teknologi finansial alias fintech. Debitur fintech bisa jadi harus mengembalikan pinjaman ditambah bunga dan biaya lainnya yang nilainya sama besar dengan pinjaman pokok. Yang juga harus diperhatikan, besaran bunga plus biaya lain-lain yang nilainya sama dengan pokok pinjaman ini ternyata tidak menyalahi aturan. Ketentuan besar bunga dan biaya pinjaman di fintech diatur dalam code of conduct yang disusun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (APFI).Menurut ketentuan tersebut, bunga pinjaman ditetapkan maksimal 0,4% per hari atau 12% per bulan. Sementara biaya-biaya lain ditetapkan maksimal 0,8% per hari atau 24% per bulan. Ini juga termasuk biaya denda atas keterlambatan bila pinjaman sudah lewat batas waktu. Lalu, AFPI juga menetapkan, total nilai bunga dan biaya lainnya tidak boleh lebih besar dari pokok pinjaman, alias maksimal sebesar 100% dari pokok pinjaman. Code of conduct ini juga sudah mendapat restu OJK.Sumber: Kontan<blockquote>(Baca:&nbsp;<a href="https://dataindonesia.id/digital/detail/laporan-kompetisi-fintech-lending-berebut-sektor-konsumtif" rel="noopener noreferrer" target="_self">(Laporan) Kompetisi Fintech Lending Berebut Sektor Konsumtif</a>)</blockquote>

Aturan baru mengenai Proyek Strategis Nasional, peluncuran Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon, aksi korporasi sejumlah emiten, revisi permendag yang juga mengatur penjualan dalam social commerce, hingga aturan bunga pinjaman online menghiasi pemberitaan di sejumlah media massa hari ini.

Sorotan Pasar 26 Sep 23: Peluncuran IDXCarbon, Revisi Permendag

Sorotan Pasar 26 Sep 23: Peluncuran IDXCarbon, Revisi Permendag

Solusi Polemik Lahan PSN

Tags