TERPOPULER di Kebijakan & Regulasi

Pemerintah melarang produsen atau distributor susu formula memberikan diskon susu formula bayi. Artikel ini mengulas isu singkat, regulasi, hingga pandangan berbagai pihak terkait larangan pemberian diskon susu formula bayi.

OJK telah melakukan pemblokiran terhadap 4.921 rekening judi online. Namun pemblokiran dinilai tidak cukup dan perlu diiringi langkah lainnya. Artikel ini mengulas isu singkat, sumber hukum yang berlaku, hingga pendapat berbagai pihak terkait kewenangan OJK dalam memberantas judi online.

Rencana kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek masih dalam pembahasan. Namun baik Kementerian Perhubungan maupun KAI Commuter belum dapat memastikan waktu pelaksanaan kenaikan tarif tersebut. Di sisi lain, sejumlah pihak turut memberikan pandangannya mengenai hal ini. Berikut ulasannya.

UU No. 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah disahkan pada April 2024 lalu. Pengesahan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota? Dan bagaimana kondisi Jakarta jika tak lagi menjadi Ibu Kota? Berikut ulasannya.

Pemerintah memutuskan memperpanjang harga gas bumi tertentu (HGBT) 6 dolar AS per MMBTU untuk 7 sektor industri tertentu. Namun, hal ini menuai pro kontra dari sejumlah kalangan. Artikel ini Artikel ini mengulas isu singkat, regulasi, hingga pendapat berbagai pihak terkait perpanjangan HGBT.

Masuknya saham BREN ke papan pemantauan khusus BEI dan diperdagangkan dengan mekanisme full call auction menjadi sorotan. Tulisan ini mengulas isu singkat, sumber hukum yang berlaku, hingga pendapat berbagai pihak tentang kebijakan BEI terkait PPK tahap II dengan mekanisme FCA.

Kenaikan UKT di sejumlah PTN menjadi perbincangan berbagai kalangan, termasuk pernyataan pejabat Kemendikbudriset yang mengatakan pendidikan tinggi bersifat tersier. Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang memuat ketentuan penetapan UKT pun turut menjadi sorotan. Berikut ulasannya.

Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Terkait Jaminan Kesehatan, muncul spekulasi bahwa kelas-kelas BPJS Kesehatan dihapuskan dan digantikan dengan skema Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).