Tentang Perusahaan
Bank DKI didirikan sejak 11 April 1961 dan merupakan bank pembangunan daerah pertama yang lahir di Indonesia sejalan dengan terbentuknya Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Bank DKI bermula dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya.
Kemudian bank berganti menjadi Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta pada 1978. Perusahaan tersebut kembali berganti status dan nama menjadi PT Bank Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya pada 1999. Tahun 2008 barulah menjadi PT Bank DKI hingga kini.
Bank DKI melakukan beberapa implementasi pada 2019, antara lain e-form untuk KMG dan KPR Griya Monas, Gerai Digital, Rumah DP Nol Rupiah, Agregatur Pajak, serta mobile cash.
Kinerja
Berdasarkan laporan keuangan, Bank DKI membukukan pendapatan bunga sebesar Rp2,97 triliun pada September 2020. Nilai itu naik 1,49% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,92 triliun. Namun, laba bersih bank harus tergerus 31,34% (yoy) dari Rp584,35 miliar menjadi Rp401,23 miliar
Dari sisi neraca, kepemilikan total asset Bank DKI meningkat 12,86% dari Rp50,22 triliun menjadi Rp56,68 triliun. Sedangkan total ekuitas bank terkontraksi 4,49% (yoy) menjadi Rp8,64 triliun.
Bank DKI berhasil menghimpun total dana pihak ketiga (DPK) senilai Rp43,97 triliun atau melejit 13,60% (yoy). Namun, total kredit yang disalurkan oleh bank tercatat merosot 11,32% (yoy) menjadi Rp27,43 triliun.
Strategi Hadapi Pandemi
Inisiatif strategis yang dilakukan Bank DKI dalam menghadapi pandemi Covid-19, antara lain digitalisasi layanan keuangan Pemprov DKI dan Mass Retail. Bank DKI juga juga melakukan elektronifikasi keuangan Pemprov DKI dan layanan perbankan untuk seluruh nasabah, mulai dari kemudahan pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan pembayaran lainnya.
Selain itu, bank melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Pemprov DKI, Badan Layanan Umum Daerah, maupun Badan Usaha Milik Daerah dalam menjalankan fungsi agent of development serta menjaga kelangsungan social safety net. Bank DKI juga melakukan market deepening melalui aktivitas pemasaran dan penetrasi ke segmen-segmen komunitas dengan lebih intens.
Kemudian, Bank DKI melakukan efisiensi dan lean business process melalui efisiensi biaya investasi dan/atau sewa kantor cabang. Hal itu melalui skema keagenan atau laku pandai, penyempurnaan business process serta shifting transaksi dari high-cost channel ke low-cost channel.
Terkait pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah secara resmi menunjuk Bank DKI sebagai salah satu BPD yang menerima penempatan dana sebesar Rp2 triliun untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dana tersebut digunakan untuk penyaluran kredit pada sektor produktif, seperti UMKM, komersial dan korporasi secara selektif.