Ganjar Pranowo merupakan Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023. Pria kelahiran Karang Anyar, Jawa Tengah pada 28 Oktober 1968 itu merupakan anak kelima dari enam bersaudara pasangan Parmuji Pramudi Wiryo dan Sri Suparmi.
Ayahnya adalah seorang polisi. Sedangkan, ibunya adalah penjual warung kelontong.
Ganjar menghabiskan masa sekolahnya di SDN 1 Kutoarjo dan SMPN 1 Kutoarjo. Selama bersekolah di Kutoarjo, dia selalu menjadi ketua kelas.
Selanjutnya, Ganjar berpindah untuk tinggal di Yogyakarta dan bersekolah di SMA BOPKRII Yogyakarta. Di SMA, dia aktif menjadi anggota pramuka.
Ganjar kemudian menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta pada 1987. Saat berkuliah, dia pernah cuti kuliah dua kali disebabkan tidak ada biaya untuk membayar kuliah.
Selain itu, Ganjar bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ketika berkuliah. Dia pun pernah menjadi demostran memprotes kebijakan Rektor rektor UGM periode 1986-1990, Koesnadi Hardjasoemantri .
Ganjar berhasil meraih gelar sarjana pada 1995, Setelah lulus, Ganjar bekerja sebagai konsultan HRD di PT Prakarsa, Jakarta sampai 1999. Selanjutnya, dia bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti.
Pada 1996, Ganjar mulai bergabung menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Namun, PDI terpecah menjadi dua kubu, yaitu Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi pada 1997. Ganjar lebih memilih untuk masuk ke kubu Megawati.
Pada 25 September, Ganjar menikah dengan Siti Atikoh Supriyanti. Dari pernikahan tersebut, Ganjar dan Siti dikaruniai satu anak, yaitu Muhammad Zinedine Alam Ganjar (2001).
Ganjar mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) pada Pemilu 2004, tetapi tidak lolos. Namun, dia ditunjuk menjadi pengganti antar-waktu (PAW) menggantikan rekan satu partainya dalam daerah pemilihan yang sama (Jawa Tengah 7), yaitu jakob Tobing yang ditugaskan Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi Duta Besar untuk Korea Selatan.
Dia menduduki jabatan anggota DPR RI Komisi IV hingga 2009. Komisi itu membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan serta pangan.
Pada 2009-2014, Ganjar mengikuti pemilu legislatif untuk kedua kalinya dan berhasil mengantarkannya ke Senayan. Dia masuk ke Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonom daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan dan reformasi agraria.
Ganjar mendapatkan gelar master ilmu politik di Universitas Indonesia pada 2013. Sebenarnya, Ganjar menjadi mahasiswa pascasarjana sejak 2009, tapi terpaksa cuti karena kesibukan menjadi anggota DPR RI.
Selama menjadi anggota DPR RI, Ganjar memanfaatkan media sosial Facebook dan Twitter untuk berkomunikasi dengan rakyat. Namanya semakin meroket dikenal sebagai wakil rakyat yang selalu menanggapi informasi serta keluhan rakyat.
Pada 2013, Ganjar mengikuti pemilihan umum gubernur (Pilgub) Jawa Tengah berpasangan dengan Heru Sudjatmoko. Didukung oleh PDIP, Ganjar berhasil memenangkan Pilgub Jawa Tengah 2013 dan resmi dilantik pada 23 Agustus 2013.
Selama masa jabatannya sebagai gubernur, Ganjar sering melakukan blusukan. Berkat aksinya itu, Ganjar menutup jembatan timbang Subah di Kabupaten Barang karena menemukan adanya pungutan liar.
Pada tahun 2018, Ganjar kembali mencalonkan diri sebagai gubernur berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen yang diusung oleh PDIP dan PPP. Ganjar kembali terpilih dan dilantik pada 23 Agustus 2018 hingga 2023.
Pada 13 November 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam pemilihan umum 2024. Ganjar dibersamai Mahfud MD sebagai calon wakil presiden dengan usugan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
Adapun pasangan tersebut mengusung visi yakni “Menuju Indonesia Unggul: Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari”. Sementara itu, misi yang diluncurkan Ganjar dan Mahfud MD antara lain mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian; mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi (R&I) berdikari; mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah; mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi; mempercepat pembangunan sistem digital nasional.
Lalu, mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru; mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional; serta mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara.