Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp62,93 triliun pada 2021. Nilai kerugian negara tersebut pun naik 10,91% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp56,74 triliun.
Nilai kerugian negara akibat kasus korupsi pada 2021 juga menjadi yang terbesar dalam lima tahun terakhir. Sebelumnya, kerugian negara akibat rasuah paling besar pada 2020, yakni Rp56,74 triliun.
ICW menyebut jumlah kerugian negara pada 2021 disumbang dari beberapa perkara korupsi. Salah satunya terkait kasus korupsi pengelolaan kondensat oleh PT Trans Pasifik Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kerugian negara Rp36 triliun.
Kasus kedua merupakan korupsi Jiwasraya dengan kerugian negara sebesar Rp16 triliun. Ada pula kasus korupsi impor tekstil PT Fleming Indo Batam senilai Rp1,6 triliun.
Adapun, dari jumlah sebesar Rp62,9 triliun, KPK hanya menangani 1% kerugian negara sebesar Rp800 miliar. Pengembalian kerugian negara lebih banyak disumbang oleh Kejaksaan.
Lebih lanjut, vonis uang pengganti terhadap para terdakwa kasus korupsi masih jauh dari total kerugian negara yang terjadi. Berdasarkan data ICW, uang pengganti yang diputus hanya mencapai Rp1,4 triliun sepanjang tahun lalu.
Terdakwa yang dijerat dengan Undang-undang (UU) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pun hanya 12 orang saja. Menurut ICW, hal tersebut menandakan bahwa penuntut umum maupun majelis hakim di persidangan kasus korupsi belum memiliki perspektif pemberian efek jera dari aspek ekonomi.