Transparency International

United Nations Development Programme (UNDP)

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

kuriositas

Korupsi

hukum

indeks kebahagiaan

indeks pembangunan manusia

Tahun 2022 menjadi tahun yang buruk bagi kinerja pemberantasan <a href="https://dataindonesia.id/tags/korupsi" rel="noopener noreferrer" target="_self">korupsi</a> di Indonesia. Pasalnya, tingkat rasuah yang kerap diukur melalui indeks persepsi korupsi (IPK) di dalam negeri merosot cukup drastis pada tahun lalu.&nbsp;Berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII), IPK Indonesia mengalami penurunan empat poin menjadi 34 poin pada 2022. Menurut TII, penurunan skor IPK Indonesia menjadi yang terburuk sejak reformasi.&ldquo;Jika turun satu atau dua poin belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Namun, kalau perubahannya itu naik atau turun mencapai tiga atau empat poin, itu menunjukkan ada perubahan yang signifikan,&rdquo; ujar Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Heru Suyatmiko di Jakarta pada Selasa (31/1).<iframe src="https://flo.uri.sh/story/1828164/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0"></iframe>Dengan skor IPK tersebut, Indonesia harus puas berada di urutan 110 dari 180 negara di dunia. Posisi Indonesia turun hingga 14 peringkat dari sebelumnya di posisi ke-96.Posisi Indonesia kini berada di bawah Albania, Ekuador, Kazakhstan, Panama, Peru, Serbia, Sri Lanka, Thailand, dan Turki. Nilainya pun sejajar dengan Bosnia dan Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal, serta Sierra Leone.Merosotnya IPK yang menunjukkan semakin tingginya tingkat korupsi di Indonesia perlu diwaspadai. Sebab, persoalan tersebut tak hanya akan merugikan negara, tapi dapat pula berefek kepada memburuknya kualitas pembangunan manusia di dalam negeri.&nbsp;<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/ragam/detail/beban-berlapis-generasi-roti-lapis" rel="noopener noreferrer" target="_self">(Laporan) Beban Berlapis Generasi Roti Lapis</a>)</blockquote>Beberapa riset telah membahas korelasi antara tingginya tingkat korupsi dan efek buruknya bagi pembangunan manusia di dunia, seperti dilakukan oleh Selcuk Akcay (2006), Mozaffar Qizilbash (2010), Bienvenido Ortega dan rekan-rekannya (2015), serta Dante dan Rodriguez (2022).&nbsp;Hasil riset mereka menunjukkan hal serupa: negara-negara korup dengan skor IPK rendah cenderung memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) yang buruk. Sebaliknya, negara yang bersih dari korupsi cenderung memiliki kualitas pembangunan manusia yang baik.&nbsp;<iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/12743646/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0"></iframe>Misalnya saja Denmark yang memiliki skor IPK paling tinggi di dunia mencapai 90 poin pada 2022, memiliki IPM sebesar 0,948 poin per 2021. Finlandia dan Selandia baru yang sama-sama mencatatkan IPK sebesar 87 poin memiliki IPM berturut-turut senilai 0,940 poin dan 0,937 poin.Sebaliknya, Somalia dengan skor IPK sebesar 12 poin hanya memiliki IPM senilai 0,487 poin. Sudan Selatan dan Suriah dengan skor IPK sebesar 13 poin pun hanya mencatatkan IPM masing-masing senilai 0,385 poin dan 0,577 poin.&nbsp;Menurunnya kualitas pembangunan manusia tak lepas dari dampak korupsi terhadap berkurangnya pendapatan masyarakat. Dalam riset Selcuk, korupsi akan memperburuk PDB per kapita di suatu negara.Hal itu lebih lanjut akan membuat masyarakat menurunkan standar hidup mereka,. Alhasil, kualitas pembangunan manusia di suatu negara pun ikut memburuk.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/ragam/detail/benarkah-indonesia-hadapi-ancaman-resesi-seks" id="isPasted" target="_self">(Laporan) Benarkah Indonesia Hadapi Ancaman Resesi Seks?</a>)</blockquote><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/12744318/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0"></iframe>Korelasi antara tingkat korupsi dan pendapatan per kapita ini juga sempat dibahas dalam riset Nazar Mustapha yang dipublikasikan di Journal of Eastern European and Central Asia Research pada 2014. Penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan negatif yang kuat antara tingkat korupsi dan PDB per kapita.Jika menyandingkan data TII dengan Dana Moneter Internasional (IMF), terlihat bahwa negara-negara dengan skor IPK tinggi cenderung memiliki PDB per kapita yang besar. Hal ini seperti dialami oleh Singapura, Irlandia, dan Luksemburg.Sedangkan, negara-negara dengan skor IPK rendah cenderung memiliki PDB per kapita yang juga kecil. Hal tersebut sebagaimana dialami oleh Venezuela dan Yaman.&nbsp;Tak hanya memburuknya pendapatan per kapita dan kualitas pembangunan manusia, korupsi pun dapat berdampak kepada tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Jika dikorelasikan, negara-negara yang bersih dari korupsi memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi.<iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/12743846/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0"></iframe>Contohnya saja Denmark yang memiliki IPK sebesar 90 poin punya skor indeks kebahagiaan mencapai 7,636 poin pada 2022. Begitu pula dengan Finlandia dengan IPK sebesar 87 poin punya skor indeks kebahagiaan senilai 7,821 poin.Sebaliknya, negara-negara dengan IPK rendah memiliki skor indeks kebahagiaan yang kecil. Ini sebagaimana dialami oleh Afghanistan, Lebanon, Zimbabwe, Yaman, hingga Venezuela.&nbsp;Data korelasi tersebut sejalan dengan hasil riset Carmelo J. Leon, Jorge E. Arana, dan Javier de Leon dalam jurnal Applied Economics pada 2012. Riset tersebut menunjukkan bahwa korupsi akan berimbas buruk kepada kebahagiaan dan kepuasan masyarakat, sehingga menimbulkan biaya sosial.Studi Qiang Li dan Lian An dalam Journal of Happiness Studies pada 2020 juga memperlihatkan bahwa kesejahteraan individu yang meliputi kebahagiaan akan turun 0,23 poin jika pemerintah di suatu negara menjadi lebih korup sebesar 10 poin.Melihat berbagai data tersebut, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan menilai, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi terhadap skor IPK Indonesia yang anjlok pada 2022. Menurut Kurnia, jangan sampai merosotnya IPK semakin menurunkan kesejahteraan masyarakat di tanah air.Dia pun meminta pemerintah, DPR, penegak hukum, serta masyarakat menciptakan solusi yang konkret atas persoalan korupsi di Indonesia. Ini salah satunya dengan tidak melemahkan kinerja penegak hukum seperti KPK.Selain itu, produk undang-undang (UU) harus mendukung pemberantasan korupsi. &ldquo;Namun, hari ini situasinya tidak seperti yang diharapkan,&rdquo; kata Kurnia kepada DataIndonesia.id pada Senin (13/02).Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai anjloknya IPK akan menjadi koreksi dan evaluasi bersama. Kepala Negara lantas mengingatkan agar aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu dan tebang pilih.&ldquo;Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku,&rdquo; kata Jokowi dalam keterangan resminya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/2).Jokowi juga memerintahkan kepada jajarannya di pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Selain itu, dia menginstruksikan agar kementerian/lembaga mendorong pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal.&quot;Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi,&quot; katanya.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/laporan-pandemi-melandai-emiten-ritel-gesit-berburu-cuan" id="isPasted" target="_self">(Laporan) Pandemi Melandai, Emiten Ritel Gesit Berburu Cuan</a>)</blockquote>

Memburuknya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia perlu diwaspadai. Pasalnya, persoalan tersebut tak hanya akan merugikan negara, tapi juga berefek kepada memburuknya kualitas pembangunan manusia hingga kebahagiaan masyarakat.

(Laporan) Intaian Bahaya dari Memburuknya Korupsi di Indonesia