Komisi Pemilihan Umum (KPU)

peraturan

pemilu

politik

dana kampanye

kampanye

partai politik

capres

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 mengatur tentang dana kampanye pemilihan umum (pemilu).&nbsp;Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, wajib dicatat dalam pembukuan dan dilakukan pelaporan dana kampanye.Berdasarkan peraturan tersebut, dana kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat diperoleh dari beberapa sumber. Secara rinci, dana kampanye dapat diterima dari perseorangan pasangan calon yang bersangkutan; partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon; dan sumbangan yang sah menurut hakim dari pihak lain.&nbsp;Selain itu, kampanye pemilu juga dapat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada bagian anggaran KPU.Dana kampanye tersebut dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa. Adapun, dana kampanye dari uang meliputi tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, uang elektronik, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.&nbsp;Sementara itu, dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau dapat dicatat dalam pelaporan berdasarkan dengan harga pasar yang wajar pada saaat sumbangan diterima.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 mengatur tentang dana kampanye pemilihan umum (pemilu).

Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu