Kementerian Sekretariat Negara

APBN

peraturan presiden

peraturan

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 bertujuan melaksanakan kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai perubahan rincian postur outlook&nbsp;Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2022. Perubahan dalam rangka penanganan keadaan darurat pandemi Covid-19 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022.Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah menetapkan tambahan dana bagi hasil (DBH) senilai Rp47,16 triliun pada tahun ini. Namun, terdapat efisiensi dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp12 triliun, sehingga tambahan DBH menjadi Rp35,16 triliun.Adapun, tambahan DBH sebesar Rp20,16 triliun dibagikan per daerah secara proporsional terhadap pagu alokasi DBH dalam APBN 2022. Sementara, alokasi kurang bayar DBH sebesar Rp15 triliun.&nbsp;Selain itu, beleid tersebut mengatur penggunaan dana desa terdiri dari paling sedikit 40% untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) desa, paling sedikit 20% untuk program ketahanan pangan dan hewani, serta minimal 8% untuk dukungan pendanaan penanganan Covid-19.Perpres ini juga mengatur sejumlah asumsi makroekonomi atas APBN 2022. Secara contoh, target pendapatan pajak penghasilan (PPh) menjadi Rp813,67 triliun. Jumlah itu naik dari sebelumnya yang sebesar Rp680,7 triliun.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 mengatur perubahan rincian APBN tahun anggaran 2022.

Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2022 tentang Perubahan APBN 2022

Tags