Kementerian Ketenagakerjaan

peraturan menteri

peraturan

bpjs ketenagakerjaan

ketenagakerjaan

pensiun

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 mengganti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2022. Peraturan tersebut menjadi pendoman dalam tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).Berdasarkan peraturan tersebut, klaim JHT bisa dicairkan tunai dan sekaligus saat peserta telah memasuki usia pensiun sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja atau mencapai usia 56 tahun. Klaim JHT juga bisa dicairkan jika peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.&nbsp;Bagi peserta yang mengundurkan diri, klaim JHT bisa dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan sejak diterbitkannya keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja. Pengajuan klaim JHT bagi peserta yang mengundurkan diri harus melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP atau bukti identitas lainnya, dan keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja.Bagi peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), klaim JHT dapat dicairkan tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu sebulan terhitung sejak tanggal PHK. Pengajuannya harus melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan KTP atau bukti identitas lainnya.Adapun, peserta JHT yang dimaksud adalah seorang pekerja di perusahaan, pekerja kepada orang perseorangan, atau orang asing yang bekerja minimal enam bulan di Indonesia.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 untuk menjamin pekerja saat memasuki masa pensiun, mengundurkan diri, terkena PHK, cacat, atau meninggal dunia.

Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembayaran JHT

Tags