Kementerian Perdagangan (Kemendag)

peraturan

peraturan menteri

regulasi

perdagangan

e-commerce

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 mengatur tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Peraturan tersebut bertujuan untuk menciptakan ekosistem PMSE yang sehat dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis, mendukung pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha PMSE dalam negeri, serta meningkatkan perlindungan konsumen di dalam negeri.Penerbitan peraturan ini juga menggantikan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam PMSE. Adapun, penyempurnaan aturan ini telah sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.Berdasarkan peraturan tersebut, pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha dalam melakukan perdagangan. Sedangkan, penyelenggara sarana perantara (PSP) mendapatkan pengecualian dari ketentuan kewajiban memiliki perizinan berusaha apabila bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat secara langsung dari transaksi atau tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE.Adapun, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) yang melakukan PMSE wajib menerapkan harga barang minimum sebesar US$100 per unit untuk barang jadi asal luar negeri yang langsung dijual ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara.Kemudian, Pemerintah menyediakan daftar barang asal luar negeri yang diperbolehkan lintas negara secara langsung masuk ke Indonesia melalui e-commerce dengan sebutan positive list. Lalu, pedagang luar negeri dalam marketplace dalam negeri wajib memiliki dan menunjukkan legalitas usaha dari negara asal, pemenuhan standar nasional Indonesia (SNI) dan halal, pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk asal luar negeri, dan asal pengiriman barang.Selanjutnya, Pemerintah melakukan pelarangan terhadap marketplace dan social commerce bertindak sebagai produsen sekaligus. Selain itu, PPMSE dengan model bisnis social-commerce juga dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya.Lebih lanjut, PPMSE atau perusahaan afiliasinya dilarang menguasai data dan/atau informasi tanpa adanya penyampaian data dan/atau informasi kepadalembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan data penggunanya untuk dimanfaatkan oleh PPMSE atau perusahaan afiliasinya.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 mengatur tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Permendag No. 31/2023 tentang Pelaku Usaha dalam PMSE

Tags