Website Resmi Instansi 

gaji

pegawai negeri sipil

peraturan

regulasi

peraturan presiden

Peraturan Presiden (<a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/250664/perpres-no-32-tahun-2023" rel="noopener noreferrer" target="_self">Perpres</a>) Nomor 32 Tahun 2023 mengatur tentang tunjangan kinerja (tukin) pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatura Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Perpres ini merupakan perubahan terhadap Perpres Nomor 114 Tahun 2017 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kemenpanrb.Berdasarkan peraturan tersebut, setiap pegawai Kemenpan-RB menerima tukin yang berbeda tergantung kelas jabatan, mulai dari 1 sampai 17. Semakin tinggi kelas jabatan, maka kian besar pula tukin yang diterima.Tunjangan ini tidak diberikan kepada pegawai di lingkungan Kemenpan-RB yang tidak mempunyai jabatan tertentu, diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan, serta diberhentikan dari jabatan organiknya yang diberikan uang tunggu atau belum diberhentikan pegawai. Selain itu, tukin tidak diberikan kepada pegawai yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.Menpan-RB menjadi pegawai yang menerima tukin terbesar di lingkungan Kemenpan-RB. Nilainya mencapai 150% dari tukin tertinggi di lingkungan Kemenpanrb. Adapun, tunjangan tertinggi di lingkungan Kemenpanrb berada di kelas jabatan 17 dengan nilai Rp41,55 juta.Sementara itu, pegawai kelas jabatan 1 menerima tukin terendah, yakni Rp2,5 juta. Lalu, besaran tukin yang diterima oleh pegawai kelas jabatan 2 dan 3 masing-masing sebesar Rp3,15 juta dan Rp3,98 juta.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2023 mengatur tentang tunjangan kinerja (tukin) pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatura Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Perpres No. 32/2023 tentang Tunjangan Kinerja Kemenpan-RB