Peraturan Presiden (Perpres)

peraturan

peraturan presiden

gaji

regulasi

pegawai negeri sipil

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2023 mengatur tentang tunjangan kinerja (tukin) pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Peraturan ini merupakan perubahan terhadap Perpres Nomor 117 Tahun 2017 tentang tukin pegawai di lingkungan Kemenko Polhukam.Berdasarkan peraturan tersebut, setiap pegawai Kemenko Polhukam menerima tukin setiap bulan yang berbeda tergantung kelas jabatan, mulai dari 1 sampai 17. Semakin tinggi kelas jabatan, maka kian besar pula tukin yang diterima.Tunjangan ini tidak diberikan kepada pegawai di lingkungan Kemenko Polhukam yang tidak mempunyai jabatan tertentu, diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan, serta diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan pegawai. Selain itu, tukin tidak diberikan kepada pegawai yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.Dalam aturan tersebut juga tertulis bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) diberikan tunjangan kinerja 150% dari tukin tertinggi di lingkungan Kemenko Polhukam. Adapun, tunjangan tertinggi di lingkungan Kemenko Polhukam berada di kelas jabatan 17 dengan nilai Rp33,24 juta.Sementara itu, pegawai kelas jabatan 1 menerima tukin terendah, yakni Rp2,53 juta. Lalu, besaran tukin yang diterima oleh pegawai kelas jabatan 2 dan 3 masing-masing sebesar Rp2,71 juta dan Rp2,89 juta.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2023 mengatur tentang tunjangan kinerja (tukin) pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Perpres No. 63/2023 tentang Tunjangan Kinerja Kemenko Polhukam

Tags