Peraturan Presiden (Perpres)

peraturan

peraturan presiden

gaji

regulasi

pegawai negeri sipil

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2023 mengatur tentang tunjangan kinerja (tukin) pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Komisi Yudisial. Peraturan ini merupakan perubahan terhadap Perpres Nomor 164 Tahun 2015 tentang tukin pegawai di lingkungan Setjen Komisi Yudisial.Berdasarkan peraturan tersebut, setiap pegawai Setjen Komisi Yudisial menerima tukin setiap bulan yang berbeda tergantung kelas jabatan, mulai dari 1 sampai 17. Semakin tinggi kelas jabatan, maka kian besar pula tukin yang diterima.Tunjangan ini tidak diberikan kepada pegawai di lingkungan Setjen Komisi Yudisial yang tidak mempunyai jabatan tertentu, diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan, serta diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan pegawai.&nbsp;Selain itu, tukin tidak diberikan kepada pegawai yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.Adapun, pegawai Setjen Komisi Yudisial yang berada di kelas jabatan 17 menerima tukin tertinggi, yakni Rp33,24 juta per bulan. Sedangkan, besaran tukin terendah diterima oleh pegawai kelas 1 sebanyak Rp2,53 juta per bulan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2023 mengatur tentang tunjangan kinerja (tukin) pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Komisi Yudisial.

Perpres No. 64/2023 tentang Tukin Setjen Komisi Yudisial

Tags