Peraturan Presiden (Perpres)

peraturan

peraturan presiden

pekerja

tenaga kerja

lowongan kerja

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 mengatur tentang wajib lapor lowongan pekerjaan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja.Selain itu, aturan ini menggantikan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan. Pasalnya hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan.Berdasarkan peraturan tersebut, pemberi kerja dalam negeri wajib melaporkan lowongan pekerjaan kepada Menteri melalui sistem informasi ketenagakerjaan. Sistem informasi ketenagakerjaan tersebut dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan tidak dipungut biaya.Sementara itu, lowongan pekerjaan yang berasal dari luar negeri dapat dilaporkan secara terintegrasi melalui sistem informasi ketenagakerjaan. Pelaporan lowongan pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.Adapun Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada pemberi kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan. Penghargaan tersebut berupa piagam atau bentuk lainnyaLebih lanjut, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota dapat memberikan sanksi adminsitratif kepada pemberi kerja yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan. Pemberian sanksi tersebut berupa peringatan tertulis atau bentuk lainnya.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 mengatur tentang wajib lapor lowongan pekerjaan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja.

Perpres Nomor 57/2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan

Tags