Peraturan Presiden (Perpres)

peraturan

peraturan presiden

agraria

konflik agraria

pertanahan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 mengatur tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Peraturan tersebut bertujuan untuk percepatan pemenuhan target penyediaan tanah objek reforma agraria (TORA) dan pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria.Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah melakukan percepatan pelaksanaan reforma agraria melalui strategi legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, kelembagaan reforma agrarian, dan partisipasi masyarakat.Adapun, rencana aksi tersebut menjadi acuan pemerintah dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran kemerintan/lembaga, rencana kerja dan anggaran pemerintah daerah provinsi, serta rencana kerja dan anggara pemerintah daerah kabupaten/kota.Lebih lanjut, program TORA dari kawasan hutan mengalokasikan 20% dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang dapat diusahakan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tidak produktif (HPK-TP) dan program pencetakan sawah baru, serta hasil kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara.Sedangkan, TORA dari non-kawasan hutan terdiri dari tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang telah habis masa berlakunya. Kemudian minimal 20% dari tanah kewajiban hak guna usaha, 20% dari pelepasan kawasan hutan, 20% dari luas tanah negara, tanah negara bekas yang terlantar, tanah dari penyerahaan hak pengelolaan.Selanjutnya paling sedikit 30% dari tanah negara untuk bank tanah, tanah hasil penyelesaian konflik agraria, tanah bekas tambang di luar kawasan hutan, tanah timbul, tanah yang dilepaskan secara sukarela, tanah hibah perusahaan atau tanah konsolidasi subjek reforma agraria atau tanah negara yang sudah dikuasai masyarakat, tanah bekas hak erfpacht, bekas partikelir bekas dan eigendom, serta tanah kelebihan maksimum, absentee dan swapraja yang masih tersedia.Adapun pemerintah membentuk tim pelaksana percepatan reforma agraria nasional. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan amanah kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjadi Ketua Tim. Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ditunjuk sebagai Ketua Harian.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 mengatur tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria.

Perpres Nomor 62/2023 tentang Percepatan Reforma Agraria

Tags