Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

peraturan menteri

regulasi

peraturan

Peraturan Menteri Keuangan (<a href="https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/ec7366e7-6bf4-48a8-81c4-08db6267e6d3" rel="noopener noreferrer" target="_self">PMK</a>) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Peraturan tersebut bertujuan memperkuat pengaturan pengelolaan PNBP agar lebih efektif dan optimal, terutama terkait dengan perencanaan, optimalisasi penyelesaian piutang, pengawasan, serta penilaian kerja pengelolaan.Berdasarkan peraturan tersebut, mitra atau badan yang ditunjuk untuk membantu pengelolaan PNBP dapat berbentuk BUMN, BUMD, BUMS, atau badan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, mitra instansi pengelola PNBP tersebut &nbsp;bertugas untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan PNBP terutang.Jangka waktu penugasan mitra instansi pengelola PNBP berlaku lebih dari satu tahun anggaran. Kemudian, dilakukan peninjauan kembali terhadap penugasan mitra instansi minimal satu kali dalam jangka waktu masa penugasan.Selain itu, PMK tersebut juga mengatur bahwa Kemenkeu dapat menilai kinerja pengelolaan PNBP kementerian/lembaga terkait. Penilaian kinerja ini dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja pengelolaan PNBP.&nbsp;Adapun, penilaian kinerja pengelolaan PNBP dilakukan dengan beberapa variabel. Beberapa di antaranya terkait capaian target, akurasi perencanaan, dan kepatuhan dalam menyampaikan laporan pelaksanaan PNBP.Di samping itu, Kemenkeu bisa memberikan penghargaan atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya berdasarkan pengaturan tentang tata cara pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran K/L.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PMK No 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP