Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

regulasi

peraturan menteri

peraturan

anggaran

desa

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201 Tahun 2022 mengatur tentang pengelolaan dana desa. Peraturan tersebut berlandaskan Pasal 14 ayat 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.Berdasarkan peraturan tersebut, penghitungan rincian dana desa dilakukan secara bertahap dengan sejumlah ketentuan. Salah satunya adalah sebagian dana desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan.Ada pula sebagian dana desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan. Kemudian, perhitungan formula pengalokasian yang dimaksud dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, afirmasi, kinerja, dan formula.Adapun, alokasi dasar dana desa diberikan dengan porsi sebesar 65% dari anggaran dengan ketentuan:<ol><li>Jumlah penduduk 1 sampai 100 orang mendapatkan besaran alokasi dasar sebesar Rp415,26 juta</li><li>Jumlah penduduk 101 sampai 500 orang mendapatkan besaran alokasi dasar sebesar Rp477,55 juta</li><li>Jumlah penduduk 501 sampai 1.500 orang mendapatkan besaran alokasi dasar sebesar Rp539,83 juta</li><li>Jumlah penduduk 1.501 sampai 3.000 orang mendapatkan besaran alokasi dasar sebesar Rp602,12 juta</li><li>Jumlah penduduk 3.001 sampai 5.000 orang mendapatkan besaran alokasi dasar sebesar Rp664,41 juta</li><li>Jumlah penduduk 5.001 sampai 10.000 orang mendapatkan besaran alokasi dasar sebesar Rp726,7 juta</li><li>Jumlah penduduk lebih dari 10.000 orang mendapatkan besaran alokasi dasar sebesar Rp788,99 juta</li></ol>Selanjutnya, besaran alokasi afirmasi terbagi menjadi dua bagian, yakni desa tertinggal dan desa sangat tertinggal masing-masing dengan besaran alokasi sebesar Rp105,68 juta dan Rp158,53 juta. Lalu, besaran alokasi kinerja dan formula masing-masing memiliki ketentuan porsi sebesar 4% dan 30% dari anggaran dana desa.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201 Tahun 2022 mengatur tentang pengelolaan dana desa. Peraturan tersebut berlandaskan Pasal 14 ayat 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.

PMK Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa