Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

peraturan

Bank

perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 mengatur tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Peraturan ini diterbitkan sehubungan dengan perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks, sehingga diperlukan penguatan penerapan prinsip tata kelola pada bank dengan dukungan manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan bank yang sehat, berdasarkan prinsip kehati-hatian dan beretika.Penerbitan peraturan ini juga merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Adapun penyempurnaan aturan tata kelola ini telah mengacu dan diselaraskan pada berbagai standar internasional diantaranya Basel Committee on Banking Services (BCBS), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), ataupun Internatioal Finance Corporation (IFC).Secara umum substansi POJK Tata Kelola mengatur mengenai kewajiban Bank untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha yang diwujudkan dalam beberapa aspek antara lain pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang direksi serta dewan komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, dan penerapan fungsi kepatuhan.Selain itu diatur juga terkait audit internal, audit eksternal, penerapan manajemen risiko, remunerasi, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, integritas pelaporan serta sistem teknologi informasi, rencana strategis, aspek pemegang saham termasuk kebijakan dividen, penerapan strategi anti fraud, penerapan keuangan berkelanjutan, dan penerapan tata kelola dalam kelompok usaha bank.Salah satu aspek penting dalam POJK Tata Kelola adalah mendorong penguatan kepengurusan bank serta memberikan koridor pengaturan yang lebih jelas terkait perilaku dan kewenangan pemegang saham khususnya pemegang saham pengendali terhadap Bank.Terkait kebijakan dividen, pada pasal 108 disebutkan bank wajib memiliki kebijakan dividen dan mengomunikasikan kebijakan dividen kepada pemegang saham. Kebijakan tersebut setidaknya harus memuat pertimbangan bank dalam pembagian dividen, besaran dividen yang diberikan, mekanisme persetujuan usulan pembagian dividen, dan periode pengkinian kebijakan dividen.Adapun kebijakan dividen memuat kewenangan bank untuk mengusulkan kepada RUPS terkait penundaan pembayaran dividen, menghentikan pembayaran dividen yang telah disetujui, menghentikan pembayaran dividen yang diangsur atau menghentikan pembayaran dividen secara bertahap. Bank juga dapat menarik kembali pembayaran dividen kepada pemegang saham pengendali saat mengalami permasalahan kondisi keuangan.Perhitungan dividen wajib didasarkan atas kinerja profitabilitas yang dihasilkan bank dengan wajar. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menginstruksikan dan/atau memerintahkan bank untuk menunda, membatasi, dan/atau melarang pembagian dividen serta menyelenggarakan RUPS pembatalan terkait pembagian dividen bank.Sementara itu, jika bank melakukan pelanggaran ketentuan dalam pengelolaan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Jika tetap melanggar maka bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa larangan untuk menerbitkan produk bank baru, pembekuan kegiatan usaha bank tertentu, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha baru, penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Selain itu bank dapat juga dikenakan denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp50 miliar untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 mengatur tentang penerapan tata kelola bagi bank umum.

POJK No. 17/2023 tentang Tata Kelola Bank Umum

Tags