Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

regulasi

fintech

fintech lending

peraturan

Peraturan Otoritaas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech lending. Beleid ini menggantikan POJK Nomor 77/POJK.01/2016.&nbsp;Peraturan tersebut bertujuan mengembangkan industri keuangan dalam mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan. Selain itu, aturan tersebut mempermudah dan meningkatkan akses pendanaan bagi masyarakat serta pelaku usaha melalui layanan fintech lending.Berdasarkan peraturan tersebut, pemberian modal disetor penyelengaraan paling sedikit sebesar Rp25 miliar pada saat pendirian. Selain itu, penyelenggara wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp12 miliar setiap saat.&nbsp;Hal itu dapat dilakukan secara bertahap sebesar Rp2,5 miliar berlaku satu tahun, Rp7,5 miliar berlaku dua tahun, dan Rp12,5 miliar berlaku 3 tahun.Dalam aturan ini, kepemilikan asing dalam fintech lending dilarang melebihi 85% dari modal disetor. POJK ini juga mengatur penyelenggara baru langsung masuk dalam proses perizinan OJK.Lebih lanjut, pendanaan dari pemberi dana dan afiliasinya maksimal sebanyak 25% dari total pendanaan pada akhir bulan. Batas maksimum pendanaan kepada setiap penerima dana masih tetap sebesar Rp2 miliar.

Peraturan Otoritaas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech lending.

POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Pendanaan Fintech Lending

Tags