Website Resmi Instansi 

ekonomi

peraturan

peraturan pemerintah

regulasi

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 didasari adanya perubahan kebijakan atas pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan tersebut bertujuan mempermudah pelaku ekonomi kreatif Indonesia dalam sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank.Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah melakukan perubahan atas sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non- bank menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi pemilik hak cipta.&nbsp;Adapun, karya ekonomi kreatif yang bisa menjadi jaminan utang meliputi royalti lagu/musik, pengembangan permainan, desain interior, objek seni rupa, fesyen, desain produk, film, video, animasi, desain komunikasi visual, fotografi, televisi dan radio, seni kriya, iklan, seni pertunjukan, penerbitan, serta aplikasi.Selain itu, pemberian insentif pembiayaan ekonomi kreatif dapat berupa penyederhanaan proses impor dan ekspor bahan baku, kemudahan akses tempat usaha ekonomi kreatif, kemudahan pelayanan perizinan usaha, kemudahan dalam proses permohonan pencatatan hak kekayaan intelektual, pendampingan usaha, serta kemudahan akses bantuan hukum ekonomi kreatif.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 mengatur tentang infrastruktur dan insentif pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif.

PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

Tags