Website Resmi Instansi 

peraturan

peraturan pemerintah

kekayaan intelektual

regulasi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 berisi tentang kekayaan intelektual komunal berupa ekspresi, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, indikasi asal, dan potensi indikasi geografis keragaman budaya dan kekayaan alam. Peraturan tersebut dibuat untuk perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual komunal oleh negara.Berdasarkan peraturan tersebut, pencatatan kekayaan intelektual komunal dilakukan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pencatatan tersebut dilakukan secara elektronik melalui pangkalan data dan tidak dikenakan biaya.Adapun, setiap orang dalam komunitas asal dapat mengajukan keberatan atau banding kepada menteri terhadap kekayaan intelektual komunal apabila tidak sesuai dengan nilai, makna, identitas, dan pranata sosial yang berlaku dalam komunitas asal. Pengajuan keberatan tersebut akan dilakukan pemeriksaan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dan atau pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 berisi tentang kekayaan intelektual komunal berupa ekspresi, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, indikasi asal, dan potensi indikasi geografis keragaman budaya dan kekayaan alam.

PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Tags