Website Resmi Instansi 

peraturan

undang-undang

desa

pemerintah daerah

pemerintah

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 mengatur tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 terkait desa. Peraturan ini bertujuan untuk mengubah beberapa ketentuan terkait desa seiring dengan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia.Berdasarkan UU tersebut, desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa, dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak yang secara rinci tercantum dalam UU tersebut.Adapun, kepala desa memegang jabatan selama delapan tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.Selain itu, UU tersebut juga memuat ketentuan terkait pendapatan desa, alokasi penggunaan anggaran, hingga perencanaan pembangunan desa. Peraturan ini disahkan dan diundangkan pada 25 April 2024 serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 mengatur tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 terkait desa. Peraturan ini bertujuan untuk mengubah beberapa ketentuan terkait desa seiring dengan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia.

UU No 3/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 6/2014 Terkait Desa