Harian Bisnis Indonesia

Bisnis.com

Berbagai Sumber

anggaran

APBN

Prabowo Subianto

pemerintah

pemerintah daerah

Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pada pekan terakhir Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi atau penghematan belanja <a href="https://dataindonesia.id/tags/apbn" target="_self" rel="noopener noreferrer">APBN </a>2025 hingga Rp306,69 triliun. Upaya itu dilakukan dengan memangkas sejumlah pengeluaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) hingga dana transfer bagi pemerintah daerah (Pemda).Untuk mendukung hal itu, Presiden pun telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024 pada 22 Januari 2025. Mengutip <a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20250124/10/1834425/prabowo-minta-hemat-anggaran-kl-kencangkan-ikat-pinggang?utm_source=desktop&utm_medium=search" target="_self" rel="noopener noreferrer">Bisnis.com</a>, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tak ada keberatan atau penolakan yang disampaikan oleh K/L terkait Inpres tersebut. Menurutnya, semua K/L telah sepakat untuk melakukan penghematan dan satu komando untuk menjalankan Inpres tersebut.<h2>Peraturan yang Berlaku</h2>Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken oleh Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025 mengatur tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan sejumlah pihak mulai dari para menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri dan TNI, Jaksa Agung, Kepala Lembaga, hingga Kepala Daerah untuk melakukan reviu, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja APBN, APBD, dan transfer ke daerah dalam APBN untuk tahun anggaran 2025.Sesuai dengan Inpres tersebut, efisiensi atas APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp306,69 triliun yang terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,10 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun. Adapun, para menteri/pimpinan lembaga diminta untuk melakukan indentifikasi rencana efisiensi belanja kementerian/lembaga sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.Identifikasi rencana efisiensi tersebut meliputi belanja operasional dan non operasional, yang sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Namun, identifikasi rencana efisiensi tersebut tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.Kemudian, hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran tersebut disampaikan kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan. Apabila telah mendapat persetujuan dari Komisi Dewan Perwakilan Rakyat, para menteri/pimpinan lembaga menyampaikan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/regulasi/detail/inpres-no-12025-tentang-efisiensi-belanja-dalam-pelaksanaan-apbn-dan-apbd-tahun-anggaran-2025" target="_self" rel="noopener noreferrer">Inpres No 1/2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025</a>)</blockquote><h2>Tujuan Efisiensi Anggaran</h2>Presiden Prabowo sebelumnya telah menyampaikan arahannya untuk mengejar efisiensi pengeluaran negara di semua bidang jelang 100 hari pemerintahannya. Mengutip <a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20250123/9/1834069/anggaran-mbg-ditambah-sri-mulyani-cari-cari-pos-untuk-efisiensi?utm_source=desktop&utm_medium=search" target="_self" rel="noopener noreferrer">Bisnis.com</a>, Ia meyakini, melalui alokasi dana yang tepat dari efisiensi anggaran memberikan ruang fiskal yang cukup bagi program-program strategisnya.Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan, efisiensi dilakukan bukan untuk mendapat penilaian baik, tetapi untuk menambah kemampuan keuangan negara dalam menjalankan kebijakan.Di sisi lain, Pemerintah pun tengah menyorotii alokasi anggaran yang potensial dipangkas guna menyokong program Makan Bergizi Gratis. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut akan mencari sumber pos anggaran yang bisa dialihkan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis.Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut, pemerintah akan menambah anggaran program MBG senilai Rp100 triliun untuk menjangkau keseluruhan siswa di Indonesia.<h2>Surat Menteri Keuangan Terkait Pos Pemangkasan Anggaran</h2>Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun merilis Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.&nbsp;Dilansir dari Bisnis.com&nbsp;yang mengutip Kemenkeu, terdapat 16 pos anggaran yang dipangkas. Adapun, 16 pos anggaran tersebut terbagi dalam tiga kategori. Pertama, pengeluaran kegiatan seremonial. Kedua, pos belanja. Ketiga, pengeluaran-pengeluaran lain.<h3>Berikut rincian 16 pos yang dipangkas:</h3><ol><li>Alat tulis kantor (ATK): efisiensi sebesar 90%</li><li>Kegiatan seremonial: efisiensi sebesar 56,9%</li><li>Rapat, seminar dan sejenisnya: efisiensi sebesar 45%</li><li>Kajian dan analisis dengan: sebesar 51,5%</li><li>Diklat dan Bimtek: efisiensi sebesar 29%</li><li>Honor output kegiatan dan jasa profesi: efisiensi sebesar 40%</li><li>Percetakan dan souvenir: efisiensi sebesar 75,9%</li><li>Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: efisiensi sebesar 73,3%</li><li>Lisensi aplikasi: efisiensi sebesar 21,6%</li><li>Jasa konsultan: efisiensi sebesar 45,7%</li><li>Bantuan pemerintah: efisiensi sebesar 16,7%</li><li>Pemeliharaan dan perawatan: efisiensi sebesar 10,2%</li><li>Perjalanan dinas: efisiensi sebesar 53,9%</li><li>Peralatan dan mesin: efisiensi sebesar 28%</li><li>Infrastruktur: efisiensi sebesar 34,3%</li><li>Belanja lainnya: efisiensi sebesar 59,1%</li></ol><blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/keuangan/detail/data-7-program-quick-win-pemerintahan-prabowo-subianto-dalam-apbn-2025" target="_self" rel="noopener noreferrer">Data 7 Program Quick Win Pemerintahan Prabowo Subianto dalam APBN 2025</a>)</blockquote><h2>Tanggapan Berbagai Pihak</h2>Sejumlah pihak berpendapat, kebijakan efisiensi dan pengalihan anggaran di sejumlah K/L maupun daerah berpotensi menekan daya beli masyarakat makin dalam.Mengutip <a href="https://epaper.bisnis.com/epaper/detail/page/150787/" target="_self" rel="noopener noreferrer">Bisnis Indonesia</a>, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengatakan pemangkasan anggaran pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur, akan memengaruhi jumlah pekerja yang bekerja di sektor itu.Dengan demikian, penghasilan masyarakat akan menurun dan mempengaruhi daya beli. Di sisi lain, sektor jasa pariwisata juga terancam akibat efisiensi. Padahal, konsumsi rumah tangga menjadi andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ekonomi global.Terpisah, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yogi Suprayogi berharap, sudah ada mitigasi efek efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah tingkat pusat sampai daerah, terutama terkait efeknya pada pertumbuhan ekonomi.Mengutip Antara, Yogi berpendapat, bahwa efisiensi ini nantinya berimplikasi pada beberapa sektor yang selama ini uga hampir bergantung pada belanja pemerintah, seperti hotel, restoran, dan UMKM.Sementara itu, menurut Center of Economic and Law Studies (Celios), dampak pemangkasan anggaran dapat positif asalkan ditujukan untuk memperbaiki ruang fiskal, meningkatkan pelayanan publik, dan memperluas fungsi perlindungan sosial.Namun, jika pemangkasan hanya difokuskan untuk membiayai program MBG, maka pemangkasan anggaran justru akan menjadi krisis fiskal baru. Celios menilai bahwa realokasi dari efisiensi anggaran tidak dapat begitu saja diberikan untuk menutup kekurangan dana MBG.Di sisi lain, Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyatakan kebijakan efisiensi anggaran yang diambil Presiden Prabowo sudah benar meski ada pihak tertentu yang merasa dirugikan. Mengutip Bisnis.com, Syafruddin menyampaikan bila dilihat di satu sisi mungkin ada pihak tertentu yang merasa tidak senang.Kemudian, supaya kebijakan efisiensi lebih sinkron, kata Syafruffin, perlu juga bagi Presiden Prabowo melakukan optimum kementerian yang telah dibentuk di dalam Kabinet Merah Putih yang jumlahnya mencapai 48 kementerian.Artinya, evaluasi terhadap kementerian yang telah dibentuk Prabowo juga perlu dilakukan. Karena, bila jumlah kementerian bisa dikurangi atau kembali ke kondisi sebelumnya di era Joko Widodo ketika menjadi Presiden RI yakni 34 kementerian, mungkin efisien anggaran akan lebih optimal.Adapun, Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council Arsjad Rasjid meyakini efisiensi anggaran belanja negara menjadi peluang bagi swasta untuk masuk ke sektor-sektor yang selama ini &lsquo;dikuasai&rsquo; pemerintah, seperti halnya sektor infrastruktur.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/daftar-8-kementerianlembaga-dengan-alokasi-anggaran-terbesar-dalam-apbn-2025" target="_self" rel="noopener noreferrer">Daftar 8 Kementerian/Lembaga dengan Alokasi Anggaran Terbesar dalam APBN 2025</a>)</blockquote><h2>Atur Ulang Efisiensi Anggaran</h2>Pada perkembangan terbaru, Pemangkasan anggaran belanja di sejumlah kementerian/lembaga tak sebesar sebelumnya setelah Kementerian Keuangan merekonstruksi efisiensi.Sebagaimana diberitakan <a href="https://epaper.bisnis.com/epaper/detail/page/150903/" target="_self" rel="noopener noreferrer">Bisnis Indonesia</a>, Kementerian Perhubungan, misalnya, yang pagu belanjanya semula akan dipangkas dari Rp31,45 triliun menjadi Rp13,58 triliun, akhirnya menjadi Rp17,72 triliun setelah dikonstruksi ulang.Pagu belanja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga kini dipotong lebih kecil. Semula, belanja Kementerian ATR senilai Rp6,45 triliun akan dipangkas menjadi Rp3,85 triliun. Pascarekonstruksi, pagunya menjadi Rp4,44 triliun.Pemangkasan belanja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kini juga lebih kecil. Dari pagu belanja dalam APBN 2025 senilai Rp1,97 triliun, anggaran kementerian ini kini hanya dipangkas Rp1 triliun. Semula, Bappenas terkena pemotongan Rp1,07 triliun.Di sisi lain, Polri yang semula lolos dari sasaran efisiensi, kini kena pemotongan juga. Dari pagu APBN 2025 senilai Rp126,6 triliun, anggaran Polri kini Rp106,1 triliun.Sebelumnya diketahui bahwa, pembahasan efisiensi anggaran antara pemerintah dan DPR sempat ditunda karena pemerintah mengonstruksi ulang anggaran.Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam suratnya kepada pimpinan Komisi I hingga XIII DPR tertanggal 7 Februari meminta komisi-komisi menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran dengan kementerian/lembaga mitra kerjanya masing-masing.Permintaan itu disampaikan setelah DPR menerima permohonan penundaan pembahasan efisiensi anggaran dari kementerian/lembaga karena akan ada rekonstruksi anggaran oleh pemerintah (8). Pemerintah tampaknya goyah setelah kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga &lsquo;menjerit&rsquo; bahwa pemangkasan besar-besaran pada pagu belanja tertentu K/L berdampak pada pegawai serta tugas dan fungsi utama K/L.Di sisi lain, ada K/L lain yang tidak terkena pemangkasan belanja (8). Keluhan-keluhan ASN yang terungkap di ruang publik dan sentimen negatif di pasar keuangan tentang pemangkasan anggaran sekitar 8,5% dari rencana belanja negara 2025&mdash;tecermin dari ambruknya IHSG pekan lalu saat bursa lain di Asia menghijau, agaknya juga mencerminkan bahwa pemangkasan dipersiapkan kurang rasional dan terukur (8).<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/berita/detail/efisiensi-apbn-2025-anggaran-polri-turun-jadi-rp106-triliun" target="_self" rel="noopener noreferrer">Efisiensi APBN 2025, Anggaran Polri Turun Jadi Rp106 Triliun</a>)</blockquote>

Artikel ini mengulas kebijakan, regulasi, hingga pandangan berbagai pihak terkait kebijakan efisiensi anggaran 2025 yang dilakukan oleh sejumlah kementerian/lembaga negara hingga pemerintah daerah.

Tinjauan Regulasi: Arah Kebijakan Efisiensi Anggaran Kementerian/Lembaga 2025