Berbagai Sumber

upah minimum provinsi

upah

kabupaten

gaji

pekerja

tenaga kerja

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menerbitkan regulasi penetapan <a href="https://dataindonesia.id/tags/ump" target="_self" rel="noopener noreferrer">upah minimum&nbsp;</a>2025. Melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan(Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025, ditetapkan nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 adalah 6,5%.Demikian juga halnya dengan nilai kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 yang juga sebesar 6,5%. Tak hanya soal UMP dan UMK, beleid tersebut juga mengatur terkait dengan Upah Minimum Sektoral (UMS) di sejumlah sektor usaha tertentu. Adapun, kenaikan UMP, UMK, dan ketentuan UMS akan berlaku mulai 1 Januari 2025 mendatang.Sebagaimana diketahui, besaran nilai kenaikan UMP dan UMK ini sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto usai menggelar Rapat Terbatas (Ratas) dengan sejumlah menteri terkait.Mengutip Bisnis.com, orang nomor satu di Indonesia tersebut menyatakan bahwa upah minimum menjadi jaring pengaman sosial yang sangat penting bagi para pekerja dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, kenaikan upah minimum bertujuan meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.Prabowo menyebut sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6%. Namun, setelah berdiskusi dengan berbagai pihak termasuk kelompok buruh, Prabowo memutuskan untuk menaikkan upah minimum rata-rata 6,5%.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/data-ratarata-upah-minimum-provinsi-ump-di-indonesia-8-tahun-terakhir-hingga-2024" target="_self" rel="noopener noreferrer">Data Rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia 8 Tahun Terakhir hingga 2024</a>)</blockquote><h2>Peraturan yang Berlaku</h2>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Permenaker ini ditetapkan pada 4 Desember 2024. Penetapan upah minimum Tahun 2025 ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dengan tetap mempertimbangkan daya saing usaha.Merujuk pada Permenaker tersebut, upah minimum adalah upah bulanan terendah di perusahaan yang ditetapkan oleh Gubernur. Sesuai Pasal 2, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 dengan formula penghitungan UPM sebagai berikut:<h3>UMP 2025 = UMP 2024 + Nilai Kenaikan UMP 2025</h3>Adapun, nilai kenaikan UMP 2025 ditetapkan sebesar 6,5% dari UMP 2024.Nilai kenaikan UMP 2025 tersebut telah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu. Sesuai Pasal 2 ayat (5), indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.Kemudian, sebagaimana tertulis pada Pasal 4, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025, yang besarannya harus lebih tinggi dari nilai UMP. Dijelaskan dalam Pasal 5, penetapan UMK 2025 menggunakan formula penghitungan sebagai berikut:<h3>UMK 2025 = UMK 2024 + Nilai Kenaikan UMP 2025</h3>Adapun, nilai kenaikan UMK 2025 ditetapkan sebesar 6,5% dari UMK 2024.Sama seperti nilai kenaikan UMP, nilai kenaikan UMK juga telah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu tersebut merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.Selanjutnya, dalam Pasal 7 Permenaker tersebut, dijelaskan lebih lanjut terkait Upah Minimum Sektoral (UMS). Dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa UMS terdiri atas UMS Provinsi dan UMS Kabupaten/Kota. Adapun, Gubernur wajib menetapkan UMS Provinsi, dan Gubenur dapat menetapkan UMS Kabupaten/Kota.Masih dari pasal yang sama, pada ayat (3) dijelaskan bahwa UMS ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya. Selain itu juga memiliki tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.Adapun, sektor tertentu tersebut wajib tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Terkait dengan besarannya, nilai UMS provinsi harus lebih tinggi dari nilai UMP, sedangkan UMS Kabupaten/Kota harus lebih tinggi dari nilai UMK.Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 10 Permenaker tersebut, UMP 2025 dan UMS Provinsi 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat 11 Desember 2024. Sementara itu, UMK 2025 dan UMS Kabupaten/Kota 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat pada 18 Desember 2024.Adapun, UMP 2025, UMS Provinsi 2025, UMK 2025, dan UMS Kabupaten/Kota 2025 yang telah ditetapkan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/regulasi/detail/permenaker-no-162024-tentang-penetapan-upah-minimum-tahun-2025" target="_self" rel="noopener noreferrer">Permenaker No 16/2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025</a>)</blockquote><h2>Pendapat Berbagai Pihak</h2>Usai mengumumkan nilai kenaikan UMP 2025, Menteri Ketenagekerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan perwakilan kalangan usaha, dalam hal ini adalah Asosiasi Pengusaha Indoensia (Apindo) terkait asal angka penetapan UMP 2025, yang sebesar 6,5%. Menurutnya, pengusaha sudah tidak lagi melakukan protes.Sebelumnya, Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani menyatakan besaran UMP 2025 tidak ideal jika melihat kondisi ekonomi saat ini. Mengutip Bisnis Indonesia, Shinta mengatakan bahwa metodologi penghitungan UMP 2025 penting, agar kebijakan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.Shinta berpandangan, kenaikan UMP yang cukup signifikan akan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional perusahaan, khususnya di sektor padat karya. Sementara itu, Analis Indo Premier Sekuritas Andrianto Saputra dan Nicholas Bryan memandang, emiten di sektor konsumer baik yang menjual kebutuhan sehari-hari atau staples&nbsp;maupun konsumer nonsiklikal alias barang primer akan mendapat berkah dari kebijakan upah.Mengutip Bisnis Indonesia, hal ini lantaran kenaikan upah minimum yang secara nasional sebesar 6,5% untuk tahun depan dipastikan menguatkan daya beli masyarakat sehingga diyakini memacu laju konsumsi. Terlebih, ketika nantinya pemerintah provinsi (Pemprov) mengatrol kenaikan upah dengan pertumbuhan jauh di atas ketetapan nasional yang kian menebalkan potensi cuan perusahaan.Persoalannya, pada saat bersamaan perusahaan konsumer juga dihadapkan pada fenomena yang mengganggu aktivitas bisnis. Di antaranya mahalnya ongkos bahan baku, hingga tekanan akibat lesunya pasar sehingga memengaruhi perusahaan di sektor tetentu sehingga kesulitan dalam memenuhi ketentuan pembayaran upah pada tahun depan.Di sisi lain, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, kenaikan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5% belum dipastikan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat.Alasannya, fakta yang terjadi di lapangan adalah meski pemerintah sudah menaikkan upah nasional, tetapi ada perusahaan yang tidak patuh melaksanakan aturan ini. Fenomena itu terjadi lantaran sebagian perusahaan tidak mampu menaikkan upah minimum pekerja.Pada perkembangan lain, seiring dengan keputusan penaikan upah minimum 2025 rata-rata sebesar 6,5%, Pemerintah memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) &nbsp;Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai antisipasi terburuk usai keputusan tersebut.Mengutip Bisnis Indonesia, pembentukan Satgas PHK ini akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Satgas PHK ini nantinya bakal melibatkan anggota dari lintas kementerian.Sementara itu, dalam keterangannya usai membacakan sebagian dari isi Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025, Menaker Yassierli menegaskan bahwa upah minimum ini wajib untuk dilaksanakan, khususnya untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke bawah.Yassierli juga mengatakan pihaknya akan membentuk tim khusus yang bertugas untuk menangani keluhan-keluhan terkait dengan upah minimum, utamanya bagi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan finansial sehingga tidak mampu membayarkan upah pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Ia mengungkapkan akan ada beberapa opsi penyelesaian, namun Ia belum mau membeberkan lebih lanjut. Ia juga mengatakan, akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan upah minimum, meski tidak memiliki permasalahan finansial.Adapun, tim khusus ini berbeda dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu yang lalu.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/data-sebaran-jumlah-tenaga-kerja-yang-terkena-phk-di-indonesia-menurut-provinsi-pada-oktober-2024" target="_self" rel="noopener noreferrer">Data Sebaran Jumlah Tenaga Kerja yang Terkena PHK di Indonesia Menurut Provinsi pada Oktober 2024</a>)</blockquote>

Artikel ini mengulasi isu singkat, regulasi, hingga pandangan berbagai pihak terkait penetapan upah minimum 2025 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang.

Tinjauan Regulasi: Aturan Tentang Penetapan Upah Minimum 2025