Berbagai Sumber

kesehatan

menteri

asuransi

kabinet

pensiun

Beberapa hari sebelum mengakhiri masa jabatannya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024 tanteng Jaminan Pemelihararaan <a href="https://dataindonesia.id/tags/kesehatan" target="_self" rel="noopener noreferrer">Kesehatan&nbsp;</a>Purnatugas Menteri Negara.Peraturan ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 15 Oktober 2024. Lewat peraturan ini, Jokowi memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada para menterinya telah berakhir masa tugasnya atau purnatugas.Jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut diberikan melalui asuransi kesehatan yang ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berlaku di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN) di dalam negeri.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/kesehatan/detail/data-sebaran-jumlah-peserta-aktif-bpjs-kesehatan-menurut-provinsi-pada-2023" target="_self" rel="noopener noreferrer">Data Sebaran Jumlah Peserta Aktif BPJS Kesehatan Menurut Provinsi pada 2023</a>)</blockquote><h2>Aturan yang Berlaku</h2>Perpres Nomor 121 Tahun 2024 mengatur tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara. Perpres tersebut bertujuan untuk melanjutkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang telah diberikan bagi menteri negara ketika aktif menjabat.Merujuk pada Pasal 1 dan Pasal 2 Perpres tersebut, kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut diberikan kepada Menteri Negara dan Sekretaris Kabinet (Setkab), beserta dengan istri/suami yang sah dan tercatat dalam administrasi Menteri Negara.Secara lebih rinci, dijelaskan pada Pasal 11 Perpres tersebut bahwa ketentuan jaminan pemeliharaan kesehatan ini berlaku bagi Menteri Negara dan Setkab yang diangkat/ditugaskan pada periode pemerintahan 2019-2024.Kemudian, dalam hal menteri Menteri Negara dan Setkab ditugaskan kembali menjadi menteri negara atau jabatan lain, dan mendapatkan manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang setara, jaminan tersebut ditangguhkan sampai dengan yang bersangkutan tidak lagi mendapatkan manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang setara lainnya yang didanai oleh APBN.Lebih lanjut, pada Pasal 3 ayat (3) Perpres tersebut dijelaskan bahwa Menteri Negara atau Setkab yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia kurang dari 60 tahun, kepada Menteri Negara atau Setkab beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatan.Sementara itu, untuk Menteri Negara atau Setkab yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia 60 tahun atau lebih, kepada Menteri Negara atau Setkab beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan seumur hidup.Masih dari Pasal yang sama, pada ayat (4) dijelaskan bahwa jaminan pemeliharaan kesehatan dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan atau milik BUMN di dalam negeri. Adapun, pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan ini bersumber dari APBN melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara.Kemudian, sebagaimana tertulis pada Pasal 7, jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut tidak diberikan kepada Menteri/Setkab yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tidak pidana. Juga bagi menteri yang mengundurkan diri dengan kondisi yang sama, serta menteri yang mengundurkan diri karena ditetapkan menjadi tersangka.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/regulasi/detail/perpres-no-1212024-tentang-jaminan-pemeliharaan-kesehatan-purnatugas-menteri-negara" target="_self" rel="noopener noreferrer">Perpres No 121/2024 Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara</a>)</blockquote><h2>Pandangan Berbagai Pihak</h2>Keputusan Presiden Jokowi untuk melanjutkan pemeliharaan kesehatan bagi para menterinya yang sudah purnatugas tersebut mendapatkan respons dari sejumlah kalangan.Mengutip Media Indonesia, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan bahwa jaminan kesehatan mantan menteri dan keluarganya yang dibiayai oleh APBN tersebut harus ditentang.Alasannya karena kebijakan ini mencerminkan ketidakadilan dalam alokasi anggaran negara. Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kebijakan ini mencerminkan ketidakadilan dalam alokasi anggaran, menambah beban pada APBN, melanggar prinsip keadilan sosial, serta berisiko terhadap transparansi dan akuntabilitas.Terpisah, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyebut hal ini tidak etis dilakukan menjelang masa pensiun Presiden. Mengutip Kontan, Nailul menilai dengan kondisi masyarakat yang mempertanyakan mengenai penggunaan uang pajak mereka, peraturan ini tidak etis diteken.Lebih lanjut, Ia pun mengasumsikan besaran premi yang harus dibayarkan negara untuk jaminan pemeliharaan kesehatan para menteri yang sudah purnatugas akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk membiayai masyarakat miskin dan rentan miskin melalui asuransi BPJS Kesehatan dengan spesifikasi kelas yang paling tinggi.Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa dengan adanya kebijakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi para menteri yang sudah purnatugas tersebut akan menjadi beban APBN karena harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk menanggung kesehatan para Menteri dan Setkab beserta keluarganya.Ia menilai, sebaiknya APBN tersebut dialokasikan atau diintergrasikan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pasalnya program ini sudah menjamin pembiayaan bagi seluruh rakyat. Timboel menilai, Perpres tersebut sangat tidak adil bagi masyarakat miskin.Pada perkembangan lain, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan jaminan kesehatan purna menteri menyediakan manfaat tambahan di atas Jaminan Kesehatan Nasional. Sebagaimana diberitakan oleh Kontan, Isa menjelaskan bahwa manfaat program ini diberikan sebagai penghargaan berupa perlindungan kesehatan bagi para purna menteri.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/kesehatan/detail/laporan-kumpulan-data-fasilitas-kesehatan-di-indonesia-5-tahun-terakhir-hingga-2023" target="_self" rel="noopener noreferrer">(Laporan) Kumpulan Data Fasilitas Kesehatan di Indonesia 5 Tahun Terakhir hingga 2023</a>)</blockquote>

Artikel ini mengulas isu singkat, sumber hukum yang berlaku, dan penadpat berbagai pihak terkait Perpres Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara dan Sekretaris Kabinet beserta dengan suami/istri yang sah.

Tinjauan Regulasi: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Para Purnamenteri Negara