Berbagai Sumber

susu

bayi

anak

kesehatan

Pemerintah melarang produsen atau distributor <a href="https://dataindonesia.id/tags/susu" target="_self" rel="noopener noreferrer">susu&nbsp;</a>formula melakukan kegiatan-kegiatan dirasa dapat menghambat pemberian air susu ibu (ASI).&nbsp;Hal ini dalam rangka mendukung pemberian ASI ekslusif pada bayi sejak dilahirkan sampai usia enam bulan. Tak hanya itu, tetapi juga untuk mendukung pemberian ASI sampai usia dua tahun.Larangan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/kesehatan/detail/data-persentase-bayi-usia-kurang-dari-6-bulan-yang-mendapatkan-asi-eksklusif-periode-20152023" target="_self" rel="noopener noreferrer">Data Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif Periode 2015-2023</a>)</blockquote><h2>Regulasi yang Berlaku</h2>PP Nomor 28 Tahun 2024 diterbitkan sebagai Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan tersebut bertujuan untuk melaksanakaan sejumlah ketentuan yang ada di UU Nomor 17 Tahun 2024.Merujuk pada Pasal 24 PP tersebut, setiap bayi berhak memperoleh ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai usaia 6 bulan dan dilanjutkan sampai dengan usia 2 tahun yang disertai pemberian makanan pendamping. Dalam hal tertentu ibu kandung tidak dapat memberikan ASI eksklusif bagi baginya, bayi dapat diberikan ASI dari donor.Kemudian, dalam Pasal 31 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan kader kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dan atau produk pengganti ASI lainnya yang dapat menghambat pemberian ASI eksklusif.Tak hanya itu, sesuai dengan Pasal 33 PP tersebut, produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk pengganti ASI lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian ASI eksklusif.Adapun, kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah memberikan contoh produk susu formula bayi dan atau produk pengganti ASI lainnya secara cuma-cuma, serta menawarkan atau menjual langsung susu formula bayi dan atau produk pengganti ASI lainnya ke rumah.Kemudian, produsen atau distributor juga dilarang memberikan potongan harga atas pembelian susu formula bayi. Dalam hal promosi, produsen atau distributor dilarang mengiklankan susu formula bayi dan lain sebagainya yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, media luar ruang, media sosial, dan atau promosi secara tidak langsung.Selain itu, produsen atau distributor juga dilarang menggunakan tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, tokoh masyarakat hingga influencer untuk memberikan informasi mengenai susu formula bayi dan lainnya.Meski demikian, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 33, larangan promosi tersebut tidak berlaku jika dilakukan pada media cetak tentang kesehatan.Lebih lanjut, dalam Pasal 35 dijelaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan, organisasi profesi di bidang kesehatan serta tenaga medis dan tenaga kesehatan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan atau produk pengganti ASI lainnya yang dapat menghambat keberhasilan pemberian ASI.Namun, sesuai Pasal 32, dalam hal terhadi bencana atau keadaan kedaruratan, penyelenggara fasilitas kesehatan dapat menerima bantuan susu formula bayi dan atau produk pengganti ASI lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota setempat.Adapun dalam hal ibu kandung dan donor ASI tidak dapat memberikan ASI eksklusif pada bayi, bayi dapat diberikan susu formula bayi.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/regulasi/detail/pp-no-282024-tentang-peraturan-pelaksanaan-uu-no-172023-terkait-kesehatan" target="_self" rel="noopener noreferrer">PP No 28/2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17/2023 Terkait Kesehatan</a>)</blockquote><h2>Pandangan Berbagai Pihak</h2>Pelarangan pemberian diskon dan pengetatan promosi susu formula bayi dan atau produk pengganti ASI lainnya turut menuai pro dan kontra dari sjeumlah pihak.Pengamat kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Hasbullah Thabrany mengatakan, larangan diskon susu formula berdampak positif bagi masyarakat. Mengutip Kontan, Hasbullah menekankan bahwa pemberikan ASI merupakan cara terbaik bagi bayi hingga berusia dua tahun.Karenanya, kata Hasbullah, kebijakan pemerintah penting untuk memberikan situasi yang memungkinkan para ibu menggunakan ASI dan tidak memberikan susu formula kepada bayi kecuali dalam keadaan darurat seperti sang ibu tak bisa memproduksi ASILebih lanjut, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) mengapresiasi kebijakan pemerintah yang melarang produsen atau distributor susu formula bayi memberikan diskon dan promosi.Mengutip Media Indonesia, Sekretaris Jenderal AIMI, Lianita Prawindarti mengatakan, pada era semakin terbukanya media sosial, iklan dan promosi susu formula yang dilakukan semakin gencar harus dibatasi (2). Ia pun mengapresiasi bahwa kini para influencer dan kader posyandu dilarang mempromosikan susu formula untuk anak di bawah 1 tahun.Nita mendorong pemerintah agar setelah disahkannya PP yang berpihak pada kesehatan anak ini tidak hanya berhenti pada lembar tulisan melainkan juga menegakkan pengawasan dan sanksi bila terjadi pelanggaran oleh berbagai pihak.Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Juan Permata Adoe menilai, larangan pemberian diskon tidak akan mempengaruhi penjualan susu formula khusus bayi.Mengutip okezone.com, para produsen dan juga distributor susu formula juga sudah menghitung jumlah konsumsi produk yang mereka jual, sehingga setiap produk yang ada di pasaran dapat terjual habis sebelum masa kadaluarsa. Melansir tirto.id, Juan memastikan memastikan asosiasi pengusaha akan mengikuti semua aturan yang berlaku.Namun, respons berbeda disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey. Mengutip <a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20240731/12/1787000/bisnis-ritel-ketar-ketir-ada-larangan-promosi-diskon-susu-formula" target="_self" rel="noopener noreferrer">Bisnis.com</a>, Roy mengatakan, adanya pembatasan promosi dan hambatan penjualan dianggap bisa mengancam produktivitas usaha ritel.Pasalnya, selama ini penjualan susu formula untuk bayi dan anak di bawah lima tahun (balita) terus bertumbuh seiring peningkatan populasi. Di sisi lain, adanya pembatasan dalam promosi dan penjualan susu formula juga dianggap mengurangi hak konsumen dalam memenuhi gizi anak dengan susu formula.Musababnya, kata Roy, tidak semua ibu bisa menghasilkan ASI (air susu ibu) secara normal. Sebaliknya, donor ASI pun juga belum tentu mudah didapat alias terbatas.Alih-alih membatasi promosi hingga penjualan produk susu formula, Roy menganggap bahwa program pemenuhan gizi ibu hamil secara merata lebih krusial dilakukan pemerintah. Dengan gizi yang baik, seorang ibu akan lebih terjamin dalam menghasilkan ASI pasca-melahirkan.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/varia/detail/data-prevalensi-stunting-balita-di-indonesia-hingga-2023" target="_self" rel="noopener noreferrer">Data Prevalensi Stunting Balita di Indonesia hingga 2023</a>)</blockquote>

Pemerintah melarang produsen atau distributor susu formula memberikan diskon susu formula bayi. Artikel ini mengulas isu singkat, regulasi, hingga pandangan berbagai pihak terkait larangan pemberian diskon susu formula bayi.

Tinjauan Regulasi: Pelarangan Pemberian Diskon dan Iklan Susu Formula Bayi