Berbagai Sumber

Danantara

BUMN

Bank BUMN

investasi

aset

BMRI

BBNI

BBRI

TLKM

pertamina

Pada hari ini, Senin (24/2), Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI <a href="https://dataindonesia.id/tags/danantara" target="_self" rel="noopener noreferrer">Danantara</a>. Adapun, BPI Danantara akan menjadi badan yang mengkonsolidasikan dan mengelola aset-aset BUMN besar.Mengutip <a href="https://market.bisnis.com/read/20250224/7/1842004/membandingkan-aset-pendapatan-dan-laba-tujuh-bumn-danantara" target="_self" rel="noopener noreferrer">Bisnis.com</a>, ada 7 aset BUMN yang akan dikelola BPI Danantara, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan PT MIND ID.Peluncuran BPI Danantara ini diawali dengan penandatangananan sejumlah beleid yang menjadi landasan hukum BPI Danantara. Berdasarkan pantauan DataIndonesia.id&nbsp;melalui siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden RI pada Senin (24/2), terdapat tiga regulasi yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo.Pertama, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Kedua, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Ketiga, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/berita/detail/presiden-prabowo-resmi-luncurkan-danantara" target="_self" rel="noopener noreferrer">Presiden Prabowo Resmi Luncurkan Danantara</a>)</blockquote><h2>Landasan Hukum yang Berlaku</h2>Pembentukan BPI Danantara ini menjadi salah satu poin perubahan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah disepakati oleh seluruh fraksi dalam Komisi VI DPR RI dan pemerintah pada Sabtu (1/2). Mengutip keterangan resmi pada laman DPR, total ada 10 poin pengaturan dalam RUU BUMN yang telah disepakati.Adapun, penyesuaian isi RUU BUMN terkait BPI Danantara ini dalam rangka meningkatkan tata kelola BUMN agar lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. RUU BUMN tersebut kemudian telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (3/2) dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada Senin (24/2), sehingga dokumen tersebut belum dipublikasikan.Namun, mengutip RUU BUMN sebagaimana melansir CNBC Indonesia, disebutkan bahwa dalam RUU BUMN tersebut, BPI Danantara mulai disinggung pada Pasal 3E.Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian tugas dan kewenangannya kepada badan yang dibentuk dengan UU ini, dalam hal ini adalah BPI Danantara. BPI Danantara merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia.Kemudian, pada Pasal 3F disebutkan bahwa BPI Danantara memiliki sejumlah tugas. Pertama, mengelola dividen holding investasi, dividen holding&nbsp;oeprasional, dan dividen BUMN. Kedua, menyetujui penambahan dan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.Ketiga, membentuk holding&nbsp;investasi dan holding&nbsp;operasional bersama menteri terkait. Keempat, menyetujui usulan hapus buku dan atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh holding investasi atau holding&nbsp;operasional. Kelima, memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden.Keenam, mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran perusahaan holding investai dan holding&nbsp;operasional.Selanjutnya, dalam Pasal 3G disebutkan modal Danantara ditetapkan paling sedikit sebesar Rp1.000 triliun yang berasal dari penyertaan modal negara atau sumber lain dan dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan atau sumber lain. Adapun, penyertaan modal dapat berasal dari dana tunai, barang milik negara, dan saham milik neagra pada BUMN.Berikutnya, pada Pasal 3H tertulis bahwa BPI Danantara dapat melakukan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal keuntungan dan kerugian yang dialami badan dalam melaksanakan investasi merupakan keuntungan atau kerugian Badan.Namun, mengutip Pasal 3Y dijelaskan bahwa, menteri, organ, dan pegawai badan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membutikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola.Serta, tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi, dan tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah . Kemudian, dalam pelaksanaan tugasnya, Danantara bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden dan Danantara hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/regulasi/detail/uu-no-192003-tentang-badan-usaha-milik-negara" target="_self" rel="noopener noreferrer">UU No 19/2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara</a>)</blockquote><h2>Pendapat Berbagai Pihak</h2>Sejumlah pihak turut memberikan tanggapan terkait kehadiran adan peresmian BPI Danantara yang dilaksanakan pada hari ini, Senin (24/2). Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, membangun good corporate governance terbaik di Danantara adalah satu-satunya jalan untuk mengantisipasi ekosistem usaha yang buruk dan menghindari penyalagunaan.Mengutip Tempo.co, Wijanyato berpendapat, mekanisme good corporate governance secara eksternal dan internal harus dimaksimalkan. Mekanisme eksternal, dibangun dengan mengedepankan transparansi termasuk dalam pemilihan sosok kunci, penyusunan regulasi, dan pengambilan keputusan strategis. Sementara mekanisme internal dibandingkan dengan memperkuat peran pengawas, komisaris, komite audit, dan internal audit.Sebaliknya, ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Eddy Junarsin menilai, pembentukan BPI Danantara berpotensi menghambat pertumbuhan BUMN. Mengutip Kompas.com, BPI Danantara berpotensi menghambat pertumbuhan BUMN karena holding company ini bakal menambah layer hierarkis yang menyebabkan proses birokrasi bertambah panjang.Ia menilai, bertambahnya manajemen pada BPI Danantara berisiko membuat kebebasan bereksproesi di masing-masing BUMN menjadi turun, Menurutnya, harus ada langkah lanjutan supaya tidak berhenti pada pembentukan holding company dalam realisasi BPI Danantara.Meski demikian, Ia tidak menampik adanya dampak positif dari pembentukan BPI Danantara. Ia menilai, kehadiran badan ini memiliki tujuan positif untuk mengkonsolidasi pengelolaan aset negara dari perusahaan BUMN. Dengan begitu, aset dari BUMN menjadi lebih transparan dan terkoordinasi dengan baik.Terpisah, Kepala Center of Industri, Trade, and Investment dari Indef mengatakan peluncuran BPI Danantara bisa mempengaruhi nilai saham perusahaan BUMN. Mengutip Tempo.com, Andry berujar ada sejumlah perusahaan BUMN yang sejauh ini digadang-gadang akan berada di bawah pengelolaan BPI Danantara berpeluang menjadi yang paling terdampak peluncuran Danantara.Lebih lanjut Andry mengatakan, salah satu faktor yang akan menentukan adalah sosok petinggi Danantara yang nantinya akan ditunjuk Prabowo. Jika nama-nama tersebut tidak cukup meyakinkan publik, maka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa jadi akan terkoreksi.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/korporasi/detail/data-8-emiten-bumn-dengan-total-aset-terbesar-pada-kuartal-iii2024" target="_self" rel="noopener noreferrer">Data 8 Emiten BUMN dengan Total Aset Terbesar pada Kuartal III/2024</a>)</blockquote><h2>Peluncuran Danantara hingga Susunan Pengurus Danantara</h2>Presiden Prabowo secara resmi meluncurkan BPI Danantara pada Senin (24/2), dengan didampingi Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-7, Joko Widodo, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah wakil presiden periode-periode sebelumnya.Dalam pidato, Presiden Prabowo mengatakan bahwa peluncuran BPI Danantara memiliki arti yang sangat penting. &quot;Danantara Indonesia tidak hanya sekedar pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan kekayaan Indonesia,&quot; ungkap Presiden Prabowo.Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa dengan total aset lebih dari US$900 miliar, BPI Danantara akan menjadi salah satu Sovereign Wealth Fund (SWF) negara terbesar di dunia. Kemudian, BPI Danantara juga menjadi solusi strategis dan efisiensi dalam mengoptimalkan BUMN Indonesia.Presiden Prabowo menjelaskan bahwa BPI Danantara tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tetapi juga akan mentransformasikan BUMN Indonesia menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing.Adapun, investasi gelombang pertama BPI Danantara dengan total investasi senilai US$20 miliar akan difokuskan pada sejumlah proyek yakni hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, kecerdasan buatan (AI), kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, hingga energi terbarukan.Di sisi lain, Presiden Prabowo telah menunjuk Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslandi menjadi Kepala BPI Danantara. Dalam kepemimpinannya, Rosan Roeslani akan dibatu oleh Pandu Sjahrir dan Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria. Kemudian, Menteri BUMN, Erick Thohir akan menjadi Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara dengan dibantu Muliaman Hadad sebagai Wakil Dewan Pengawas.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/keuangan/detail/data-deretan-swf-dengan-nilai-kelolaan-aset-terbesar-di-dunia" target="_self" rel="noopener noreferrer">Data Deretan SWF dengan Nilai Kelolaan Aset Terbesar di Dunia</a>)</blockquote>

Presiden Prabowo meluncurkan BPI Danantara, badan pengelola investasi RI pada Senin (24/2). Sebelumnya, telah dilakukan penandatanganan UU 1/2025 yang merupakan perubahan ketiga UU BUMN, yang juga memuat sejumlah ketentuan terkait BPI Danantara.

Tinjauan Regulasi: Peluncuran Danantara Sebagai Badan Pengelola Investasi Indonesia