Berbagai Sumber

kesehatan

bpjs

bpjs ketenagakerjaan

peraturan

peraturan presiden

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jenis jaminan <a href="https://dataindonesia.id/tags/kesehatan" target="_self" rel="noopener noreferrer">kesehatan&nbsp;</a>yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat di Indonesia adalah jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.&nbsp;Hal itu sejalan dengan peraturan dari pemerintah yang mewajibkan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti program BPJS Kesehatan. Aturan terkait itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.&nbsp;Kehadiran BPJS Kesehatan pun ditujukan untuk dapat melindungi atau menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.&nbsp;Adapun pada 2023, BPJS Kesehatan mencatat ada sebanyak 267,31 juta peserta atau sekitar 95,77% dari total penduduk Indonesia berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada semester I/2023 yang sebanyak 279,12 juta.Tingkatan biaya premi yang tergolong terjangkau juga dikarenakan BPJS Kesehatan memakai prinsip kegotong-royongan, di mana peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu atau peserta yang memiliki risiko kesehatan rendah dapat membantu peserta dengan risiko kesehatan tinggi.&nbsp;Saat ini, BPJS Kesehatan memiliki tiga kategori kelas, yakni Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Ketiga kelas tersebut memiliki perbedaan dari sisi jenjang fasilitas, besaran iuran, fasilitas rawat inap, dan biaya tambahan yang dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan.Namun, baru-baru ini publik dibayangi kekhawatiran terkait sistem kelas BPJS Kesehatan, yang dikabarkan akan dihapus karena berlakunya Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Kekhawatiran tersebut muncul setelah diterapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Terkait Jaminan Kesehatan.Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menargetkan penerapan fasilitas ruang perawatan Rumah Sakit (RS) KRIS dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan paling lambat pada 30 Juni 2025.&nbsp;Namun, mengutip <a href="https://finansial.bisnis.com/read/20240515/215/1765660/jawaban-dirut-bpjs-kesehatan-soal-iuran-usai-aturan-kris-diteken?utm_source=desktop&utm_medium=search" target="_self" rel="noopener noreferrer">Bisnis.com</a>,&nbsp; Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan jenjang kelas dan besaran tarif atau iuran hingga saat ini masih berlaku, meskipun Perpres No. 59/2024 sudah diteken. Dia menyebut bahwa penyesuaian tarif hingga manfaat layanan masih akan menunggu evaluasi.&nbsp;Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membantah wacana penghapusan kelas BPJS Kesehatan. Menurutnya, ke depan, akan lebih disederhanakan dan mengangkat kualitas standar layanan kesehatan. Dia juga mengaku belum menandatangani terkait dengan wacana penghapusan program Kelas 1, 2, dan 3 di BPJS Kesehatan.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/regulasi/detail/perpres-no-822018-tentang-jaminan-kesehatan" target="_self" rel="noopener noreferrer">Perpres No 82/2018 Tentang Jaminan Kesehatan</a>)</blockquote><h2>Aturan yang Berlaku</h2>Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Terkait Jaminan Kesehatan. Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada 8 Mei 2024 serta mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.Merujuk pada Pasal 1 ayat 4b Perpres tersebut, Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh peserta. Lebih lanjut, pada Pasal 103B ayat 1 dijelaskan bahwa penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025.Pada ayat berikutnya tertulis bahwa, dalam jangka waktu sebelum 30 Juni 2025, rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS sesuai dengan kemampuan rumah sakit. Di sisi lain, Perpres tersebut juga memuat kriteria fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS.Menurut Pasal 46A ayat 1 dijelaskan bahwa kriteria fasilitas KRIS terdiri atas komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur, dan nakas per tempat tidur.Selain itu, ada pula temperatur ruangan, ruang rawat yang dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi, serta kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur. Kemudian terdapat tirai/partisi antar tempat tidur, kamar mandi dalam ruangan rawat inap, kamar mandi yang memenuhi standar aksesibilitas, dan outlet oksigen.Kendati demikian, berdasarkan Pasal 51 ayat 1 pada Perpres tersebut tertulis peserta tetap dapat meningkatkan perawatan yang lebih tinggi dari haknya termasuk rawat jalan eksekutif. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan atau membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibauar akibat peningkatan pelayanan.Adapun, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kriteria dan penerapan KRIS akan diatur dengan Peraturan Menteri, dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Hingga ulasan ini ditulis, Permenkes yang memuat ketentuan penerapan KRIS belum dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.Jika merujuk pada Perpres tersebut, Permenkes yang memuat ketentuan tentang penerapan KRIS tersebut paling lambat akan ditetapkan pada 1 Juli 2025.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/regulasi/detail/perpres-no-592024-tentang-perubahan-ketiga-atas-perpres-no-822018-terkait-jaminan-kesehatan" target="_self" rel="noopener noreferrer">Perpres No 59/2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres No 82/2018 Terkait Jaminan Kesehatan</a>)</blockquote><h2>Pandangan Berbagai Pihak</h2>Terkait hal tersebut, sejumlah pihak turut memberikan pandangannya. Mengutip <a href="https://finansial.bisnis.com/read/20240515/215/1765586/beda-haluan-pembantu-jokowi-dan-bpjs-kesehatan-soal-penghapusan-sistem-kelas?utm_source=desktop&utm_medium=search" target="_self" rel="noopener noreferrer">Bisnis.com</a>,&nbsp;Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa penerapan KRIS pengganti kelas BPJS Kesehatan bisa menimbulkan sejumlah potensi masalah bagi peserta dan membuat kontraproduktif.Menurutnya, pelaksanaan sistem KRIS BPJS Kesehatan berpotensi menghambat akses peserta JKN pada ruang perawatan. Hal itu akan merujuk pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47/2021 bahwa RS swasta dapat mengalokasikan ruang perawatan KRIS minimal 40% dan RS pemerintah minimal 60%.&nbsp;Kemudian, iuran satu tarif berpotensi mendisrupsi penerimaan iuran BPJS Kesehatan. Timboel meyakini tarif KRIS untuk iuran kelas 1 dan 2 akan turun, tetapi iuran kelas 3 akan naik. Selain itu akan terjadi ketidakpuasan di kalangan Pekerja Penerima Upah (PPU) swasta dan pemerintah yang selama ini terdaftar sebagai peserta kelas 1 dan 2. RS swasta juga akan mengalami kesulitan modal untuk merenovasi ruang perawatan sesuai KRIS.&nbsp;Sementara itu, Pengamat Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P. Sasmita menilai perubahan skema tersebut sebenarnya dapat berpotensi menyehatkan keuangan BPJS yang selama ini selalu defisit.&nbsp;Menurutnya, menghilangkan kasta kelas akan menyederhanakan pelayanan dari rumah sakit sekaligus mengurangi tagihan rumah sakit ke BPJS Kesehatan. Namun dia belum dapat berkomentar terkait iuran ideal KRIS sebelum Kementerian Kesehatan membicarakan rencana tersebut secara jelas.Adapun Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah dalam keterangan tertulis juga menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) 59/2024 tidak menyebutkan bahwa kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan dihapus. Hingga saat ini pun belum ada regulasi turunan Perpres 59/2024 tersebut.Rizzky menyebut bahwa sampai dengan Perpres 59/2024 diundangkan, iuran BPJS Kesehatan masih akan mengacu pada Perpres 64/2020. Peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas I membayar iuran Rp150.000, kelas II Rp100.000, dan kelas III Rp35.000.&nbsp;Namun dia mengatakan hasil evaluasi pelayanan rawat inap rumah sakit yang menerapkan KRIS akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk menetapkan manfaat, tarif, dan iuran JKN ke depannya. Sementara, iuran dari segmen peserta mengacu pada besaran penghasilan yang dilaporkan.&nbsp;Kebijakan KRIS juga masih akan dievaluasi penerapannya oleh Menteri Kesehatan dengan melibatkan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan pihak-pihak terkait lainnya.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/kesehatan/detail/penduduk-kaya-lebih-banyak-miliki-jaminan-kesehatan-pada-2022" target="_self" rel="noopener noreferrer">Penduduk Kaya Lebih Banyak Miliki Jaminan Kesehatan pada 2022</a>)</blockquote>

Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Terkait Jaminan Kesehatan, muncul spekulasi bahwa kelas-kelas BPJS Kesehatan dihapuskan dan digantikan dengan skema Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Tinjauan Regulasi: Pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Bagi Peserta BPJS Kesehatan

Berlangganan untuk Lanjut Membaca

Pilih paket konten berlangganan dibawah ini: