Berbagai Sumber

tentara

undang-undang

peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU) TNI menjadi UU pada Kamis (20/3) lalu. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta Pusat dengan dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.Mengutip Bisnis.com, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa, perubahan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi supremasi sipil serta Hak Asasi Manusia (HAM).Lebih lanjut, Puan juga mengatakan DPR RI dan Pemerintah akan segera menyosialisasikan isi substandi dari UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang baru kepada publik. Hal ini untuk meluruskan kesalahpahaman UU TNI dan menyikap penolakan yang terjadi di masyarakat.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/varia/detail/hasil-survei-penilaian-citra-sejumlah-lembaga-negara-di-indonesia" target="_self" rel="noopener noreferrer">Hasil Survei Penilaian Citra Sejumlah Lembaga Negara di Indonesia</a>)</blockquote><h2 id="isPasted">Perubahan Undang-Undang TNI</h2>Perubahan dalam UU TNI mencakup 4 pasal, yakni Pasal 3, Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53. Mengutip Bisnis.com, dalam Pasal 3 UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, dijelaskan bahwa kedudukan TNI berada di bawah Presiden dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer.Sementara untuk kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Kemudian, pada UU TNI yang baru, disetujui bahwa kini kedudukan TNI dalam strategi pertanana dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.Pada Pasal 7 UU TNI lama, memuat 14 tugas pokok TNI untuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pada UU TNI yang baru, terdapat penambahan 2 tugas OMSP sehingga menjadi 17 tugas pokok TNI untuk OMSP. Adapun, 2 tugas tambahan tersebut adalah membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber serta membantu dalam me,indungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.Berikutnya, pada Pasal 47 UU TNI yang lama, terdapat 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang bisa dijabat oleh TNI aktif. TNI aktif yang memiliki jabatan di luar 10 K/L tersebut, harus mengundurkan diri dari dunia militer atau pensiun. Pada UU TNI yang baru, terdaoat penambahan jumlah K/L yang bisa diduduki oleh TNI aktif menjadi 14 K/L. 14 K/L tersebut adalah:<ol><li>Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)</li><li>Pertahanan Negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional</li><li>Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekratariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden</li><li>Badan Intelijen Negara (BIN)</li><li>Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)</li><li>Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)</li><li>Badan SAR Nasional (Basarnas)</li><li>Badan Narkotika Nasional (BNN)</li><li>Mahkamah Agung (MA)</li><li>Badan Pengelola Perbatasan Publik (BNPP)</li><li>Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)</li><li>Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)</li><li>Badan Keamanan Laut (Bakamla)</li><li>Kejaksaan Agung (Kejagung)</li></ol>Pasal terakhir yang direvisi adalah Pasal 53 yang berkaitan dengan penambahan batas usia pensiun prajurit TNI. Pada UU TNI yang lama, usia pensiun perwira dibatasi paling tinggi 58 tahun, sedangkan bintara dan tamtama adalah 53 tahun. Namun, pada UU TNI yang baru diputuskan usia pensiun bintara dan tamtama adalah 55 tahun.Kemudian untuk perwira hingga pangkat kolonel menjadi 58 tahun. Lalu, batas usia pensiun perwira tinggi bintang 1 adalah 60 tahun, perwira tinggi bintang 2 adalah 61 tahun, perwira tinggi bintang 3 adalag 62 tahun, serta perwira tinggi bintang 4 adalah 63 tahun dan dapat diperpanjang dua kali sesuai kebutuhan dengan Keputusan Presiden.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/regulasi/detail/uu-no-34-tahun-2004-tentang-tentara-nasional-indonesia" target="_self" rel="noopener noreferrer">UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia</a>)</blockquote><h2 id="isPasted">Pandangan Berbagai Pihak</h2>Berbagai pihak pun turut memberikan respons atas rencana perubahan UU TNI. Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti menyebutkan bahwa UU TNI bisa berdampak pada demokrasi Indonesia. Saat ini, ada 3 alat negara untuk mempertahankan keamanan negara yakni TNI, polisi, dan juga BIN.Mengutip Bisnis.com, Bivitri mengatakan bahwa TNI tidak seharusnya ada dalam jajaran masyarakat sipil. Sebab, TNI dididik secara militer, sehingga dari cara berpikir dan bertindak saja sudah berbeda dengan orang-orang sipil. Dia mengatakan bahwa UU TNI yang baru saja disahkan akan sangat mungkin membuat kebebasan dan demokrasi berkurang, dan ini juga membuat korporasi di bidang IT menjadi khawatir.Di sisi lain, Peneliti bidan hukum The Indonesia Institute Christina Clarissa Intania menilai RUU TNI perlu dikaji secara lebih mendalam karena prinsip supremasi sipil harus tetap menjadi pedoman dalam demokrasi di Indonesia.Mengutip Antara, Christina menjelaskan, wacara perluasan kedudukan prajurit aktif di jabatan sipil perlu dipertimbangkan kembali agar tidak bertentangan dengan semangat Reformasi 1998 yang menegaskan pemisahan peran antara militer dan pemerintahan sipil. Christian juga mengajak semua pihak untuk belajar dari sejarah dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi.Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menolak RUU TNI lantaran dianggap melegitimasi praktik dwifungsi militer dan membawa Indonesia kembali ke rezim Neo Orde Baru.Selain itu, YLBHI juga menyoroti bahwa revisi UU TNI justru mengancam independensi peradilan dan memperkuat impunitas atau kekebalan hukum anggota TNI. Apalagi, YLBHI juga melihat revisi UU TNI ini tidak dapat dilepaskan politik hukum Pemerintaan Rezim Prabowo-Gibran dengan melabrak prinsip supremasi sipil dan konstitusi.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/varia/detail/daftar-negara-dengan-angkatan-laut-terkuat-di-dunia-pada-2024-indonesia-nomor-empat" target="_self" rel="noopener noreferrer">Daftar Negara dengan Angkatan Laut Terkuat di Dunia pada 2024, Indonesia Nomor Empat</a>)</blockquote><h2 id="isPasted">Penolakan dari Masyarakat</h2>Sebagaimana yang disejutui dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 pada Selasa (18/2) lalu, RUU TNI disetujui untuk masuk dalam prioritas legislasi nasional (prolegnas) RUU Prioritas 2025. Dalam Rapat Paripurna tersebut, Ketua DPR RI Adies Kadir meminta persetujuan kepada anggota DPR agar RUU TNI dapat dibahas dalam Komisi I yang juga menjadi mitra dari TNI.Hal ini disetujui oleh Komisi I dan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU TNI dengan menunjuk Utut Adianto sebagai Ketua Panja. Namun, publik menyerukan adanya penolakan revisi RUU TNI ini, Bahkan, para pengguna media sosial bergerak di dunia maya untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi UU TNI melalui tagar #TolakRUUTNI.Melansir dari Tempo.com, disebutkan bahwa salah satu kekhawatiran masyarakat dari revisi RUU TNI adalah potensi bangkitnya dwifungsi TNI, yakni sebuah konsep yang dihapuskan pascareformasi 1998 untuk memastikan profesisonalisme militer dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara tanpa mencampuri urusan sipil.Pasca disahkannya RUU TNI menjadi UU baru, penolakan masyarakat pun masih berlangsung. Sesaat setelah disahkannya UU TNI, terjadi aksi demonstrasi yang dipadati oleh mahasiswa untuk menolak UU TNI.Mengutip Bisnis.com, mahasiswa dari sejumlah universitas di Indonesia itu memadari Jalan Gatot Subroto arah Slipi dan melakukan pemblokiran Jalan Gatot Subroto di depan pintu gerbang DPR RI. Tak hanya melalui aksi demonstrasi, penolakan terhadap UU TNI juga dilakukan secara daring. Petinis yang diinisiasi oleh Imparsial Indonesia telah ditandatangani oleh 41.287 orang pada Jumat (21/3) pagi.Mengutip Bisnis.com sebagaimana dilansir dari laman change.org, inisiatif ini muncul karena revisi UU tersebut dinilai tidak memiliki urgensi untuk mendorong transformasi TNI yang lebih profesional. Sebaliknya, revisi ini justru dianggap melemahkan profesionalisme militer. UU TNI pun juga telah resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) sehari setelah disahkan oleh DPR.Gugatan itu didaftarkan dengan nomor registrasi 48/PUU/PAN.MK/AP3/2025 pada Jumat (21/3). Gugatan tersebut merupakan uji formil yang diajukan oleh tujuh orang pemohon yakni Muhammad Alif Ramadhan (Pemohon I), Namoradiarta Siaahan (Pemohon II), Kelvin Oktariano (Pemohon III), M. Nurrobby Fatih (Pemohon IV), Nicholas Indra Cyrill Kataren (Pemohon V), Mohammad Syaddad Sumartadinata (Pemohon VI), dan R.Yuniar A. Alpandi (Pemohon VII).<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/daftar-lengkap-rincian-gaji-tentara-nasional-indonesia-tni-menurut-golongan-pada-2024" target="_self" rel="noopener noreferrer">Daftar Lengkap Rincian Gaji Tentara Nasional Indonesia (TNI) Menurut Golongan pada 2024</a>)</blockquote>

DPR RI telah mengesahkan revisi UU Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Kamis (20/3). Merespons hal ini, publik menyuarakan adanya penolakan dan sejumlah pihak pun turut memberikan pandangan.

Tinjauan Regulasi: Pengesahan Revisi UU TNI oleh DPR