Berbagai Sumber

pilkada

pemilihan kepala daerah

undang-undang

DPR berencana menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan amandemen Undang-undang (UU) terkait Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada pada hari ini, Kamis (22/8). Namun, dalam perkembangan terbaru, rapat paripurna tersebut ditunda lantaran peserta sidang tidak memenuhi kuorum dan akan dijadwalkan kembali.Mengutip <a href="https://kabar24.bisnis.com/read/20240822/15/1793126/tidak-kuorum-sidang-paripurna-pengesahan-ruu-pilkada-dibatalkan?utm_source=desktop&utm_medium=search" target="_self" rel="noopener noreferrer">Bisnis.com</a>,&nbsp;Wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa 89 orang anggota dewan hadir dan izin 87 orang. DPR juga sempat menskors rapat paripurna pengesahan Revisi Undang-undang Pilkada selama 30 menit.Adapun rencana pelaksanaan rapat paripurna DPR pada hari ini <a href="https://kabar24.bisnis.com/read/20240822/16/1793073/baleg-dpr-ruu-pilkada-segera-disahkan-di-paripurna-karena-urgensi?utm_source=desktop&utm_medium=search" target="_self" rel="noopener noreferrer">diketahui&nbsp;</a>lewat surat Nomor B/9827/LG.02.0/8/2024 yang dikirimkan kepada pimpinan dan anggota DPR serta bersifat segera.&nbsp;Berdasarkan informasi surat tersebut rapat paripurna akan membahas Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.Sementara itu sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah melakukan Rapat Panitia Kerja (Panja) guna membahas mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah pada Rabu (21/8).&nbsp;UU Nomor 10 Tahun 2016 sendiri merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.Dari rapat panja tersebut, Baleg menyepakati RUU Pilkada untuk dibawa ke paripurna setelah 8 dari 9 fraksi menyetujui beleid tersebut. Adapun satu fraksi yang tidak setuju adalah PDI Perjuangan (PDIP), yang menyatakan tidak sependapat apabila RUU tersebut dibawa ke tahap selanjutnya.&nbsp;Di sisi lain, keputusan yang dibuat dalam waktu singkat itu menuai protes keras dari sejumlah pihak. Massa demonstrasi yang menolak sidang paripurna pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah pun telah memadati lokasi yang berada di sekitar gedung DPR RI pada pukul 10.00 WIB<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/data-pemilu/detail/jadwal-pilkada-serentak-2024-berikut-tanggal-penting-dan-tahapannya" target="_self" rel="noopener noreferrer">Jadwal Pilkada Serentak 2024, Berikut Tanggal Penting dan Tahapannya</a>)</blockquote><h2>Perubahan Pasal Daftar Inventaris Masalah (DIM)</h2>Mengutip keterangan resmi dari laman DPR RI, &nbsp;Badan Legislasi DPR melakukan Rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).&nbsp;Panja tersebut fokus membahas 16 Daftar Inventaris Masalah (DIM) Perubahan Redaksional dan Substansi. Adapun DIM Perubahan yang disepakati, di antaranya:<h3>a. DIM nomor 31</h3>Pada DIM nomor 31, ada perubahan nomenklatur dari Panwaslu menjadi Bawaslu sesuai dengan Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019.<h3>b. DIM nomor 50</h3>DIM nomor 50 untuk disetujui perubahan nomenklatur dari PPL menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa tetapi untuk Bawaslu Kabupaten/Kota tidak ada lagi pembentukan karena sudah dibentuk saat Pemilu.<h3>c. DIM nomor 72</h3>Pada DIM nomor 72 berkaitan dengan huruf d mengenai usia minimal bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta Calon Bupati/Walikota dan Calon Wakil Bupati/Walikota, disetujui oleh 8 fraksi kecuali Fraksi PDI-Perjuangan untuk dilakukan perubahan mengikuti keputusan Mahkamah Agung (MA).Sehingga, DIM tersebut berubah menjadi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.<h3>d. DIM nomor 87</h3>Kemudian, pada DIM nomor 87 terdapat perubahan substansi dengan memperhatikan Putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015 bagi anggota DPR, DPD dan DPRD untuk melakukan pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pilkada.<h3>e. Perubahan terkait Pasal 40</h3>Adapun, MK melalui Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah menurunkan ambang batas pencalonan. Dalam putusan tersebut disebut bahwa syarat parpol dan gabungan parpol bisa mengusung paslon yaitu memperoleh suara sah dari 6,5% hingga 10%, tergantung pada jumlah daftar pemilih tetap di provinsi itu.Namun, rapat Panja menganulir keputusan tersebut dan menyepakatai ambang batas tersebut hanya berlaku bagi partai poilitik tanpa kursi di DPRD. Adapun, ambang batas pencalonan bagi partai pemilik kursi di DPRD adalah sebesar 20% dari jumlah kursi di dewan atau 25% dari perolehan suara sah.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/data-pemilu/detail/hasil-survei-pendukung-anies-baswedan-dan-ridwan-kamil-berdasarkan-pilihan-parpol-di-pilkada-jakarta" target="_self" rel="noopener noreferrer">Hasil Survei Pendukung Anies Baswedan dan Ridwan Kamil Berdasarkan Pilihan Parpol di Pilkada Jakarta</a>)</blockquote><h2>Pandangan Berbagai Pihak</h2>Sejumlah pihak turut memberikan pandangan terkait perkambangan revisi UU Pilkada yang tengah dibahas oleh Baleg. Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengatakan pembahasan Revisi UU Pilkada dan membentuk Panja Revisi UU Pilkada bukan merupakan barang baru.Ia menekankan Revisi UU Pilkada sudah dimulai dibahas pada Oktober 2023. Mengutip keterangan tertulis pada laman DPR RI, Baidowi menyatakan, pihaknya juga akan mempercepat kerja Panja dalam Revisi UU Pilkada, karena memiliki urgensi pendaftaran Pilkada. Menurutnya, Revisi UU Pilkada baru sempat tertunda lantaran ada putusan MK mengenai penjadwalan Pilkada.Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menilai revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan kegilaan dalam demokrasi di Indonesia dan sekaligus sebagai bentuk pembangkangan atas konstitusi.Mengutip VOA Indonesia, Herdiansyah mengaku tidak habis pikir mengapa DPR dan pemerintah sebagai pembentuk UU lebih memilih putusan Mahkamah Agung ketimbang putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal, menurutnya, lembaga yang memiliki otoritas menafsirkan undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Agung.Oleh sebab itu, lanjutnya, derajat putusan Mahkamah Konstitusi jauh lebih tinggi dibandingkan putusan Mahkamah Agung. Lebih lanjut, Herdiansyah menegaskan jika revisi UU Pilkada disyahkan maka revisi itu tidak akan mendapatkan legitimasi di masyarakat.Terpisah, Ray Rangkuti, pengamat politik dari Lingkar Madani menilai revisi UU Pilkada itu bisa disebut sebagai ilegal karena tidak memenuhi sejumlah aspek. Dia menyebutkan salah satunya aspek prosedural yakni tidak diketahui kapan agenda untuk merevisi UU Pilkada disampaikan.Dia menambahkan pembuatan atau revisi UU Pemilihan kepala Daerah mestinya mengikuti mekanisme yang ada, yakni dimulai dengan pembuatan naskah akademik, penyerapan aspirasi masyarakat dan seterusnya. Dari segi substansi, menurut Ray, revisi UU Pemilihan Kepala Daerah tersebut jelas mengakali putusan Mahkamah Konstitusi.Dalam kesempatan berbeda, sebagaimana diberitakan <a href="https://kabar24.bisnis.com/read/20240822/15/1793068/manuver-baleg-dpr-amputasi-putusan-mk-pertaruhan-besar-kemunduran-demokrasi" target="_self" rel="noopener noreferrer">Bisnis.com</a>, politikus PDIP Masinton Pasaribu mengungkapkan bahwa manuver KIM Plus dan pemerintah di Baleg DPR tersebut sebagai sebuah keburukan demokrasi. Ia kemudian mempertanyakan urgensi penyusunan undang-undang Pilkada.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/berita/detail/demo-tolak-revisi-uu-pilkada-berikut-rekayasa-lalu-lintas-di-sekitar-dpr" target="_self" rel="noopener noreferrer">Demo Tolak Revisi UU Pilkada, Berikut Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar DPR</a>)</blockquote>

DPR berencana menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU terkait Pilkada pada Kamis (21/8). Namun pada perkembangan terbaru rapat ditunda karena peserta tidak memenuhi kuorum dan akan dijadwalkan kembali. Sementara itu, pembahasan revisi UU Pilkada menuai polemik dari berbagai pihak. 

Tinjauan Regulasi: Polemik Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)