Berbagai Sumber

migas

energi

harga

pupuk

baja

oleokimia

keramik

industri

peraturan

Pemerintah memutuskan memperpanjang harga gas bumi tertentu (HGBT) 6 dolar AS per MMBTU untuk tujuh sektor industri tertentu. Awalnya, ketentuan HGBT akan berakhir pada Desember 2024.Untuk diketahui, HGBT adalah harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan Gas Bumi kepada pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang industri tertentu.&nbsp;Adapun, 7 industri yang berhak mendapatkan harga gas murah adalah pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.Mengutip <a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20240708/44/1780510/program-harga-gas-murah-industri-hgbt-dilanjut-menteri-esdm-ungkap-alasannya?utm_source=desktop&utm_medium=search" target="_self" rel="noopener noreferrer">Bisnis.com</a>, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan, dilanjutkannya program harga gas murah industri ini melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya, karena ketujuh sektor industri ini dapat memberikan nilai tambah kepada negara.Kebijakan memperpanjang HGBT untuk ketujuh sektor industri tersebut diputuskan setelah Kementerian ESDM menyampaikan masing-masing instansi telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan HGBT untuk tujuh sektor industri.Dalam pelaksanaannya, evaluasi pelaksanaan HGBT sesuai kewenangannya dilakukan oleh Dirjen Ketenagalistrikan (Gatrik) Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas, Kepala SKK Migas, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/energi-sda/detail/data-porsi-gas-bumi-indonesia-berdasarkan-kebutuhan-domestik-dan-ekspor-periode-20172023" target="_self" rel="noopener noreferrer">Data Porsi Gas Bumi Indonesia Berdasarkan Kebutuhan Domestik dan Ekspor Periode 2017-2023</a>)</blockquote><h2>Sumber Hukum yang Berlaku</h2>Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2020 mengatur tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 40 Tahun 2016 terkait Penetapan Harga Gas Bumi. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan gas bumi.Selain itu juga untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik dan untuk menjamin ketersediaan pasokan gas bumi dengan harga yang wajar dan kompetitif. Menurut Pasal 3 Perpres tersebut, menteri menetapkan HGBT di titik serah pengguna gas bumi (plant gate) dengan harga paling tinggi US$6/MMBTU.Kemudian pada Pasal 4 Perpres tersebut tertulis bahwa penetapan HGBT diperuntukkan bagi pengguna gas bumi yang bergerak di bidang industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Pada Pasal 5 tertulis bahwa penetapan HGBT dilakukan melalui penyesuaian harga gas bumi yang dibeli dari kontraktor dan atau tarif penyaluran gas bumi.Lalu, pada Pasal 9 dijelaskan bahwa menteri melakukan evaluasi terhadap penetapan HGBT dan pengguna gas bumi yang memperoleh HGBT setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.Lebih lanjut, Kementerian ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri yang secara rinci memuat informasi pengguna gas bumi tertentu dan HGBT di tiap-tiap bidang industri.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/regulasi/detail/perpres-no-1212020-tentang-perubahan-atas-perpres-no-402016-terkait-penetapan-harga-gas-bumi" target="_self" rel="noopener noreferrer">Perpres No 121/2020 Tentang Perubahan Atas Perpres No 40/2016 Terkait Penetapan Harga Gas Bumi</a>)</blockquote><h2>Pendapat Berbagai Pihak</h2>Keputusan pemerintah untuk melanjutkan kebijakan HGBT ini menimbulkan pro dan kontra. Program ini di satu sisi memberikan daya saing industri dalam negeri. Namun sisi lain mengurangi penerimaan negara dan dinilai merugikan hulu minyak dan gas (migas). Apalagi, berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan HGBT tidak sepenuhnya memberikan dampak positif.Mengutip CNBC, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menjelaskan bahwa berdasarkan data realisasi pengguna gas bumi tertentu, dalam lima tahun belakangan ini terdapat penurunan secara volume realisasi HGBT, khususnya di industri pupuk.Menurut dia, tidak optimalnya realisasi volume HGBT oleh industri pupuk disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya seperti mayoritas serapan pembeli yang tidak optimal akibat dari pemeliharaan dan kendala operasional pabrik. Selain itu, terdapat keterbatasan kemampuan pasokan di sektor hulu dan adanya maintenance di sektor hulu.Hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Perusahaan Gas Indonesia (IPGI) Eddy Asmanto. Mengutip Kontan, Eddy mengatakan, pemerintah perlu memberikan informasi yang benar apakah kebijakan harga gas murah yang penerapannya telah berjalan selama 4 tahun sudah mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Sebab, belum ada evaluasi yang kuantitatif atas manfaat yang diperoleh negara terhadap hilangnya pendapatan di sektor hulu.Eddy menuturkan, yang paling berdampak negatif atas kebijakan harga gas murah adalah pelaku usaha hilir migas seperti perusahaan gas. Sebab, di sektor hulu yang dikurangi adalah pendapatan negara, bukan pendapatan pelaku usaha hulu migas (K3S). Sementara para pelaku usaha hilir dikurangi pendapatannya untuk mematok harga US$6 bagi pengguna gas bumi.Terpisah, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai keputusan pemerintah melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah bagi tujuh sektor industri sebagai blunder. Mengutip Katadata, Fahmy menilai kelanjutan kebijakan gas murah yang dipatok US$6 per MMBTU akan merugikan dan mengorbankan banyak pihak.Fahmy juga mengatakan, pemilihan tujuh industri juga dinilai kurang adil. Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Norman Wibowo mengapresiasi langkah pemerintah melanjutkan kebijakan HGBT di sejumlah industri.Mengutip Kontan, perpanjangan kebijakan gas murah akan meningkatkan efisiensi biaya produksi dan mendukung perluasan kapasitas produksi serta investasi untuk memenuhi permintaan global yang tumbuh 15%-17% per tahun. Norman juga berharap pembangunan infrastruktur regasifikasi LNG oleh PT Pertamina (persero) akan masuk dalam skema kebijakan gas murah sebagai alternatif gas alam.Terpisah, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyampaikan, perpanjangan kebijakan HGBT bisa meningkatkan ketahanan atau utilitas industri keramik. Mengutip Liputan6.com, Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, kemampuan daya saing industri keramik sangat bergantung pada kebijakan HGBT, serta kelancaran distribusi gas dari program ini.Lebih lanjut Eddy menjelaskan, subsidi gas murah industri sangat tepat guna untuk meningkatkan kontribusi sektor keramik, serta meningkatkan nilai tambah perekonomian (economic value added/EVA), serta efek berkelanjutan (multiplier effect) terhadap pemajuan industri nasional.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/energi-sda/detail/data-cadangan-gas-alam-indonesia-pada-20132023" target="_self" rel="noopener noreferrer">Data Cadangan Gas Alam Indonesia pada 2013-2023</a>)</blockquote>

Pemerintah memutuskan memperpanjang harga gas bumi tertentu (HGBT) 6 dolar AS per MMBTU untuk 7 sektor industri tertentu. Namun, hal ini menuai pro kontra dari sejumlah kalangan. Artikel ini  Artikel ini mengulas isu singkat, regulasi, hingga pendapat berbagai pihak terkait perpanjangan HGBT.

Tinjauan Regulasi: Pro dan Kontra Perpanjangan Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)