Berbagai Sumber

Mobil

Sepeda Motor

mobil listrik

motor listrik

kendaraan

kendaraan listrik

asuransi

Pemerintah berencana mewajibkan seluruh pemilik kendaraan untuk memiliki asuransi kendaraan. Rencananya, pemerintah akan mewajibkan seluruh pemilik kendaraan untuk mengikuti asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga alias third party liability&nbsp;(TPL).Namun, hal ini masih menyisakan ganjalan. Tak hanya soal aturan turunan yang belum rampung, kewajiban ini pun menuai penolakan dari kalangan buruh. Mengutip <a href="https://epaper.bisnis.com/epaper/detail/page/141462/" target="_self" rel="noopener noreferrer">Bisnis Indonesia</a>, TPL merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung terdampak oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.Mudahnya, asuransi ini menjamin adanya kompensasi bagi korban kecelakaan dari kendaraan yang dipertanggungkan, baik penumpang maupun korban pihak lainnya.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/otomotif-transportasi/detail/data-penjualan-mobil-di-indonesia-pada-juni-2023juni-2024" target="_self" rel="noopener noreferrer">Data Penjualan Mobil di Indonesia pada Juni 2023-Juni 2024</a>)</blockquote><h2>Rencana Regulasi</h2>Rencana wajib asuransi kendaraan ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang (UU) No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan.Mengutip Bisnis Indonesia, program asuransi wajib tersebut di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga alias TPL terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.Terkait dengan penerbitan aturan, sebagaimana mengutip keterangan tertulis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program asuransi wajib kendaraan tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam UU P2SK, bahwa setiap amanat UU P2SK, diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 tahun sejak UU P2SK diundangkan.Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut. Adapun, tantangan utama dari harmonisasi kebijakan antar instansi pemerintah yang menangani bidang keuangan dan program yang diwajibkan, seperti kendaraan bermotor.Tantangan lainnya adalah terkait dengan sosialisasi kewajiban program asuransi wajib yang memadai pada masyarakat luas, serta mekanisme penyelenggaraan program asuransi wajib yang harus mudah, efisien, dan tidak memberatkan masyarakat. Targetnya, asuransi ini dapat mulai diterapkan pada 2025.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/regulasi/detail/undangundang-nomor-4-tahun-2023-tentang-ppsk" target="_self" rel="noopener noreferrer">Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK</a>)</blockquote><h2>Pandangan Berbagai Pihak</h2>Rencana pemerintah untuk mewajibkan kepemilikan asuransi kendaraan menuai pro dan kontra di berbagai kalangan. Jika seluruh kendaraan terdaftar diasuransikan, tentu secara industri asuransi umum dapat terdongkrak. Hal ini pun diamini oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bern Dwyanto.Selain industri, pemilik kendaraan juga mendapatkan kemudahan karena asuransi dapat memberikan tanggung jawab berupa biaya pengobatan korban luka, santunan bagi ahli waris korban meninggal, maupun penggantian kerugian material akibat kecelakaan yang disebabkannyaLebih lanjut, sebagaimana mengutip pemberitaan Bisnis Indonesia, Bern mengatakan, saat ini AAUI tengah mempersiapkan pelaku industri asuransi mendukung asuransi TPL ini sebagai asuransi wajib, serta meningkatkam literasi masyarakat pentingnya proteksi atas berbagai risiko lalu lintas.Di sisi lain, Pengamat Asuransi Wahyudin Rahman menerangkan dengan adanya asuransi wajib TPL ini, akan mengurangi beban finansial pemilik kendaraan. Secara umum, lanjutnya, semua kalangan yang mempunyai kendaraan roda empat khususnya, baik dinas maupun operasional, selayaknya membeli perluasan asuransi tanggung jawab pihak ketiga ini.Terpisah, Adapun pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Agus Sujatno, menilai pemerintah perlu menggunakan prinsip kehati-hatian dalam perencanaan Program Asuransi Wajib. Terutama perlu ada kajian kebermanfaatan dan kemampuan masyarakat.Mengutip BBC News Indonesia, Agus mengatakan, akan lebih adil jika asuransi menjadi sebuah opsi atau pilihan, bukan menjadi kewajiban yang membebani masyarakat. Apabila pemerintah memaksakan, maka opsi yang adil adalah memberlakukan kewajiban asuransi pada jenis mobil-mobil mewah dan sepeda motor dengan CC besar (moge).Pada perkembangan lain, kalangan buruh yang dinaungi Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak wacana asuransi wajib kendaraan tersebut. Presiden KSPI Said Iqbal menilai kewajiban ini dapat membebani masyarakat. Apalagi, kendaraan roda dua menjadi transportasi andalan bagi masyarakat menengah bawah menjalani aktivitas.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/otomotif-transportasi/detail/data-penjualan-sepeda-motor-di-indonesia-pada-juni-2023juni-2024" target="_self" rel="noopener noreferrer">Data Penjualan Sepeda Motor di Indonesia pada Juni 2023-Juni 2024</a>)</blockquote>

Pemerintah berencana untuk mewajibkan seluruh pemilik kendaraan untuk memiliki asuransi kendaraan. Hal ini pun menuai pro kontra dari sejumlah pihak. Artikel ini mengulas isu singkat, rencana regulasi, hingga pendapat berbagai pihak terkait rencana wajib asuransi kendaraan di Indonesia.

Tinjauan Regulasi: Rencana Asuransi Wajib Kendaraan bagi Pemilik Kendaraan