Berbagai Sumber

cukai

minuman

plastik

rumah 

konser

handphone

Batu bara

peraturan

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkaji sejumlah produk yang berpotensi dijadikan sebagai objek atau barang kena <a href="https://dataindonesia.id/tags/cukai" target="_self" rel="noopener noreferrer">cukai</a>.Mengutip Bisnis.com, sejumlah barang masuk dalam prakajian objek cukai, diantaranya rumah, tiket pertunjukan hiburan seperti konser musik, fast food, tissue, gawai, monosodium glutamate (MSG), batu bara, dan detergen.Di sisi lain, mengutip CNBC, DJBC juga sedang mengkaji sejumlah objek cukai yakni plastik, bahan bakar minyak, produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), dan penggantian pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor jadi cukai.Dalam perkembangan terbaru, objek cukai plastik akan meliputi kemasan fleksibel multilapis, styrofoam, dan sedotan plastik, di samping kantong plastik. Sementara itu, diketahui bahwa pengenaan cukai terhadap MBDK dan plastik masih belum diimplementasikan hingga saat ini.Padahal, besaran potensi penerimaan dari cukai tersebut telah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, yang nilainya mencapai Rp1,84 triliun untuk cukai plastik dan Rp4,38 triliun untuk cukai MBDK (4).<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/keuangan/detail/data-realisasi-penerimaan-cukai-nasional-5-tahun-terakhir-hingga-semester-i2024" target="_self" rel="noopener noreferrer">Data Realisasi Penerimaan Cukai Nasional 5 Tahun Terakhir hingga Semester I/2024</a>)</blockquote><h2>Rencana Regulasi</h2>DJBC Kemenkeu buka suara terkait rencana ekstensifikasi cukai atas sejumlah barang yang berpotensi dijadikan sebagai objek atau barang kena cukai.Mengutip <a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20240724/259/1784982/dirjen-bea-cukai-buka-suara-soal-tissue-detergen-tiket-konser-kena-cukai?utm_source=desktop&utm_medium=search" target="_self" rel="noopener noreferrer">Bisnis.com</a>, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heriyanto menyampaikan bahwa sejumlah barang tersebut masih berupa usulan dari berbagai pihak dan belum masuk kajian pemerintah.Lebih lanjut, Nirwala menjelaskan, pada dasarnya kriteria barang yang dikenakan cukai adalah barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.Menurutnya, pemerintah juga sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Hal ini pun menjadi alasan pemerintah saat ini belum menerapkan cukai untuk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan. DJBC Kemenkeu masih terus menggodok rencana pemberlakukan tarif cukai pada produk plastik. Adapun, pelaksanaan cukai bagi produk plastik menunggu peraturan pemerintah setelah disetujui DPR.Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan, kebijakan cukai plastik ini merupakan bagian dari rencana aksi nasional penanganan sampah laut, di mana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018, pemerintah menargetkan pengurangan sampah plastik di laut sebesar 70% hingga 2025.Pengenaan cukai plastik menyasar pabrikan untuk produksi dalam negeri dan importir untuk produksi luar negeri. Untuk tarif, Iyan mengatakan, akan ditetapkan spesifik per kilogram.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/regulasi/detail/peraturan-menteri-keuangan-nomor-160-tahun-2023-tentang-tarif-cukai-etil-alkohol-dan-turunannya" target="_self" rel="noopener noreferrer">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2023 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol dan Turunannya</a>)</blockquote><h2>Pendangan Berbagai Pihak</h2>Sejumlah pihak pun turut memberikan pendapat terkait rencana pemerintah yang akan melakukan perluasan cukai terhadap sejumlah produk.Mengutip <a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20240725/259/1785202/ekonom-kritik-usulan-cukai-baru-rumah-tiket-konser-hingga-detergen?utm_source=desktop&utm_medium=search" target="_self" rel="noopener noreferrer">Bisnis.com</a>, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, berpendapat bahwa pengenaan cukai pada barang-barang tersebut memerlukan penelitian terakreditasi yang menyatakan adanya dampak negatif dari barang-barang tersebut.Menurutnya, tujuan utama pengenaan cukai adalah untuk mengurangi konsumsi barang yang memiliki eksternalitas negatif, bukan untuk memperkuat keuangan negara. Huda menilai bahwa barang-barang dalam prakajian cukai tersebut tidak semuanya tepat untuk dikenakan cukai, kecuali batu bara.Ia menekankan bahwa pemerintah harus dapat menjelaskan kepada publik mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh barang-barang yang akan dikenakan cukai di masa depan.Di sisi lain, pengamat ekonomi Yanuar Rizky mengatakan, dampak dari perluasan cukai bisa memengaruhi daya beli masyarakat. Pasalnya, harga barang seperti tiket konser, deterjen, makanan cepat saji, dan lainnya juga bisa ikut naik.Mengutip Media Indonesia, Yanuar berharap agar risiko tersebut seharusnya bisa dipertimbangkan pemerintah untuk memutuskan perluasan objek barang kena cukai. Apalagi saat ini nilai tukar rupiah juga melemah yang memengaruhi perdagangan luar negeri Indonesia.Sementara itu, pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, dampak dari kebijakan cukai bagi ekonomi, sektor dan masyarakat akan sangat bergantung sekali pada desain kebijakan cukai. Karenanya, perlu ada kajian mengenai dampak dari penerapan kebijakan cukai.Mengutip Investor Daily, Fajry menyarakan agar pemerintah memberiakn ruang bagi pelaku usaha untuk berinovasi melalui pengecualian dan tarif yang lebih rendah. Sementara untuk objek yang esensial bagi masyarakat perlu dikecualikan.Dalam pengenaan cukai atas deterjen, jelas dia, pemerintah bisa saja memberikan pengecualian atau tarif yang lebih rendah bagi deterjen ramah lingkungan. Dengan begitu akan ada peralihan konsumsi ke deterjen yang ramah lingkungan.Konsumsi deterjen secara umum akan tetap dan pabrikan akan terdorong untuk berinovasi. Hal ini akan memberikan dampak yang minim menginat hanya ada peralihan konsumsi.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/pasar-saham/detail/emiten-rokok-dengan-beban-pita-cukai-tertinggi-pada-kuartal-i2024" target="_self" rel="noopener noreferrer">Emiten Rokok dengan Beban Pita Cukai Tertinggi pada Kuartal I/2024</a>)</blockquote>

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengkaji sejumlah produk yang berpotensi dijadikan sebagai objek atau barang kena cukai. Artikel ini mengulas isu singkat, rencana regulasi, hingga pandangan berbagai pihak terkait rencana perluasan objek cukai.

Tinjauan Regulasi: Rencana Perluasan Barang Kena Cukai