Berbagai Sumber

rokok

rokok elektrik

kesehatan

konsumsi rokok

peraturan

undang-undang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada Jumat (26/7) lalu. Budi Gunadi Sadikin, selaku Menteri Kesehatan pun menyambut baik PP Kesehatan tersebut.Mengutip Bisnis.com, Budi menjelaskan jika pengesahan aturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan ini menjadi penguat bagi pemerintah untuk membangun kembali sistem kesehatan yang tangguh di seluruh Indonesia. Menkes Budi juga mengatakan bahwa PP tersebut mengatur banyak hal yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.Adapun, salah satu ketentuan yang diatur dalam PP tersebut adalah pelarangan penjualan rokok secara eceran. Hal ini pun menuai pro dan kontra dari sejumlah kalangan.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/kesehatan/detail/data-sebaran-proporsi-masyarakat-yang-konsumsi-rokok-keretek-di-indonesia-pada-2023" target="_self" rel="noopener noreferrer">Data Sebaran Proporsi Masyarakat yang Konsumsi Rokok Keretek di Indonesia pada 2023</a>)</blockquote><h2>Aturan yang Berlaku</h2>PP Nomor 28 Tahun 2024 merupakan regulasi yang mengatur banyak hal yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Mengutip Bisnis.com, Menkes Budi menjelaskan, pengesahan PP ini merupakan salah satu langkah dari transformasi kesehatan guna membangun arsitektur kesehatan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan inklusif. Adapun, salah satu hal yang diatur dalam PP tersebut adalah pelarangan penjualan rokok secara eceran.Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 434 ayat 1 bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan mesin layan diri, menjual kepada orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil, serta dilarang menjual secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.Kemudian, setiap orang juga dilarang menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui. Setiap orang juga dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak serta menjual produk tembakau menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.Selain penjualan rokok, PP tersebut juga mengatur peringatan kesehatan yang tercantum dalam produk tembakau dan rokok elektronik. Sesuai dengan Pasal 437 ayat 2, pencantuman peringatan kesehatan harus dilakukan dengan beberapa ketentuan. Pertama, berbentuk tulisan disertai gambar, yang dicantumkan pada permukaan kemasan.Kedua, tercetak menjadi satu dengan kemasan produk tembakau atau kemasan rokok elektronik dan kemasan cairan nikotin isi ulang rokok elektronik. Ketiga, dicantumkan pada bagian atas kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing seluas 50%, diawali dengan kata Peringatan dengan menggunakan huruf berwarna kuning dengan dasar hitam, harus dicetak dengan jelas dan mencolok, baik sebagian atau seluruhnya.Lalu, gambar harus dicetak berwarna dan jenis huruf harus menggunakan huruf arial bold dan proporsional dengan kemasan. Kemudian, setiap 1 varian produk tembakau dan rokok elektronik wajib dicantumkan gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang terdiri atas 5 jenis yang berbeda, dengan porsi masing-masing 20% dari jumlah setiap varian produk tembakau dan rokok elektronik.Lebih lanjut, dalam Pasal 441 ayat 1 dijelaskan bahwa produsen/pengimpor produk tembakau wajib mencatumkan informasi seperti mengandung nikotin dan tar, dilarang menjual atau memberi keoada orang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil, tidak ada batas aman, hingga mengandung lebih dari 7.000 zat kimia serta lebih dari 83 zat penyebab kanker.Kemudian, produsen/pengimpor produk tembakau dilarang menambahkan kata light, ultra light, mild, extra mild, low tar, slim, special, full flavour, premium, atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superprioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian atau kata dengan arti yang sama.Terkait dengan iklan, produk tembakau dan rokok elektronik masih dapat diiklankan pada media luar ruang, televisi, maupun radio tetapi tetap harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam PP tersebut.Beberapa ketentuan yang diatur terkait dengan penayangan iklan produk tembakau tersebut antara lain, mencatumkan peringatan kesehatan paling sedikit 15% dari total luas iklan, ditayangkan pada pukul 22.00-05.00 waktu setempat, hingga dilarang menggunakan gambar animasi.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/regulasi/detail/pp-no-282024-tentang-peraturan-pelaksanaan-uu-no-172023-terkait-kesehatan" target="_self" rel="noopener noreferrer">PP No 28/2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17/2023 Terkait Kesehatan</a>)</blockquote><h2>Pandangan Berbagai Pihak</h2>Sejumlah ketentuan terkait produk tembakau dan rokok elektronik dalam PP tersebut menuai pro dan kontra dari sejumlah kalangan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung langkah pemerintah melarang penjualan rokok secara eceran.Mengutip Bisnis.com, Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 dapat melindungi rumah tangga miskin. Dengan larangan penjualan rokok batangan, lanjutnya, dapat menekan pengeluaran keluarga miskin untuk membeli rokok.Sebaliknya, Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) menolak adanya peraturan tersebut. Mengutip Antara, Aparsi menilai, sejumlah pasal terkait pelarangan penjualan produk tembakau dalam PP tersebut dalam mengancam keberlangsungan hidup 9 juta pedagang di pasar rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia.Menurut Ketua Umum Aparsi, Suhendro, peraturan ini dapat menurunkan omzet pedagang pasar yang banyak berasal dari penjualan produk tembakau. Pada akhirnya, Suhendro menganggap hal ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi pedagang pasar yang sampai saat ini masih baru bertumbuh dari imbas pandemi.Sementara itu, Direktur Program Indonesia Institute for Social Development (IISD), Ahmad Fanani, menyoroti hal lain terkait penerbitan beleid tersebut. Mengutip tempo.co, Fanani menyayangkan PP Kesehatan yang masih membolehkan iklan rokok di media luar ruangan, televisi, dan juga radio.Meski diketahui pemerintah telah mengatur ketentuan penayangan iklan produk tembakau pada PP tersebut, Fanani menjelaskan iklan menjadi salah satu faktor yang punya pengaruh signifikan untuk menstimulasi anak muda merokok.Hal ini sejalan edngan riset IISD yang menunjukkan 71% perokok pelajar menyatakan, iklan rokok itu kreatif atau inspiratif dan merangsang mereka untuk merokok. Konstruksi dari iklan membuat publik rela mengabaikan dampak buruk rokok.Beralih ke sektor industri dan pelaku usaha produk tembakau. Pelarangan penjualan rokok eceran ini digadang-gadang menjadi batu sandungan bagi emiten rokok seperti PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP), PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) dan PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM).Di lantai bursa, ketiga emiten tersebut kompak mencatatkan penurunan harga saham hingga double digit secara year to date (YtD). Mengutip Bisnis.com, laju saham HMSP misalnya telah anjlok 24,58%, GGRM terkoreksi 22,51% dan WIIM ambles 44,79%.Di samping itu, terdapat sejumlah tekanan lain yang sedang dihadapi emiten rokok, mulai dari anjloknya kinerja keuangan pada Semester I/2024, rencana penaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025, hingga persoalan rokok ilegal. Adapun, Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani memberikan pandangan terkait prospek saham emiten rokok. Menurutnya, prospek sektor itu memang masih muram dalam jangka panjang.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/pasar-saham/detail/emiten-rokok-dengan-beban-pita-cukai-tertinggi-pada-kuartal-i2024" target="_self" rel="noopener noreferrer">Emiten Rokok dengan Beban Pita Cukai Tertinggi pada Kuartal I/2024</a>)</blockquote>

PP Kesehatan terbaru memuat larangan penjualan rokok eceran atau batangan juga pengetatan promosi produk tembakau tersebut. Artikel ini mengulas isu singkat, regulasi, hingga pandangan berbagai pihak terkait larangan penjualan rokok eceran dan pengetatan promosi rokok.

Tinjauan Regulasi: Larangan Penjualan Rokok Eceran hingga Pengetatan Promosi