Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Eddy diduga menerima dana gratifikasi sebesar Rp7 miliar dari pengusaha berinial HH. Aliran dana itu terkait dengan permintaan bantuan konsultasi hukum dan permintaan pengesahan status badan hukum dari PT Citra Lampia Mandiri (CLM).
Penetapan Eddy sebagai tersangka menambah panjang daftar menteri dan wakil menteri di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terseret kasus korupsi. Sebelumnya ada Idrus Marham, Imam Nahrawi, Edhy Prabowo, Juliari Batubara, Johnny G. Plate, dan Syahrul Yasin Limpo yang lebih dulu tersandung masalah serupa.
Dengan demikian, sudah ada tujuh menteri dan wakil menteri di era Jokowi yang terjerat korupsi. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan era dua presiden sebelumnya, yakni Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Di era Megawati, ada tiga menteri yang tersandung korupsi, yakni Rokhmin Dahuri, Achmad Sujudi, dan Hari Sabarno. Sedangkan, lima menteri tersandung kasus korupsi selama pemerintahan SBY, yakni Bachtiar Chamsyah, Siti Fadilah Supari, Andi Mallarangeng, Jero Wacik, dan Suryadharma Ali.
Adapun, Eddy Hiariej menjadi satu-satunya tokoh non-partai di kabinet Jokowi yang tersandung korupsi. Sedangkan, enam orang lainnya berasal dari partai politik.
Secara rinci, ada dua menteri yang terjerat korupsi di era Jokowi berasal dari Partai NasDem. Sementara, empat menteri lainnya berasal dari partai yang berbeda-beda, yakni Golkar, PKB, Gerindra, dan PDIP.