Badan Pusat Statistik (BPS)

Bank Dunia

Centre for Strategic and International Studies (CSIS)

APEC

kuriositas

tenaga kerja

ketenagakerjaan

kartu prakerja

prakerja

Comprehensive Report

Presiden Joko Widodo (<a href="https://dataindonesia.id/tags/jokowi" rel="noopener noreferrer" target="_self">Jokowi</a>) sumringah mendengar program Kartu <a href="https://dataindonesia.id/tags/prakerja" rel="noopener noreferrer" target="_self">Prakerja</a> dianggap sukses oleh pesertanya. Dea, salah satu alumni Kartu Prakerja dari Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebut program yang merupakan janji kampanye Jokowi dalam Pilpres 2019 itu berhasil mengantarkannya untuk mendapatkan pekerjaan.Padahal, Dea sebelumnya menjadi pegawai honorer tanpa gaji di salah satu puskesmas di daerahnya. &ldquo;Setelah ikut (Kartu Prakerja), puji Tuhan, waktu itu saya diterima di bandara &nbsp;terpencil di NTT, Bandara Saibu Raijua,&rdquo; kata Dea dalam acara &quot;Temu Raya #KitaPrakerja&quot; di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/6).Dea bukanlah satu-satunya peserta yang berhasil mendapatkan pekerjaan seusai pelatihan lewat Kartu Prakerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, melansir dari survei BPS pada Agustus 2020, sebanyak 88,9% peserta Kartu Prakerja dapat meningkatkan keterampilannya.<iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/10619289/embed" title="Interactive or visual content" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0"></iframe>Tak hanya itu, Airlangga menyebut 30% dari peserta yang menganggur kini sudah bekerja atau berusaha berkat mengikuti pelatihan Kartu Prakerja. &ldquo;Sebanyak 66% menggunakan sertifikasi Kartu Prakerja untuk mendapatkan pekerjaan,&rdquo; kata Airlangga.BPS bukanlah satu-satunya survei yang menunjukkan efektivitas Kartu Prakerja. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dalam surveinya memperlihatkan bahwa mayoritas peserta setuju jika Kartu Prakerja memberikan sejumlah manfaat bagi mereka.<iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/10629788/embed" title="Interactive or visual content" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0"></iframe>Dalam survei yang dilakukan pada Juli - Agustus 2021 itu, sebanyak 95% penerima Kartu Prakerja setuju pengetahuan mereka meningkat. Sebanyak 93,31% peserta setuju keterampilan mereka bertambah setelah mengikuti Kartu Prakerja.Ada pula 90,5% peserta yang menyelesaikan pekerjaan lebih baik setelah mengikuti Kartu Prakerja. Kemudian, 90,11% peserta merasa lebih inovatif usai menjalani program tersebut.Persentase peserta yang menyelesaikan pekerjaan lebih efektif dan efisien masing-masing sebesar 90% dan 89,8%. Lalu, 87,31% peserta merasa dapat mengaplikasikan pelatihan untuk kebutuhan pekerjaan/usaha. Sedangkan, 85,51% peserta merasa lebih kompetitif saat melamar kerja.<iframe src="https://flo.uri.sh/story/1626225/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0"></iframe>Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) juga menyebut bahwa Kartu Prakerja mampu meningkatkan daya saing 89% pesertanya. Produktivitas dari 93% peserta Kartu Prakerja juga meningkat. Kemudian, ada 98% peserta yang pengetahuan dan keterampilan meningkat usai mengikuti program tersebut.Lebih lanjut, APEC dalam laporannya menyebutkan 35% peserta berhasil keluar dari pengangguran berkat Kartu Prakerja. Secara rinci, sebanyak 18% peserta yang menganggur akhirnya berusaha sendiri. Sedangkan, 18% pengangguran menjadi pekerja usai mengikuti Kartu Prakerja. Lebih lanjut, hasil survei Presisi Indonesia pada September-November 2021 menunjukkan, program Kartu Prakerja dapat meningkatkan sekitar 17-21% pendapatan penerima manfaat relatif terhadap non-penerima manfaat. Sebagai contoh, jika pendapatan rata-rata peserta sebesar Rp1,5 juta per bulan, maka peningkatannya sekitar Rp255.000 hingga Rp315.000 atau menjadi Rp1,8 juta per bulan.Laporan Presisi Indonesia yang dirilis pada Februari 2022 ini juga menunjukkan bahwa 80% penerima manfaat Kartu Prakerja membuka rekening bank atau e-wallet untuk pertama kali. &ldquo;Kartu Prakerja telah memberikan kontribusi terhadap inklusi keuangan, khususnya peningkatan kepemilikan e-wallet dan rekening bank&rdquo; tulis Presisi Indonesia dalam laporannya.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/digital/detail/persaingan-mendulang-potensi-cuan-layanan-pesanantar-makanan" id="isPasted" target="_self">Persaingan Mendulang Potensi Cuan Layanan Pesan-Antar Makanan</a>)</blockquote> <h3>Tak Lepas dari Kritik</h3>Meski banyak riset yang menunjukkan efektivitas Kartu Prakerja, program tersebut tak lepas dari berbagai kritik. Belum lama ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II/2021 menemukan penyaluran dana sebesar Rp289,85 miliar kepada 119.494 peserta yang terindikasi tidak tepat sasaran karena memiliki upah di atas Rp3,5 juta per bulan..Selain itu, BPK mencatat ada 65.544 peserta Kartu Prakerja dengan nilai bantuan sebesar Rp390,32 miliar masuk daftar blacklist setelah ditetapkan sebagai penerima kartu prakerja. Akibatnya, terdapat pemborosan program Kartu Prakerja sebesar Rp390,32 miliar.Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menilai pernyataan BPK kurang tepat. Pasalnya, Kartu Prakerja tidak didesain secara spesifik bagi mereka yang bergaji di bawah Rp3,5 juta. Hal itu berbeda dengan program bantuan subsidi upah yang diberikan pemerintah. &ldquo;Bantuan subsidi upah memang aturannya untuk mereka yang gajinya paling besar Rp3,5 juta,&rdquo; kata dia.Selain dari laporan BPK, beberapa klaim pemerintah terkait dengan keberhasilan Kartu Prakerja rancu. Misalnya pernyataan Airlangga bahwa 30% dari peserta Kartu Prakerja yang menganggur telah mendapatkan pekerjaan atau berusaha.Berdasarkan data PMO Kartu Prakerja, ada 12,8 juta peserta yang telah mengikuti program tersebut selama dua tahun berjalan. Jika mengacu kepada laporan resmi Kartu Prakerja pada 2021, 90% dari peserta sedang tidak bekerja saat mendaftar.Dengan asumsi tersebut, maka ada 11,52 juta pengangguran yang menjadi peserta Kartu Prakerja. Jika ada 30% peserta yang menganggur telah mendapatkan pekerjaan, maka jumlahnya tercatat sebanyak 3,46 juta orang.Sementara, jika mengacu kepada data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 8,40 juta orang pada Februari 2022. Jumlah itu hanya turun 1,37 juta orang sejak Agustus 2020 atau masa awal pandemi Covid-19 yang sebanyak 9,77 juta orang.<iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/9892164/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0"></iframe>Dengan demikian, ada selisih 2,09 juta orang dari klaim Airlangga dengan data pengangguran yang dimiliki BPS. Masalah data ini pun dipertanyakan oleh Associate Researchers Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta.Menurut Krisna, klaim soal pengangguran yang mendapatkan pekerjaan berkat program Kartu Prakerja sulit dibuktikan. Terlebih, pulihnya ekonomi seiring meredanya pandemi Covid-19 akan secara otomatis membuka akses terhadap lapangan kerja, tanpa perlu mengandalkan Kartu Prakerja.&ldquo;Jadi sulit membuktikan (pengangguran bisa kembali bekerja) apakah benar-benar karena Kartu Prakerja atau bukan,&rdquo; kata Krisna kepada DataIndonesia.id pada Jumat (15/7).Hal lain yang menjadi sorotan terkait dengan belum meratanya efektivitas dari Kartu Prakerja. Dalam hasil survei Presisi Indonesia, dampak dari Kartu Prakerja relatif lebih tinggi di perkotaan dibandingkan perdesaan. Hal serupa juga terlihat dari perbandingan efektivitas &nbsp;di Jawa dan luar Jawa.Kondisi ini terjadi karena belum meratanya akses internet dan infrastruktur digital. Berdasarkan data Bank Dunia, penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah mengakses internet di perkotaan telah mencapai 62% pada 2019.Persentasenya jauh lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yang hanya 36%. BPS juga mencatat penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet di perkotaan telah mencapai 64,25% pada 2020. Sementara, hanya 40,32% penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet di perdesaan.Kemudian, BPS mencatat penetrasi internet di Jawa rata-rata sebesar 62,17% di Jawa pada 2020. Sedangkan di luar Jawa, rata-rata penetrasinya hanya sebesar 47,86%.<iframe src="https://flo.uri.sh/story/1626234/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" frameborder="0"></iframe>Untuk mengatasi persoalan tersebut, perlu adanya peningkatan akses internet di wilayah perdesaan dan luar Jawa. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pelatihan Kartu Prakerja yang bersifat luring, sehingga lebih mudah menggapai orang-orang di perdesaan atau luar Jawa yang akses internetnya masih rendah.Pemerintah sendiri memastikan akan ada pelatihan Kartu Prakerja yang bersifat luring ke depannya. Melansir dari Bisnis.com, hal tersebut seiring dengan meredanya pandemi Covid-19.Nantinya, program tersebut lebih fokus kepada peningkatan keterampilan penerima, bukan lagi semi-bansos seperti saat ini. Alhasil, biaya pelatihan akan lebih besar dari insentif yang diberikan.&ldquo;Jadi kita mungkin modifikasinya akan lebih heavy kepada pelatihan-pelatihan offline untuk pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan di Indonesia dalam waktu singkat dan masa depan,&rdquo; kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin.<blockquote>(Baca: <a href="https://dataindonesia.id/ragam/detail/lingkaran-setan-kemiskinan-di-balik-mahalnya-biaya-pendidikan" id="isPasted" target="_self">Lingkaran Setan Kemiskinan di Balik Mahalnya Biaya Pendidikan</a>)</blockquote>

Sudah lebih dari dua tahun Kartu Prakerja berjalan di Indonesia. Bagaimana efektivitas program yang menjadi janji kampanye Jokowi itu hingga saat ini?

Menakar Efek Kartu Prakerja Mendorong Lapangan Kerja

Menakar Efek Kartu Prakerja Mendorong Lapangan Kerja

Tags