JAKARTA — Adanya desakan agar Presiden Joko Widodo bersikap terkait dengan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui pembentukan Panitia Khusus Hak Angket, memperoleh respons dari Istana.
Lingga S. Wiangga & Rio Sandy Pradana redaksi@bisnis.com
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan Presiden Jokowi tidak bisa menghentikan proses pengajuan hak angket yang dilayangkan DPR kepada komisi antirasuah untuk mempertanyakan kinerja institusi tersebut.
Johan Budi menegaskan Presiden Jokowi dipastikan menolak hasil Pansus Hak Angket apabila tujuannya untuk melemahkan atau membubarkan KPK. Pemerintah tidak ikut campur untuk tahapan yang berjalan saat ini kecuali jika sudah ada rekomendasi.
“Ketika Pres...