Undang-Undang (UU) Nomor 151 Tahun 2024 mengatur tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2024 terkait Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

UU No 151/2024 Tentang Perubahan UU No 2/2024 Terkait Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Polemik mobilitas truk saat nataru, perkembangan di Suriah, proyeksi ekonomi versi OECD, kebijakan PPN 12%, proyek IKN, harga kakao dan emas, IPO emiten, cum date dividen TBIG hingga BREN, rencana insentif otomotif, penetapan KPU DKI Jakarta menghiasi pemberitaan di sejumlah media massa hari ini.

Sorotan Pasar: Mobilitas Logistik Saat Nataru, Suriah, hingga Merger EXCL-FREN (9 Desember 2024)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2024 mengatur tentang perubahan atas (PP) Nomor 12 Tahun 2023 terkait pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usha di Ibu Kota Nusantara.

PP No 29/2024 Tentang Perubahan Atas PP No 12/2023 Terkait Pemberian Perizinan Berusaha di IKN

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2024 mengatur tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara.

Keppres Nomor 25/2024 Tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara

Artikel ini menyajikan data terkait jumlah surat pernyataan minat (letter of intent/LoI) dari investor di IKN Nusantara menurut asal negaranya per 3 Agustus 2024. Mayoritas atau 29 LoI di IKN Nusantara berasal dari investor Singapura hingga awal bulan ini. 

Data Jumlah Surat Minat Investasi di IKN Nusantara Berdasarkan Negara per 3 Agustus 2024

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 mengatur tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Perpres ini bertujuan untuk mewujudkan pembentukan ekosistem kota layak huni pada kawasan inti pusat pemerintahan di IKN.

Perpres No 75/2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

UU No. 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah disahkan pada April 2024 lalu. Pengesahan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota? Dan bagaimana kondisi Jakarta jika tak lagi menjadi Ibu Kota? Berikut ulasannya.

Tinjauan Regulasi: Pengesahan UU DKJ, Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota?

Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 mengatur tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. UU ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan serta memenuhi dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat.

UU No 2/2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah menyiapkan 200 ribu formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) bagi para fresh graduate untuk ditempatkan di seluruh sektor di Ibu Kota Nusantara (IKN) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pemerintah Siapkan 200.000 Formasi CASN untuk Ditempatkan di IKN

Laporan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat, total realisasi komitmen peminatan investasi mencapai Rp41,4 triliun. Jumlah tersebut dikumpulkan selama tiga rangkaian peletakan batu pertama (groundbreaking) tahap 1-3. 

Tags