Indeks

OJK menerbitkan aturan baru yang mengatur perilaku Penyampai Informasi atau dikenal sebagai Financial Influencer dalam menyampaikan informasi sektor jasa keuangan guna meningkatkan perlindungan konsumen.

Kepmen ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 menetapkan kewajiban pencampuran biodiesel B50 dengan minyak solar minimal 50% mulai 1 Juli 2026. Aturan ini memuat standar mutu, sanksi, evaluasi, dan ketentuan peralihan B40.

Kementerian ESDM resmi menerbitkan aturan baru berupa Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026. Aturan ini menyempurnakan tata cara penyusunan rencana kerja, pelaporan kegiatan usaha pertambangan, serta menetapkan aturan baku terkait pencampuran batu bara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas UU No.4/2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

PP Nomor 20 Tahun 2026 mengubah ketentuan PPh bagi wajib pajak berperedaran bruto tertentu. Aturan ini menegaskan suap dan gratifikasi bukan biaya pengurang pajak, mengatur kembali penerapan PPh final 0,5%, serta memuat ketentuan peralihan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 mengatur tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Regulasi ini memuat ketentuan mengenai komoditas yang termasuk kategori strategis, pelaksanaan ekspor melalui BUMN Ekspor, serta mekanisme pengendalian dan pengawasan ekspor.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026 mengatur tentang organisasi dan tata kelola BPI Danantara. Aturan ini merevisi aturan sebelumnya dan memberikan perluasan kewenangan bagi Danantara untuk menambah jumlah holding BUMN yang dikelolanya.

OJK melakukan penguatan kelembagaan Perusahaan Efek melalui pengaturan pengelompokan kegiatan usaha Perusahaan Efek (PEKU) berdasarkan kapasitas dan tingkat permodalan.

Kemenkeu menerbitkan PMK Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur tata cara pengelolaan anggaran OJK. Aturan ini ditujukan sebagai upaya memperkuat akuntabilitas keuangan tanpa mengganggu independensi lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27 Tahun 2026 mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aturan ini mengatur aspek administratif pengelolaan anggaran OJK dalam kerangka keuangan negara termasuk perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Statistik E-Commerce 2024. Publikasi ini memuat profil usaha, karakteristik pekerja, aktivitas usaha, dan nilai transaksi E-Commerce selama tahun 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Statistik Perusahaan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar 2024. Publikasi ini memuat data jumlah perusahaan, penguasaan dan penggunaan lahan, produksi, hingga ketenagakerjaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Direktori Perusahaan Pertambangan Besar 2025. Publikasi ini memuat informasi mengenai nama, alamat, nomor telepon, dan jenis tambang di seluruh Indonesia yang dirinci menurut provinsi.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Direktori Perusahaan Air Bersih, Listrik, dan Gas 2025. Publikasi ini memuat informasi mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahan di seluruh Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Statistik Pendaratan Ikan Tradisional 2024. Publikasi ini memuat informasi terkait produksi ikan yang didaratkan pada tempat pendaratan ikan tradisional.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Statistik Pelabuhan Perikanan 2024. Publikasi ini memuat data jumlah pelabuhan menurut kategori, rata-rata hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan, hingga nilai produksi ikan yang dijual.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Moda Transportasi 2023 dan 2024. Publikasi ini memuat data ekspor dan impor menurut moda transportasi yang digunakan dalam pengiriman barang perdagangan internasional selama 2023-2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Neraca Rumah Tangga Indonesia 2022-2024. Publikasi ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi rumah tangga selama periode 2022-2024, khususnya terkait produksi, konsumsi, investasi, dan pendapatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Direktori Perusahaan Industri Manufaktur Tahun 2025. Publikasi ini merupakan hasil kegiatan Pemutakhiran Direktori Perusahaan Awal (DPA) yang bertujuan menghasilkan kerangka sampel industri manufaktur skala besar dan sedang.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Neraca Pemerintahan Umum Indonesia 2019-2024. Publikasi ini memuat neraca produksi, neraca pendapatan yang dihasilkan, neraca alokasi pendapatan primer, hingga neraca modal.