Indeks

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Januari 2026. Publikasi ini memuat data nilai ekspor dan impor migas serta nonmigas Indonesia pada Januari 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Perkembangan Nilai Tukar Petani Februari 2026. Publikasi ini memuat data Nilai Tukar Petani (NTP) nasional maupun menurut provinsi pada Februari 2026.

Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/4/HK.04.00/III/2026 mengatur tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar Februari 2026. Publikasi ini memuat data perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) menurut kelompoknya pada Februari 2026.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2025 mengatur tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Peserta Bukan Penerima Upah. PP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan menjaga kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Perkembangan Indeks Harga Konsumen Februari 2026. Publikasi ini memuat data inflasi bulanan dan tahunan Februari 2026 dan inflasi menurut komponennya.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Statistik Perusahaan Hortikultura dan Usaha Hortikultura Lainnya 2025. Publikasi ini memuat data jumlah perusahaan, jenis komoditas yang diusahakan, tenaga kerja, hingga nilai produksi komoditas.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2025 mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Multigriya Finansial dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2021-2025. Publikasi ini memuat perkembangan ekonomi nasional secara triwulanan serta memberikan gambaran mengenai kontribusi dan pertumbuhan masing-masing lapangan usaha.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2025 mengatur tentang penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) negara RI ke dalam Modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Maret 2025. Publikasi ini memuat gambaran pola pengeluaran konsumsi penduduk Indonesia dan masing-masing provinsinya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2025 mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) RI ke dalam Modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Rangka Pelaksanaan oleh Perusahaan Persero (Persero) PT Industri Kereta Api.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi Maret 2025. Publikasi ini memuat informasi mengenai status gizi penduduk yang dihitung berdasarkan banyaknya kalori dan protein yang dikonsumsi.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2026 mengatur tentang Perubahan Perpres Nomor 148 Tahun 2024 Terkait Kementerian Sekretariat Negara. Perpres ini bertujuan untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien, guna meningkatkan kinerja Kementerian Negara.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Kesejahteraan Rakyat 2025. Publikasi ini memuat informasi demografi penduduk, pendidikan, kesehatan, fertilitas dan KB, perumahan, penggunaan TIK, dan informasi lainnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2025 mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) RI ke dalam Modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 119 Tahun 2025 mengatur tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan, Deputi, dan Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional. Perpres ini bertujuan untuk melaksanakan Perpres Nomor 202 Tahun 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia November 2025. Publikasi ini memuat data keadaan tenaga kerja seperti jumlah pekerja dan jumlah pengangguran serta data rata-rata upah buruh pada November 2025.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 16 Tahun 2025 mengatur tentang Penguatan Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Inpres ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dengan swasembada pangan, energi, dan air nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV/2025. Publikasi ini memuat data pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum dan berdasarkan komponennya pada kuartal IV/2025.