Indeks

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Direktori Perusahaan Perkebunan Karet 2023. Publikasi ini memuat nama perusahan, status badan hukum, alamat perusahaan, nomor telepon, hingga alamat kantor pusat perusahaan perkebunan karet pada 2023.

Undang-Undang (UU) Nomor 86 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Bengkulu di Provinsi Bengkulu. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu sebagai daerah otonom.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Statistik Tebu Indonesia 2023. Publikasi ini memuat data luas areal, produksi tebu, hingga data ekspor dan impor tebu pada 2023.

Undang-Undang (UU) Nomor 85 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai daerah otonom.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan 2023. Publikasi ini memuat data statistik dari perusahaan yang memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Alam yang tersebar di seluruh Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2024. Publikasi ini menyajikan metodologi, penghitungan, dan analisis yang terkait dengan angka kemiskinan dan ketimpangan Indonesia pada 2024.

Undang-Undang (UU) Nomor 84 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

DPR RI telah mengesahkan revisi UU Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Kamis (20/3). Merespons hal ini, publik menyuarakan adanya penolakan dan sejumlah pihak pun turut memberikan pandangan.

Undang-Undang (UU) Nomor 83 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah otonom.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 mengatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Perkembangan Ekspor Impor Indonesia Februari 2025. Publikasi ini memuat data ekspor dan impor Indonesia pada Februari 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 2023. Publikasi ini memuat nama perusahaan, status badan hukum, alamat perusahaan, nomor telepon, dan alamat kantor pusat.

Undang-Undang (UU) Nomor 82 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah otonom.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Statistik Teh Indonesia 2023. Publikasi ini memuat data luas areal dan produksi teh menurut provinsi dan status pengusahaan serta data ekspor dan impor teh pada 2023.

Undang-Undang (UU) Nomor 81/2024 mengatur tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Dompu sebagai daerah otonom.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Statistik Transportasi Darat 2023. Publikasi ini memuat data panjang jalan, kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas, Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan angkutan kereta api.

Undang-Undang (UU) Nomor 80 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Bima sebagai daerah otonom.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 mengatur tentang Investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Statistik Transportasi Udara 2023. Publikasi ini memuat data lalu lintas pesawat, penumpang, barang, bagasi, dan pos menurut bandar udara asal dan tujuan, serta produksi perusahaan penerbangan di Indonesia.

Undang-Undang (UU) Nomor 79 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Tabanan sebagai daerah otonom.