Indeks

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025 mengatur tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan Nilai Manfaat.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Perkembangan Pariwisata Oktober 2025. Publikasi ini memuat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah perjalanan wisatawan nasional dan nusantara, serta Tingkat Penghunian Kamar hotel pada Oktober 2025.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 mengatur tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. PP ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Beras di Penggilingan November 2025. Publikasi ini memuat perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) dan harga beras di penggilingan pada November 2025.

Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. UU ini bertujuan untuk mengatur penanganan pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar November 2025. Publikasi ini memuat data perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional pada November 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Perkembangan Indeks Harga Konsumen November 2025. Publikasi ini memuat indeks harga konsumen/inflasi secara bulanan, tahunan, dan menurut kelompok serta provinsinya pada November 2025.

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2025 mengatur tentang Kota Manado di Sulawesi Utara. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kota Manado di Sulawesi Utara sebagai daerah otonom.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 mengatur tentang Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Perpres ini bertujuan untuk melaksanakan Pasal 8 UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia 2019-2023. Publikasi ini memuat data arus input energi alam dari lingkungan ke ekonomi, arus penyediaan dan penggunaan produk ekonomi di dalam ekonomi, dan data lainnya.

DPR RI mengesahkan RUU KUHAP, aturan yang berisi pedoman tata cara pelaksanaan kewenangan para penegak hukum, yang dinilai oleh masyarakat terlalu terburu-buru dan mengesampingkan kepentingan masyarakat. Masyarakat juga menyoroti sejumlah perubahan substansi RUU KUHAP. Berikut ulasannya.

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2025 mengatur tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara sebagai daerah otonom.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2025. Publikasi ini memuat perkembangan indikator pasar tenaga kerja Februari 2024, Agustus 2024, dan Februari 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Statistik Pendidikan 2025. Publikasi ini memuat indikator utama proses dan capaian pendidikan, jumlah sekolah, ketersediaan dan kondisi ruang kelas, sanitasi sekolah, dan guru.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Tourism Satellite Account 2019-2023. Publikasi ini menyajikan indikator pariwisata, baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Perkembangan Indeks Produksi Triwulanan Industri Mikro dan Kecil 2024. Publikasi ini memuat indeks produksi sektor industri dengan tenaga kerja kurang dari 20 orang.

Badan Pusat Statistisk (BPS) merilis publikasi bertajuk Pendapatan Nasional Indonesia 2020-2024. Publikasi ini memuat data Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku dan harga konstan (tahun dasar 2010) baik dalam nilai maupun persentase.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2025. Publikasi ini memuat data jumlah angkatan kerja yang dirinci menurut jenis kelamin, daerah tempat tinggal, yang hanya mencakup penduduk usia 15 tahun ke atas.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Statistik Perusahaan Peternakan Sapi Perah 2024. Publikasi ini memuat data tenaga kerja, jumlah ternak yang diusahakan, dan biaya produksi selama tahun 2024.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 mengatur tentang Perubahan PMK Nomor 10 Tahun 2025 terkait Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21 Atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025.