PP Nomor 20 Tahun 2026 mengubah ketentuan PPh bagi wajib pajak berperedaran bruto tertentu. Aturan ini menegaskan suap dan gratifikasi bukan biaya pengurang pajak, mengatur kembali penerapan PPh final 0,5%, serta memuat ketentuan peralihan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 mengatur tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Regulasi ini memuat ketentuan mengenai komoditas yang termasuk kategori strategis, pelaksanaan ekspor melalui BUMN Ekspor, serta mekanisme pengendalian dan pengawasan ekspor.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026 mengatur tentang organisasi dan tata kelola BPI Danantara. Aturan ini merevisi aturan sebelumnya dan memberikan perluasan kewenangan bagi Danantara untuk menambah jumlah holding BUMN yang dikelolanya.

OJK melakukan penguatan kelembagaan Perusahaan Efek melalui pengaturan pengelompokan kegiatan usaha Perusahaan Efek (PEKU) berdasarkan kapasitas dan tingkat permodalan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27 Tahun 2026 mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aturan ini mengatur aspek administratif pengelolaan anggaran OJK dalam kerangka keuangan negara termasuk perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 tahun 2026 mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/4/HK.04.00/III/2026 mengatur tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2025 mengatur tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Peserta Bukan Penerima Upah. PP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan menjaga kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2025 mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Multigriya Finansial dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2025 mengatur tentang penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) negara RI ke dalam Modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2025 mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) RI ke dalam Modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Rangka Pelaksanaan oleh Perusahaan Persero (Persero) PT Industri Kereta Api.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2026 mengatur tentang Perubahan Perpres Nomor 148 Tahun 2024 Terkait Kementerian Sekretariat Negara. Perpres ini bertujuan untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien, guna meningkatkan kinerja Kementerian Negara.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2025 mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) RI ke dalam Modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 119 Tahun 2025 mengatur tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan, Deputi, dan Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional. Perpres ini bertujuan untuk melaksanakan Perpres Nomor 202 Tahun 2024.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 16 Tahun 2025 mengatur tentang Penguatan Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Inpres ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dengan swasembada pangan, energi, dan air nasional.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2025 mengatur tentang Perubahan PP Nomor 106 tahun 2021 Terkait Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. PP ini bertujuan untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2025 mengatur tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. PP ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan UU KUHAP.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 mengatur tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. PP ini bertujuan untuk penataan kembali terhadap penertiban dan pendayagunaan kawasan dan tanah telantar.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2025 mengatur tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Perpres ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sekolah rakyat.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 mengatur tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda. Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di bidang sains dan teknologi.