Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara. UU ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Kabupaten Nias sebagai sebuah daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2024 mengatur tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara. UU ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Kota Sibolga sebagai sebuah daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara. UU ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Kabupaten Simalungun sebagai sebuah daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2024 mengatur tentang Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara. UU ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Kota Pematangsiantar sebagai sebuah daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 151 Tahun 2024 mengatur tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2024 terkait Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara. UU ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai sebuah daerah otonom.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Peraturan ini memuat ketentuan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 mengatur tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Perpes ini memuat sejumlah lampiran yang berisi rincian APBN 2025.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara. UU ini menjelaskan tentang kedudukan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai sebuah daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara. UU ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai sebuah daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara. UU ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Kabupaten Labuhanbatu sebagai sebuah daerah otonom.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2024 mengatur tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional.

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara. UU ini bertujuan untuk menjelaskn kedudukan Kabupaten Asahan sebagai sebuah daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2024 mengatur tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara. UU ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Kota Tanjungbalai sebagai sebuah daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara. UU ini menjelaskan kedudukan Kabupaten Deli Serdang sebagai sebuah daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2024 mengatur tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara. Peraturan ini memuat penjelasan kedudukan Kota Tebing Tinggi sebagai sebuah daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 68 Tahun 2024 mengatur tentang Pengesahan Persetujuan RI-Brasil Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan. UU ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan.

Undang-Undang (UU) Nomor 67 Tahun 2024 mengatur tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan. UU ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan.

Undang-Undang (UU) Nomor 66 Tahun 2024 mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2008 Terkait Pelayaran. UU ini bertujuan untuk penguatan dan pemberdayaan pelayaran-rakyat hingga optimalisasi peran kelembagaan dalam penyelengaraan pelayaran.

Undang-Undang (UU) Nomor 54 Tahun 2024 mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 13 Tahun 2016 Terkait Paten. UU ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang paten serta untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan praktik internasional.