Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 tahun 2026 mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/4/HK.04.00/III/2026 mengatur tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2025 mengatur tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Peserta Bukan Penerima Upah. PP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan menjaga kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2025 mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Multigriya Finansial dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2025 mengatur tentang penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) negara RI ke dalam Modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2025 mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) RI ke dalam Modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Rangka Pelaksanaan oleh Perusahaan Persero (Persero) PT Industri Kereta Api.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2026 mengatur tentang Perubahan Perpres Nomor 148 Tahun 2024 Terkait Kementerian Sekretariat Negara. Perpres ini bertujuan untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien, guna meningkatkan kinerja Kementerian Negara.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2025 mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) RI ke dalam Modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 119 Tahun 2025 mengatur tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan, Deputi, dan Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional. Perpres ini bertujuan untuk melaksanakan Perpres Nomor 202 Tahun 2024.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 16 Tahun 2025 mengatur tentang Penguatan Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Inpres ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dengan swasembada pangan, energi, dan air nasional.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2025 mengatur tentang Perubahan PP Nomor 106 tahun 2021 Terkait Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. PP ini bertujuan untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2025 mengatur tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. PP ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan UU KUHAP.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 mengatur tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. PP ini bertujuan untuk penataan kembali terhadap penertiban dan pendayagunaan kawasan dan tanah telantar.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2025 mengatur tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Perpres ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sekolah rakyat.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 mengatur tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda. Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di bidang sains dan teknologi.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2025 mengatur tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026. Keppres ini bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2026.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2025 mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Perpres ini bertujuan untuk melaksanakan sejumlah ketentuan perundang-undangan, salah satunya tentang RPJMN 2025-2045.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 mengatur tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Perpres ini bertujuan untuk penguatan ekosistem pendukung pemberikan makan bergizi gratis.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025 Tentang Perubahan Perpres Nomor 151 Tahun 2025 Terkait Kementerian Pertahanan. Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian Pertahanan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2025 mengatur tentang Perubahan Perpres Nomor 140 Tahun 2024 terkait Organisasi Kementerian Negara. Perpres ini bertujuan untuk menyesuaikan kembali organisasi Kementerian Negara, kaitannya dengan penambahan kementerian baru.