Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2024 mengatur tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara. UU ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Kota Tanjungbalai sebagai sebuah daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara. UU ini menjelaskan kedudukan Kabupaten Deli Serdang sebagai sebuah daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2024 mengatur tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara. Peraturan ini memuat penjelasan kedudukan Kota Tebing Tinggi sebagai sebuah daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 68 Tahun 2024 mengatur tentang Pengesahan Persetujuan RI-Brasil Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan. UU ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan.

Undang-Undang (UU) Nomor 67 Tahun 2024 mengatur tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan. UU ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan.

Undang-Undang (UU) Nomor 66 Tahun 2024 mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2008 Terkait Pelayaran. UU ini bertujuan untuk penguatan dan pemberdayaan pelayaran-rakyat hingga optimalisasi peran kelembagaan dalam penyelengaraan pelayaran.

Undang-Undang (UU) Nomor 54 Tahun 2024 mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 13 Tahun 2016 Terkait Paten. UU ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang paten serta untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan praktik internasional.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2024 mengatur tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara. Perpres ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan penyediaan pangan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2024 mengatur tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional. Kebijakan ini untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang bertalenta, unggul, dan direkognisi secara global menuju Indonesia Emas 2045.

Undang-Undang (UU) Nomor 60 Tahun 2024 mengatur tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023. UU ini memuat rincian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2024 mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024 mengatur tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara. Perpres ini bertujuan untuk melanjutkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang telah diberikan bagi Menteri Negara ketika aktif menjabat.

Undang-Undang (UU) Nomor 63 Tahun 2024 mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 2011 Terkait Keimigrasian. UU ini bertujuan untuk mencari alternatif sumber pembiayaan lainnya yang sah untuk pelaksanaan keimigrasian.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 mengatur tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan sejumlah ketentuan dari Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2024 mengatur tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah. Tunjangan ini diberikan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja PNS yang diangkat dan ditugaskan penuh dalam jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024 mengatur tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden. Adapun, pembentukan posisi-posisi tersebut adalah untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43/2024 mengatur tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 mengatur tentang Organisasi Kementerian Negara. Perpres ini memuat ketentuan sejumlah kementerian negara pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Undang-Undang (UU) Nomor 64/2024 mengatur tentang Perubahan Atas UU Nomor 19/2006 terkait Dewan Pertimbangan Presiden. UU ini bertujuan untuk mengatur keberadaan suatu dewan Pertimbangan dengan penyebutan Dewan Pertimbangan Presiden RI.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 mengatur tentang Penataan tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Perpres ini memuat informasi pergeseran tugas dan fungsi pada beberapa kementerian/lembaga.