Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 400.1/320/SJ mengatur tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1446 H/2025 Masehi.

Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2024 mengatur tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kota Pekanbaru sebagai daerah otonom.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 mengatur tentang PPN atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa kena Pajak, serta Pemanfaatan Barang dan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2025 mengatur tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025. Keppres tersebut bertujuan untuk melaksanakan ketentuan terkait Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Kampar sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 42/2024 mengatur tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Bengkalis sebagai daerah otonom.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Keppres ini bertujuan untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional sesuai Asta Cita dalam percepatan hilirisasi sumber daya alam.

Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2024 mengatur tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kota Jambi sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Merangin sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Kerinci sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi. UU ini bertujuan untuk menjelaskan kembali kedudukan Kabupaten Batanghari sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung. UU ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Kabupaten Lampung Utara sebagai daerah otonom.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024 mengatur tentang Dewan Pertahanan Nasional. Perpres ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 8 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024 mengatur tentang Perubahan Ketiga PMK Nomor 192/PMK.010/2021 Terkait Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung. UU ini bertujuan untuk menegaskan kedudukan Kabupaten lampung Tengah sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau. UU ini bertujuan untuk menegaskan kedudukan Kabupaten Bintan sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Belitung sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Bangka sebagai daerah otonom.