Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 mengatur tentang Satuan Tugas (Satgas) percepatan swasembada gula dan bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KKPU) Nomor 476 Tahun 2024 mengatur tentang metode pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2024 mengatur tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2005 terkait penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2024 mengatur tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2024 mengatur tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah (Kemenkop UKM). Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Kemenkop UKM.

Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 69.K/MB.01/MEM.B/2024 mengatur tentang penetapan jenis komoditas yang tergolong dalam klasifikasi mineral strategis. Peraturan ini bertujuan untuk optimalisasi hilirisasi mineral dalam negeri.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2024 mengatur tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditi berdasarkan prinsip syariah di bursa berjangka.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2024 mengatur tentang strategi nasional perlindungan konsumen. Peraturan tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen yang inklusif dan merata.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 9 Tahun 2024 mengatur tentang tata cara pemeriksaan keimigrasian terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 mengatur tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2024 mengatur tentang tunjangan jabatan fungsional analis standardisasi. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja PNS yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional analis standardisasi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2024 mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2024 mengatur tentang tunjangan jabatan fungsional penata kelola perusahaan negara. Peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja PNS yang ditugaskan sebagai penata kelola perusahaan negara.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2024 mengatur tentang penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. Peraturan ini bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Wijaya Karya Tbk.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2024 mengatur tentang tunjangan jabatan fungsional analis perdagangan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan sebagai analis perdagangan.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 2024 mengatur tentang perubahan Keppres Nomor 1 Tahun 2023 terkait panitia nasional penyelenggara World Water Forum (WWF) ke-10 Tahun 2024. Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan kembali susunan panitia nasional penyelenggara WWF ke-10 Tahun 2024.

Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 3 Tahuan 2024 mengatur tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Peraturan inin bertujuan untuk memperkuat sektor keuangan digital.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2024 mengatur tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai pranata peradilan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2024 mengatur tentang Tunjangan Jabtan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai pengembang penilaian pendidikan.

Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor II-X mengatur tentang perdagangan efek bersifat ekuitas pada papan pemantaua khusus. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur jangka waktu pemberlakuan masa transisi perdagangan efek bersifat ekuitas pada papan pemantauan khusus.