Undang-Undang (UU) Nomor 86 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Bengkulu di Provinsi Bengkulu. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 85 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 84 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Undang-Undang (UU) Nomor 83 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah otonom.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 mengatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.

Undang-Undang (UU) Nomor 82 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 81/2024 mengatur tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Dompu sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 80 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Bima sebagai daerah otonom.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 mengatur tentang Investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah.

Undang-Undang (UU) Nomor 79 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Tabanan sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 78 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Klungkung sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 77 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Karangasem sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 76 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali, UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Jembrana sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 75 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Gianyar sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 74 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Bulelang di Provinsi Bali. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Buleleng sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 73 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Bangli sebagai daerah otonom.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2025 mengatur tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 mengatur tentang Perubahan PP Nomor 36 Tahun 2023 Terkait Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan atau Pengolahan Sumber Daya Alam. PP ini bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 Terkait Badan Usaha Milik Negara. UU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Peraturan Presiden (PP) Nomor 10 Tahun 2025 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. PP ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3P dan Pasal 3AA dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).