Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025 mengatur tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan Nilai Manfaat.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 mengatur tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. PP ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. UU ini bertujuan untuk mengatur penanganan pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan.

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2025 mengatur tentang Kota Manado di Sulawesi Utara. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kota Manado di Sulawesi Utara sebagai daerah otonom.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 mengatur tentang Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Perpres ini bertujuan untuk melaksanakan Pasal 8 UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2025 mengatur tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara sebagai daerah otonom.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 mengatur tentang Perubahan PMK Nomor 10 Tahun 2025 terkait Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21 Atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025.

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2025 mengatur tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2025 mengatur tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2025 mengatur tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai daerah otonom.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 mengatur tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. PMK ini bertujuan untuk melaksanakan sejumlah ketentuan perundang-undangan terkait rencana pembangunan nasional.

Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2025 mengatur tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2025 mengatur tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2025 mengatur tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali keduduk Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2025 mengatur tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo sebagai daerah otonom.

Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Gorontalo sebagai daerah otonom.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2025 mengatur tentang Perubaan Kedua atas Perpres Nomor 6 Tahun 2012 Terkait Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 89 Tahun 2025 mengatur tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 4 Tahun 2016 Terkait Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 94 Tahun 2025 mengatur tentang Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batu Bara. Perpres ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam pemanfaatan komoditas mineral dan batu bara.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2025 mengatur tentang Kementerian Haji dan Umrah. Perpres ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang terkait Kementerian Negara dan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.