- Tinjauan Regulasi: Pengesahan Revisi UU TNI oleh DPRDPR RI telah mengesahkan revisi UU Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Kamis (20/3). Merespons hal ini, publik menyuarakan adanya penolakan dan sejumlah pihak pun turut memberikan pandangan.Berlangganan24/03/2025
- POJK No.3/2026 tentang Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang EfekOJK melakukan penguatan kelembagaan Perusahaan Efek melalui pengaturan pengelompokan kegiatan usaha Perusahaan Efek (PEKU) berdasarkan kapasitas dan tingkat permodalan.Free With Login21/05/2026
- Tinjauan Regulasi: Kemenkeu Atur Anggaran OJK Tanpa Ganggu IndependensiKemenkeu menerbitkan PMK Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur tata cara pengelolaan anggaran OJK. Aturan ini ditujukan sebagai upaya memperkuat akuntabilitas keuangan tanpa mengganggu independensi lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut.Berlangganan04/05/2026
- Tinjauan Regulasi: RUU KUHAP Disahkan, Perubahan Substansi Jadi Sorotan PublikDPR RI mengesahkan RUU KUHAP, aturan yang berisi pedoman tata cara pelaksanaan kewenangan para penegak hukum, yang dinilai oleh masyarakat terlalu terburu-buru dan mengesampingkan kepentingan masyarakat. Masyarakat juga menyoroti sejumlah perubahan substansi RUU KUHAP. Berikut ulasannya.Berlangganan27/11/2025
- Tinjauan Regulasi: Kebijakan Pembatasan Gratis Ongkos Kirim di E-CommercePemerintah menerbitkan aturan tentang Layanan Pos Komersial, yang salah satu kebijakannya mengatur tentang pembatasan fitur gratis ongkos kirim. Merespons hal ini, Komdigi memberikan penjelasan terkait kebijakan tersebut dan sejumlah pihak pun turut memberikan pandangan. Berikut ulasannya.Berlangganan26/05/2025
- Tinjauan Regulasi: Pengesahan Revisi UU TNI oleh DPRDPR RI telah mengesahkan revisi UU Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Kamis (20/3). Merespons hal ini, publik menyuarakan adanya penolakan dan sejumlah pihak pun turut memberikan pandangan.Berlangganan24/03/2025
- POJK No.3/2026 tentang Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang EfekOJK melakukan penguatan kelembagaan Perusahaan Efek melalui pengaturan pengelompokan kegiatan usaha Perusahaan Efek (PEKU) berdasarkan kapasitas dan tingkat permodalan.Free With Login21/05/2026
Tinjauan Regulasi: Tuntutan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pengemudi Ojek Online
Pengemudi ojek online (ojol) menuntut adanya pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan jelang Hari Raya Idulfitri 2025. Menanggapi hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan pun berencana menerbitkan payung hukum sebagai dasar ketentuan penentuan THR bagi ojol.
Berlangganan
25/02/2025
Presiden Prabowo meluncurkan BPI Danantara, badan pengelola investasi RI pada Senin (24/2). Sebelumnya, telah dilakukan penandatanganan UU 1/2025 yang merupakan perubahan ketiga UU BUMN, yang juga memuat sejumlah ketentuan terkait BPI Danantara.
Berlangganan
24/02/2025
Artikel ini mengulas kebijakan, regulasi, hingga pandangan berbagai pihak terkait kebijakan efisiensi anggaran 2025 yang dilakukan oleh sejumlah kementerian/lembaga negara hingga pemerintah daerah.
Berlangganan
13/02/2025
Artikel ini mengulas isu singkat, hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan pendapat berbagai pihak terkait putusan MK tentang uji materi UU Cipta Kerja.
Berlangganan
07/11/2024
TERPOPULER
Berlangganan
17/01/2023
01/12/2022
Berlangganan
10/08/2023
Berlangganan
04/01/2023
Berlangganan
28/11/2023
Berlangganan
29/02/2024
Berlangganan
30/11/2022
Lihat Lebih Banyak
Data Terbaru
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan sejak dirinya mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia
Berlangganan
14/08/2026
OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2 Tahun 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek dengan Aset yang Mendasari Berupa Emas atau ETF Emas.
Free With Login
07/08/2026
OJK menerbitkan aturan baru tentang Pelaporan dan Permintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau Pinjaman Daring (Pindar) sebagai bagian dari penguatan regulasi industri Pindar
Free With Login
05/08/2026
OJK menerbitkan aturan baru yang mengatur perilaku Penyampai Informasi atau dikenal sebagai Financial Influencer dalam menyampaikan informasi sektor jasa keuangan guna meningkatkan perlindungan konsumen.
Free With Login
15/07/2026
Kepmen ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 menetapkan kewajiban pencampuran biodiesel B50 dengan minyak solar minimal 50% mulai 1 Juli 2026. Aturan ini memuat standar mutu, sanksi, evaluasi, dan ketentuan peralihan B40.
Free With Login
29/06/2026
Kementerian ESDM resmi menerbitkan aturan baru berupa Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026. Aturan ini menyempurnakan tata cara penyusunan rencana kerja, pelaporan kegiatan usaha pertambangan, serta menetapkan aturan baku terkait pencampuran batu bara.
Free With Login
25/06/2026
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas UU No.4/2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Berlangganan
22/06/2026
PP Nomor 20 Tahun 2026 mengubah ketentuan PPh bagi wajib pajak berperedaran bruto tertentu. Aturan ini menegaskan suap dan gratifikasi bukan biaya pengurang pajak, mengatur kembali penerapan PPh final 0,5%, serta memuat ketentuan peralihan.
Free With Login
11/06/2026
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 mengatur tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Regulasi ini memuat ketentuan mengenai komoditas yang termasuk kategori strategis, pelaksanaan ekspor melalui BUMN Ekspor, serta mekanisme pengendalian dan pengawasan ekspor.
Free With Login
09/06/2026
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026 mengatur tentang organisasi dan tata kelola BPI Danantara. Aturan ini merevisi aturan sebelumnya dan memberikan perluasan kewenangan bagi Danantara untuk menambah jumlah holding BUMN yang dikelolanya.
Free With Login
04/06/2026
Lihat Lebih Banyak
Member of
Copyright © 2026 - DataIndonesia.id