TERPOPULER di Kebijakan & Regulasi

Pemerintah berencana membentuk Wealth Management Center atau Family Office di Indonesia. Artikel ini mengulas isu singkat, rencana regulasi, hingga pendapat berbagai pihak terkait rencana penerapan skema family office di Indonesia.

Rencana kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek masih dalam pembahasan. Namun baik Kementerian Perhubungan maupun KAI Commuter belum dapat memastikan waktu pelaksanaan kenaikan tarif tersebut. Di sisi lain, sejumlah pihak turut memberikan pandangannya mengenai hal ini. Berikut ulasannya.

UU No. 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah disahkan pada April 2024 lalu. Pengesahan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota? Dan bagaimana kondisi Jakarta jika tak lagi menjadi Ibu Kota? Berikut ulasannya.

Masuknya saham BREN ke papan pemantauan khusus BEI dan diperdagangkan dengan mekanisme full call auction menjadi sorotan. Tulisan ini mengulas isu singkat, sumber hukum yang berlaku, hingga pendapat berbagai pihak tentang kebijakan BEI terkait PPK tahap II dengan mekanisme FCA.

Kenaikan UKT di sejumlah PTN menjadi perbincangan berbagai kalangan, termasuk pernyataan pejabat Kemendikbudriset yang mengatakan pendidikan tinggi bersifat tersier. Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang memuat ketentuan penetapan UKT pun turut menjadi sorotan. Berikut ulasannya.

Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Terkait Jaminan Kesehatan, muncul spekulasi bahwa kelas-kelas BPJS Kesehatan dihapuskan dan digantikan dengan skema Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Rencana revisi UU 32/2002 tentang penyiaran menjadi sorotan lantaran adanya larangan penayangan eksklusif produk jurnalisme investigasi. Artikel ini mengulas isu singkat, sumber hukum yang berlaku, hingga pendapat berbagai pihak tentang wacana perubahan UU tersebut.

Pemerintah berencana menambah kuota subsidi pembelian sepeda motor listrik pada tahun ini menjadi total 100.000 unit. Kendati demikian, realisasi serapan program subsidi pembelian motor listrik masih terbilang rendah.