Artikel ini menyajikan data terkait elektabilitas calon gubernur rujukan warga Jawa Timur 2024 menurut Litbang Kompas pada 20-25 Juni 2024. Khofifah Indar Parawansa mempunyai elektabilitas tertinggi dalam hasil survei tersebut.

Artikel ini menyajikan data terkait hasil survei elektabilitas calon gubernur rujukan warga Jawa Barat menurut Litbang Kompas pada 15-20 Juni 2024. Ridwan Kamil meraih suara tertinggi dalam hasil survei tersebut.

Artikel ini menyajikan data terkait hasil survei elektabilitas calon gubernur rujukan warga Jakarta menurut Litbang Kompas pada 15-20 Juni 2024. Anies Baswedan menempati posisi teratas dalam hasil survei tersebut.

Artikel ini menyajikan data terkait hasil survei tokoh yang dinilai warga paling pantas menjadi Gubernur di Pilkada Banten menurut Litbang Kompas pada 15-20 Juni 2024. Airin Rachmi Diany menempati posisi teratas dalam hasil survei tersebut.

Artikel ini menyajikan data terkait elektabilitas tokoh dalam simulasi tiga pasangan kandidat di Pilkada Jawa Barat menurut hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Pasangan Ridwan Kamil dan Ono Surono menempati posisi teratas dalam hasil survei tersebut.

Artikel ini menyajikan data tekait delapan provinsi dengan indeks potensi kerawanan pilkada (IPKP) tahap I tertinggi. Adapun Papua Pegunungan berada memiliki skor IPKP tahap I tertinggi dengan skor 59,30 poin.

Artikel ini menyajikan data terkait elektabilitas tokoh dari simulasi enam nama kandidat di Pilgub Jawa Tengah menurut Indikator Politik Indonesia pada 10-17 Juni 2024. Kaesang Pangarep menempati posisi teratas dalam hasil survei tersebut.

Artikel ini menyajikan hasil survei Litbang Kompas terkait persepsi publik terhadap pertimbangan memilih kepala daerah yang masih menjabat di Pilkada 2024. Hasilnya, mayoritas responden mempertimbangkan untuk memilih petahana.

Artikel ini menyajikan data terkait tren citra positif Bawaslu menurut hasil survei Litbang Kompas pada Juni 2022-Juni 2024. Adapun citra positif lembaga pengawas pemilu tersebut terpantau naik selama dua tahun terakhir.

Artikel ini menyajikan data terkait tren citra positif KPU menurut survei Litbang Kompas selama 2 tahun terakhir atau Juni 2022-Juni 2024. Hasilnya, citra positif penyelenggara pemilu tersebut dinilai publik semakin menguat setelah Pemilu 2024.

Artikel ini menyajikan data terkait tingkat partisipasi pemilih dalam Pilpres periode 2004-2024.Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilpres 2024 mencapai 81,78%.

Berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center (KIC), mayoritas warga menilai Taj Yasin Maimoen paling pantas menjadi Gubernur Jawa Tengah pada periode 2024-2029. Hal itu disampaikan 20,4% responden dalam survei tersebut.

Berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center (KIC), sebagian besar warga menilai bahwa Ridwan Kamil paling pantas menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2024-2029. Ini lantaran sebanyak 39,5% responden memilih tokoh tersebut.

Menurut hasil survei Katadata Insight Center (KIC), mayoritas warga menilai bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok paling pantas menjadi Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Hal ini disampaikan oleh 33,2% responden dalam survei tersebut.

Dalam Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024, termuat jadwal pendaftaran KPPS pada Pilkada 2024, mulai penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS pada 17 September sampai pelantikan anggota KPPS pada 7 November 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) memulai sidang sengketa permohonan perselisihan hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024 sejak Senin (29/4). Berdasarkan data yang diperoleh dari laman Mkri.id, secara total ada 279 perkara yang akan diperiksa oleh MK dalam sidang tersebut hingga Kamis (15/5) mendatang.

Menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI), mayoritas atau 71,2% responden di Indonesia mengatakan puas/cukup puas terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini berdasarkan hasil survei yang diadakan pada awal April lalu.

Pelanggaran netralitas yang paling banyak dilakukan ASN adalah membuat kiriman, berkomentar, membagikan, menyukai, dan bergabung atau mengikuti akun pemenangan bakal calon peserta Pemilu 2024. Kemendagri mencatat, ada 15,8% yang melakukan pelanggaran tersebut.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, ada 450 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lantaran diduga melanggar netralitas pada Pemilu 2024. Dari jumlah itu, ada 240 ASN yang terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan, terdapat 355 dugaan pelanggaran konten yang diawasi pada Pemilu 2024. Dari jumlah tersebut, Facebook menjadi platform dengan jumlah dugaan pelanggaran konten terbanyak pada Pemilu 2024, yakni 118 konten atau setara 33,2% dari total pelanggaran.