- Tinjauan Regulasi: Peluncuran Danantara Sebagai Badan Pengelola Investasi IndonesiaPresiden Prabowo meluncurkan BPI Danantara, badan pengelola investasi RI pada Senin (24/2). Sebelumnya, telah dilakukan penandatanganan UU 1/2025 yang merupakan perubahan ketiga UU BUMN, yang juga memuat sejumlah ketentuan terkait BPI Danantara.Berlangganan24/02/2025
- Tinjauan Regulasi: RUU KUHAP Disahkan, Perubahan Substansi Jadi Sorotan PublikDPR RI mengesahkan RUU KUHAP, aturan yang berisi pedoman tata cara pelaksanaan kewenangan para penegak hukum, yang dinilai oleh masyarakat terlalu terburu-buru dan mengesampingkan kepentingan masyarakat. Masyarakat juga menyoroti sejumlah perubahan substansi RUU KUHAP. Berikut ulasannya.Berlangganan27/11/2025
- Tinjauan Regulasi: Kebijakan Pembatasan Gratis Ongkos Kirim di E-CommercePemerintah menerbitkan aturan tentang Layanan Pos Komersial, yang salah satu kebijakannya mengatur tentang pembatasan fitur gratis ongkos kirim. Merespons hal ini, Komdigi memberikan penjelasan terkait kebijakan tersebut dan sejumlah pihak pun turut memberikan pandangan. Berikut ulasannya.Berlangganan26/05/2025
- Tinjauan Regulasi: Pengesahan Revisi UU TNI oleh DPRDPR RI telah mengesahkan revisi UU Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Kamis (20/3). Merespons hal ini, publik menyuarakan adanya penolakan dan sejumlah pihak pun turut memberikan pandangan.Berlangganan24/03/2025
- Tinjauan Regulasi: Tuntutan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pengemudi Ojek OnlinePengemudi ojek online (ojol) menuntut adanya pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan jelang Hari Raya Idulfitri 2025. Menanggapi hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan pun berencana menerbitkan payung hukum sebagai dasar ketentuan penentuan THR bagi ojol.Berlangganan25/02/2025
- Tinjauan Regulasi: Peluncuran Danantara Sebagai Badan Pengelola Investasi IndonesiaPresiden Prabowo meluncurkan BPI Danantara, badan pengelola investasi RI pada Senin (24/2). Sebelumnya, telah dilakukan penandatanganan UU 1/2025 yang merupakan perubahan ketiga UU BUMN, yang juga memuat sejumlah ketentuan terkait BPI Danantara.Berlangganan24/02/2025
- Tinjauan Regulasi: RUU KUHAP Disahkan, Perubahan Substansi Jadi Sorotan PublikDPR RI mengesahkan RUU KUHAP, aturan yang berisi pedoman tata cara pelaksanaan kewenangan para penegak hukum, yang dinilai oleh masyarakat terlalu terburu-buru dan mengesampingkan kepentingan masyarakat. Masyarakat juga menyoroti sejumlah perubahan substansi RUU KUHAP. Berikut ulasannya.Berlangganan27/11/2025
Artikel ini mengulas kebijakan, regulasi, hingga pandangan berbagai pihak terkait kebijakan efisiensi anggaran 2025 yang dilakukan oleh sejumlah kementerian/lembaga negara hingga pemerintah daerah.
Berlangganan
13/02/2025
Artikel ini mengulas isu singkat, hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan pendapat berbagai pihak terkait putusan MK tentang uji materi UU Cipta Kerja.
Berlangganan
07/11/2024
TERPOPULER
Berlangganan
08/12/2025
Berlangganan
10/12/2025
Berlangganan
10/12/2025
Berlangganan
08/12/2025
Berlangganan
12/12/2025
Berlangganan
12/12/2025
Berlangganan
13/12/2025
Berlangganan
17/01/2023
Lihat Lebih Banyak
Data Terbaru
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 Tahun 2025 mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara. Perpres ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Berlangganan
13/12/2025
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia (Hasil KSA Amatan Oktober 2025). Publikasi ini memuat data luas panen padi, produksi padi dan beras hingga Oktober 2025 dan potensinya pada November 2025-Januari 2026.
Berlangganan
12/12/2025
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 mengatur tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Keppres ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas sektor antar Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.
Berlangganan
12/12/2025
Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2025 mengatur tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 Terkiat Kepariwisataan. UU ini bertujuan untuk menguatkan identitas bangsa, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Berlangganan
10/12/2025
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Oktober 2025. Publikasi ini memuat nilai ekspor dan impor migas serta nonmigas pada Oktober 2025.
Berlangganan
10/12/2025
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Perkembangan Transportasi Indonesia Oktober 2025. Publikasi ini memuat jumlah penumpang angkutan udara, angkutan laut, kereta dan jumlah barang yang diangkut pada Oktober 2025.
Berlangganan
08/12/2025
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 mengatur tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. PP ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Berlangganan
08/12/2025
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025 mengatur tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan Nilai Manfaat.
Berlangganan
05/12/2025
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Perkembangan Pariwisata Oktober 2025. Publikasi ini memuat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah perjalanan wisatawan nasional dan nusantara, serta Tingkat Penghunian Kamar hotel pada Oktober 2025.
Berlangganan
04/12/2025
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 mengatur tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. PP ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Berlangganan
03/12/2025
Lihat Lebih Banyak
Member of
Copyright © 2025 - DataIndonesia.id