Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2025 mengatur tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025. Keppres tersebut bertujuan untuk melaksanakan ketentuan terkait Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Kampar sebagai daerah otonom.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Statistik Hayati Indonesia 2019-2023. Publikasi ini menguraikan perkembangan registrasi peristiwa penting di Indonesia antara lain kelahiran dan kematian pada 2019-2023.

Undang-Undang (UU) Nomor 42/2024 mengatur tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai daerah otonom.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Neraca Pemerintahan Umum Indonesia 2018-2023. Publikasi ini menyajikan neraca-neraca pemerintahan umum menurut tingkat pusat dan daerah dari tahun 2018 hingga 2023.

Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Bengkalis sebagai daerah otonom.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Indikator Pertanian 2023. Publikasi ini memuat data penunjang yang dapat digunakan sebagai bahan untuk merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi perkembangan di sektor pertanian.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Keppres ini bertujuan untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional sesuai Asta Cita dalam percepatan hilirisasi sumber daya alam.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Perkembangan Transportasi Nasional November 2024. Publikasi ini memuat jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut pada November 2024.

Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2024 mengatur tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kota Jambi sebagai daerah otonom.