Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengkaji sejumlah produk yang berpotensi dijadikan sebagai objek atau barang kena cukai. Artikel ini mengulas isu singkat, rencana regulasi, hingga pandangan berbagai pihak terkait rencana perluasan objek cukai.

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Statistik Perdagangan luar Negeri Indonesia Edisi Impor 2023 Buku I. Publikasi ini memuat data impor menurut negara asal, pelabuhan impor, kelompok dan bab Harmonized System (HS), kode HS, dan negara asal.

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2024 mengatur tentang Kota Binjau di Provinsi Sumatera Utara. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kota Binjau di Provinsi Sumatera Utara.

OJK berencana meningkatkan batas maksimum pendanaan produktif melalui P2P lending. Hal ini pun turut mendapatkan respons beragam dari sejumlah pihak. Artikel ini mengulas isu singkat, rencana regulasi, hingga pandangan berbagai pihak terkait rencana naiknya plafon pinjaman lewat P2P lending.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 mengatur tentang perubahan atas Perpres Nomor 70 Tahun 2023 terkait penglokasian lahan bagi penataan investasi. Perpres tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan bagi pemerataan investasi.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis publikasi bertajuk Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) Juni 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Statistik Perusahaan Peternakan Ternak Besar dan Ternak Kecil 2023. Publikasi ini memuat jumlah perusahaan, tenaga kerja, ternak yang diusahakan, dan biaya produksi pada 2023.

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Aceh Selatan.

Pemerintah berencana untuk mewajibkan seluruh pemilik kendaraan untuk memiliki asuransi kendaraan. Hal ini pun menuai pro kontra dari sejumlah pihak. Artikel ini mengulas isu singkat, rencana regulasi, hingga pendapat berbagai pihak terkait rencana wajib asuransi kendaraan di Indonesia.