- Tinjauan Regulasi: Putusan Mahkamah Konstitusi atas Uji Materi UU Cipta KerjaArtikel ini mengulas isu singkat, hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan pendapat berbagai pihak terkait putusan MK tentang uji materi UU Cipta Kerja.Berlangganan07/11/2024
- Tinjauan Regulasi: Pengesahan Revisi UU TNI oleh DPRDPR RI telah mengesahkan revisi UU Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Kamis (20/3). Merespons hal ini, publik menyuarakan adanya penolakan dan sejumlah pihak pun turut memberikan pandangan.Berlangganan24/03/2025
- Tinjauan Regulasi: Tuntutan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pengemudi Ojek OnlinePengemudi ojek online (ojol) menuntut adanya pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan jelang Hari Raya Idulfitri 2025. Menanggapi hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan pun berencana menerbitkan payung hukum sebagai dasar ketentuan penentuan THR bagi ojol.Berlangganan25/02/2025
- Tinjauan Regulasi: Peluncuran Danantara Sebagai Badan Pengelola Investasi IndonesiaPresiden Prabowo meluncurkan BPI Danantara, badan pengelola investasi RI pada Senin (24/2). Sebelumnya, telah dilakukan penandatanganan UU 1/2025 yang merupakan perubahan ketiga UU BUMN, yang juga memuat sejumlah ketentuan terkait BPI Danantara.Berlangganan24/02/2025
- Tinjauan Regulasi: Arah Kebijakan Efisiensi Anggaran Kementerian/Lembaga 2025Artikel ini mengulas kebijakan, regulasi, hingga pandangan berbagai pihak terkait kebijakan efisiensi anggaran 2025 yang dilakukan oleh sejumlah kementerian/lembaga negara hingga pemerintah daerah.Berlangganan13/02/2025
- Tinjauan Regulasi: Putusan Mahkamah Konstitusi atas Uji Materi UU Cipta KerjaArtikel ini mengulas isu singkat, hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan pendapat berbagai pihak terkait putusan MK tentang uji materi UU Cipta Kerja.Berlangganan07/11/2024
- Tinjauan Regulasi: Pengesahan Revisi UU TNI oleh DPRDPR RI telah mengesahkan revisi UU Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Kamis (20/3). Merespons hal ini, publik menyuarakan adanya penolakan dan sejumlah pihak pun turut memberikan pandangan.Berlangganan24/03/2025
DATA TERBARU
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Direktori Perusahaan Perkebunan Karet 2023. Publikasi ini memuat nama perusahan, status badan hukum, alamat perusahaan, nomor telepon, hingga alamat kantor pusat perusahaan perkebunan karet pada 2023.
Berlangganan
27/03/2025
Undang-Undang (UU) Nomor 86 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Bengkulu di Provinsi Bengkulu. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu sebagai daerah otonom.
Berlangganan
27/03/2025
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Statistik Tebu Indonesia 2023. Publikasi ini memuat data luas areal, produksi tebu, hingga data ekspor dan impor tebu pada 2023.
Berlangganan
26/03/2025
Undang-Undang (UU) Nomor 85 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai daerah otonom.
Berlangganan
26/03/2025
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan 2023. Publikasi ini memuat data statistik dari perusahaan yang memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Alam yang tersebar di seluruh Indonesia.
Berlangganan
26/03/2025
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2024. Publikasi ini menyajikan metodologi, penghitungan, dan analisis yang terkait dengan angka kemiskinan dan ketimpangan Indonesia pada 2024.
Berlangganan
25/03/2025
Undang-Undang (UU) Nomor 84 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Berlangganan
25/03/2025
DPR RI telah mengesahkan revisi UU Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Kamis (20/3). Merespons hal ini, publik menyuarakan adanya penolakan dan sejumlah pihak pun turut memberikan pandangan.
Berlangganan
24/03/2025
Undang-Undang (UU) Nomor 83 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah otonom.
Berlangganan
24/03/2025
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 mengatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.
Berlangganan
24/03/2025
LIHAT LEBIH BANYAK
TERPOPULER
Berlangganan
25/03/2025
Berlangganan
27/03/2025
Berlangganan
26/03/2025
Berlangganan
26/03/2025
Berlangganan
25/03/2025
Berlangganan
27/03/2025
Berlangganan
26/03/2025
Berlangganan
17/01/2023
Lihat Lebih Banyak
Data Terbaru
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Direktori Perusahaan Perkebunan Karet 2023. Publikasi ini memuat nama perusahan, status badan hukum, alamat perusahaan, nomor telepon, hingga alamat kantor pusat perusahaan perkebunan karet pada 2023.
Berlangganan
27/03/2025
Undang-Undang (UU) Nomor 86 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Bengkulu di Provinsi Bengkulu. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu sebagai daerah otonom.
Berlangganan
27/03/2025
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Statistik Tebu Indonesia 2023. Publikasi ini memuat data luas areal, produksi tebu, hingga data ekspor dan impor tebu pada 2023.
Berlangganan
26/03/2025
Undang-Undang (UU) Nomor 85 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai daerah otonom.
Berlangganan
26/03/2025
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan 2023. Publikasi ini memuat data statistik dari perusahaan yang memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Alam yang tersebar di seluruh Indonesia.
Berlangganan
26/03/2025
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis publikasi bertajuk Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2024. Publikasi ini menyajikan metodologi, penghitungan, dan analisis yang terkait dengan angka kemiskinan dan ketimpangan Indonesia pada 2024.
Berlangganan
25/03/2025
Undang-Undang (UU) Nomor 84 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Berlangganan
25/03/2025
DPR RI telah mengesahkan revisi UU Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Kamis (20/3). Merespons hal ini, publik menyuarakan adanya penolakan dan sejumlah pihak pun turut memberikan pandangan.
Berlangganan
24/03/2025
Undang-Undang (UU) Nomor 83 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. UU ini bertujuan untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah otonom.
Berlangganan
24/03/2025
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 mengatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.
Berlangganan
24/03/2025
Lihat Lebih Banyak
Big Media
Copyright © 2024 - DataIndonesia.id