Indeks

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2024 mengatur tentang perubahan kedua atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 terkait Kebijakan dan Pengaturan Impor. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran impor barang.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2024 mengatur tentang penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan (Persero) PT Hutama Karya. Peraturan ini bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Hutama Karya.

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 mengatur tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 terkait desa. Peraturan ini bertujuan untuk mengubah beberapa ketentuan terkait desa seiring dengan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 mengatur tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. UU ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan serta memenuhi dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat.

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 mengatur tentang penetapan keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force. Peraturan ini bertujuan untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang tercantum dalam standar internasional di bidang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 mengatur tentang Satuan Tugas (Satgas) percepatan swasembada gula dan bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KKPU) Nomor 476 Tahun 2024 mengatur tentang metode pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2024 mengatur tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2005 terkait penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2024 mengatur tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2024 mengatur tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah (Kemenkop UKM). Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Kemenkop UKM.

Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 69.K/MB.01/MEM.B/2024 mengatur tentang penetapan jenis komoditas yang tergolong dalam klasifikasi mineral strategis. Peraturan ini bertujuan untuk optimalisasi hilirisasi mineral dalam negeri.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2024 mengatur tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditi berdasarkan prinsip syariah di bursa berjangka.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2024 mengatur tentang strategi nasional perlindungan konsumen. Peraturan tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen yang inklusif dan merata.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 9 Tahun 2024 mengatur tentang tata cara pemeriksaan keimigrasian terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 mengatur tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2024 mengatur tentang tunjangan jabatan fungsional analis standardisasi. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja PNS yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional analis standardisasi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2024 mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2024 mengatur tentang tunjangan jabatan fungsional penata kelola perusahaan negara. Peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja PNS yang ditugaskan sebagai penata kelola perusahaan negara.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2024 mengatur tentang penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. Peraturan ini bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Wijaya Karya Tbk.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2024 mengatur tentang tunjangan jabatan fungsional analis perdagangan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan sebagai analis perdagangan.